Jayapura, Teraspapua.com – Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Jefri Hendri Bisai, SH, menyoroti pelayanan transportasi laut PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) ke Kabupaten Waropen.
Ia meminta perusahaan pelayaran milik negara tersebut memberikan perhatian terhadap keterbatasan akses kapal dan persoalan penumpang yang kerap tidak mendapatkan tempat duduk atau tiket sesuai kapasitas yang tersedia.
Persoalan tersebut disampaikan Jefri saat mengikuti kunjungan kerja dan koordinasi Komisi IV DPR Papua dengan PT PELNI Cabang Jayapura, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Jefri mengungkapkan bahwa masyarakat Kabupaten Waropen masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akses transportasi laut, terutama ketika kapal penumpang tidak dapat bersandar langsung di pelabuhan setempat.
Ia mencontohkan, belum lama ini terdapat kapal yang hanya berlabuh di perairan Waropen untuk menurunkan penumpang, tanpa bersandar di dermaga. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan transportasi laut secara langsung.
“Saya sangat bersyukur hari ini mendapat kesempatan hadir di Kantor PELNI bersama Komisi IV DPR Papua. Sebab, kami ingin menyampaikan langsung persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat di daerah pemilihan, khususnya Kabupaten Waropen,” kata Jefri.
Ia mengingatkan, pada Februari 2025, KM Doloronda sempat bersandar di Pelabuhan Waropen. Namun, menurut dia, pelayanan kapal ke daerah tersebut masih perlu mendapat perhatian agar akses transportasi masyarakat dapat berlangsung secara rutin dan lebih mudah.
Jefri kemudian menceritakan kondisi transportasi masyarakat Waropen sebelum kapal PELNI dapat bersandar di wilayah tersebut.
Saat belum tersedia pelayanan kapal yang memadai, masyarakat Waropen harus menyeberang terlebih dahulu ke Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya Serui, untuk mendapatkan akses transportasi laut.
Perjalanan tersebut biasanya ditempuh menggunakan speedboat maupun perahu, sebelum masyarakat melanjutkan perjalanan dengan kapal PELNI menuju Jayapura atau daerah lainnya.
Menurut Jefri, kondisi geografis dan keterbatasan sarana transportasi membuat masyarakat Waropen membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah maupun operator pelayaran.
Ia berharap PELNI dapat meningkatkan pelayanan dengan memastikan kapal yang melayani jalur tersebut memiliki jadwal yang jelas dan dapat diakses masyarakat.
“Kalau dulu belum ada kapal yang bersandar di Kabupaten Waropen, kami harus ke Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, menggunakan speedboat atau perahu dari Waropen. Ini menjadi salah satu kendala yang selama ini kami hadapi,” ujarnya.
Selain persoalan kapal yang tidak selalu bersandar di Waropen, Jefri juga menyoroti masalah tiket dan kapasitas penumpang.
Ia mengaku sering menemukan persoalan penumpang yang tidak memperoleh tempat tidur atau mengalami kondisi non-seat ketika menggunakan jasa kapal PELNI.
Persoalan tersebut, kata dia, tidak hanya dialami saat dirinya melakukan perjalanan dari Jayapura menuju daerah pemilihannya, tetapi juga ketika membantu masyarakat membeli tiket untuk perjalanan Jayapura-Waropen maupun sebaliknya.
Menurut Jefri, keluhan serupa kerap disampaikan masyarakat di daerah pemilihan enam yang selama ini bergantung pada transportasi laut untuk melakukan perjalanan antardaerah.
Karena itu, ia meminta jajaran PELNI memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengaturan kapasitas penumpang serta langkah yang disiapkan perusahaan untuk mengantisipasi persoalan tersebut, terutama menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
“Saya sering menghadapi persoalan non-seat. Bukan hanya ketika saya mudik ke daerah pemilihan, tetapi juga saat membantu membelikan tiket bagi masyarakat dari Jayapura ke Waropen maupun dari Waropen kembali ke Jayapura. Ini yang ingin saya sampaikan agar mendapat perhatian dari PELNI,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jefri secara khusus mempertanyakan frekuensi pelayanan KM Dobonsolo ke Kabupaten Waropen selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru.
Ia meminta PELNI memberikan kepastian berapa kali kapal tersebut akan masuk dan melayani masyarakat Waropen sepanjang Desember 2026.
Menurut dia, apabila KM Dobonsolo dapat melayani Waropen dua hingga tiga kali selama Desember, hal itu akan membantu mengurangi kepadatan penumpang yang selama ini terkonsentrasi melalui Kabupaten Kepulauan Yapen.
Jefri menilai, kepastian jadwal kapal sangat penting agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan lebih awal, terutama bagi warga yang ingin pulang ke kampung halaman untuk merayakan Natal bersama keluarga.
“Pertanyaan saya, dalam menyambut Natal dan Tahun Baru ini, KM Dobonsolo berapa kali masuk ke Kabupaten Waropen? Kalau dalam Desember bisa masuk dua sampai tiga kali, tentu akan membantu mengurangi kepadatan penumpang, termasuk masyarakat yang selama ini harus melalui Kabupaten Kepulauan Yapen,” ujarnya.
Ia mengatakan, selama ini masyarakat Waropen kerap harus melakukan perjalanan melalui Serui terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan. Kondisi tersebut membuat akses transportasi menjadi lebih panjang dan membutuhkan biaya tambahan.
Karena itu, penambahan frekuensi kapal yang masuk langsung ke Waropen dinilai dapat membantu masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap jalur transit di daerah lain.
Jefri juga meminta penjelasan mengenai kesiapan armada PELNI yang akan dioperasikan selama periode Nataru, termasuk jumlah kapal penumpang dan kapal perintis.
Ia ingin mengetahui apakah seluruh armada yang disiapkan benar-benar akan beroperasi selama November dan Desember, serta berapa kapasitas maksimal penumpang yang dapat diangkut dalam setiap pelayaran.
Menurut dia, informasi mengenai kapasitas kapal perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami batas jumlah penumpang yang dapat dilayani.
Hal tersebut juga penting untuk menghindari persoalan di pelabuhan akibat calon penumpang yang tidak mendapatkan tiket atau memaksakan diri untuk tetap berangkat meskipun kapasitas kapal sudah terpenuhi.
“Kalau ada 12 kapal penumpang dan lima kapal perintis yang disiapkan, apakah semuanya beroperasi pada bulan ini? Kemudian, dalam sekali perjalanan, berapa ribu penumpang yang menjadi batas maksimal untuk diangkut?” tanyanya.
Lebih jauh, Jefri mengusulkan agar PELNI mengatur pola operasional kapal secara lebih efektif selama masa mudik Natal dan Tahun Baru.
Ia berharap kapal-kapal yang melayani wilayah Papua tidak hanya beroperasi dengan pola perjalanan tertentu, tetapi dapat mengoptimalkan rute pulang-pergi yang menghubungkan sejumlah daerah dengan tingkat mobilitas penumpang tinggi.
Ia mencontohkan, kapal yang tiba dari Sorong diharapkan dapat melanjutkan pelayanan kembali menuju Jayapura, kemudian melayani rute ke Kepulauan Yapen hingga Biak dan daerah lainnya sesuai kebutuhan.
Menurut dia, pengaturan pola pelayaran yang tepat dapat membantu mendistribusikan penumpang secara lebih merata dan mengurangi penumpukan di pelabuhan tertentu.
Jefri mengingatkan bahwa volume penumpang biasanya meningkat signifikan pada Desember. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan pelayanan maupun gangguan keamanan di lingkungan pelabuhan.
Ia berharap PELNI bersama seluruh pemangku kepentingan dapat mengantisipasi potensi gesekan antarpenumpang, keributan, hingga tindak kekerasan yang dapat mengganggu kelancaran angkutan Nataru.
“Kita tahu bahwa volume penumpang pada Desember sangat besar. Karena itu, pengaturan kapal dan pelayanan harus benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai karena persoalan transportasi dan penumpukan penumpang kemudian terjadi kecelakaan atau gangguan keamanan yang merugikan masyarakat,” katanya.
Jefri menegaskan, Komisi IV DPR Papua ingin memastikan masyarakat di seluruh wilayah Papua, termasuk Kabupaten Waropen, memperoleh pelayanan transportasi laut yang aman, layak, dan terjangkau selama perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Ia berharap koordinasi dengan PELNI tidak berhenti pada penyampaian informasi kesiapan armada, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk menjawab persoalan aksesibilitas, frekuensi pelayaran, kapasitas penumpang, dan keselamatan masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
(Har)
