Jayapura, Teraspapua.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Persero Cabang Jayapura menyiapkan puluhan armada kapal penumpang dan kapal perintis untuk menghadapi lonjakan penumpang selama periode angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Kepala Cabang PT PELNI Jayapura, Daulat Apul Gervasius Naibaho, mengatakan masa puncak pergerakan penumpang diperkirakan berlangsung mulai 18 Desember 2026 hingga 8 Januari 2027. Untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat, PELNI telah menyiapkan sejumlah armada yang akan dioperasikan selama periode tersebut.
“Untuk persiapan angkutan Nataru, kami memperkirakan masa-masa ramai mulai 18 Desember 2026 sampai 8 Januari 2027,” kata Daulat saat menerima kunjungan kerja dan koordinasi Komisi IV DPR Papua di Kantor PT PELNI Cabang Jayapura, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, armada yang disiapkan terdiri atas 12 kapal penumpang tipe 2.000, sembilan kapal penumpang tipe 1.000, serta lima kapal tipe roll-on/roll-off (Ro-Ro). Selain itu, PELNI juga menyiapkan kapal-kapal perintis untuk melayani masyarakat di wilayah terpencil dan daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi laut.
Dalam kondisi normal, PELNI Cabang Jayapura mengoperasikan lima kapal dengan frekuensi sekitar delapan hingga 10 call atau kunjungan kapal setiap bulan. Sementara itu, enam call kapal perintis melayani sejumlah wilayah, termasuk Depapre dan Sarmi.
Namun, untuk menghadapi lonjakan penumpang pada Desember, frekuensi kunjungan kapal akan ditingkatkan menjadi sekitar 15 call. Artinya, terdapat penambahan enam hingga tujuh call dibandingkan operasional pada bulan normal.
“Untuk persiapan Nataru, kami mempersiapkan sekitar 15 call pada Desember. Artinya, ada penambahan enam atau tujuh call khusus untuk bulan tersebut,” ujarnya.
Selain menyiapkan armada, PELNI juga mendukung program stimulus transportasi pemerintah berupa diskon tiket sebesar 30 persen dari tarif dasar bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru.
Program diskon tersebut berlaku untuk keberangkatan kapal mulai 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Meski periode keberangkatan masih beberapa waktu lagi, masyarakat sudah dapat membeli tiket sejak sekarang untuk jadwal perjalanan pada rentang tanggal tersebut.
Daulat mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program stimulus tersebut dengan merencanakan perjalanan lebih awal. Menurut dia, pembelian tiket jauh hari akan membantu masyarakat memperoleh jadwal keberangkatan sesuai kebutuhan sekaligus menghindari penumpukan calon penumpang di pelabuhan.
“PELNI sangat mendukung stimulus transportasi pemerintah, yakni diskon 30 persen dari tarif dasar. Diskon ini berlaku untuk pelayaran mulai 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027. Masyarakat sudah bisa membeli tiket dari sekarang,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Daulat juga menjelaskan bahwa PELNI terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital untuk mempermudah masyarakat memperoleh tiket kapal.
Saat ini, pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi resmi PELNI Mobile maupun sejumlah layanan perbankan dan mobile banking, termasuk BRI, Mandiri, dan BCA.
Menurut dia, digitalisasi tersebut bukan hanya memberikan kemudahan bagi calon penumpang, tetapi juga membantu perusahaan mengendalikan jumlah penumpang agar tidak melampaui kapasitas kapal.
Melalui sistem yang terintegrasi, pengendalian jumlah tiket tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kantor cabang. Kantor pusat dapat memantau penjualan tiket sekaligus membatasi jumlah penumpang sesuai kapasitas yang telah ditentukan.
“Kalau dari pusat sudah membatasi, misalnya 2.000 penumpang, maka kami di cabang tidak bisa menjual lebih dari kapasitas tersebut. Jadi, 2.001 pun tidak bisa karena sistem sudah membatasi,” jelasnya.
Kendati demikian, PELNI tetap menyediakan pelayanan penjualan tiket secara langsung melalui loket bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi, terutama kelompok lanjut usia dan calon penumpang yang tidak memiliki perangkat telepon pintar.
Loket juga tetap melayani kebutuhan pembelian tiket bagi penumpang rombongan. Namun, Daulat menegaskan, pelayanan langsung akan lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan, sedangkan sebagian besar transaksi diarahkan melalui layanan digital.
Ia menilai penerapan sistem tersebut penting untuk memastikan seluruh penumpang yang berangkat memiliki tiket resmi dan tercatat sesuai kapasitas yang diizinkan otoritas pelayaran.
Di sisi lain, PELNI juga memastikan kesiapan teknis armada menjelang puncak angkutan Nataru. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pemeriksaan dan perawatan kapal atau docking.
Daulat menyebutkan, perawatan kapal-kapal berukuran besar dilaksanakan di sejumlah lokasi, yakni Surabaya, Jakarta, dan Makassar. Sementara itu, pemeriksaan kapal perintis dapat dilakukan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura.
Selain pemeriksaan teknis, perusahaan juga telah memperbarui dan memastikan kelengkapan peralatan keselamatan di atas kapal sesuai ketentuan yang berlaku.
Peralatan tersebut meliputi sekoci, lifeboat, serta berbagai perlengkapan keselamatan lainnya yang wajib tersedia untuk mendukung keselamatan penumpang dan awak kapal.
Daulat menegaskan, keselamatan menjadi perhatian utama perusahaan, terlebih dalam kondisi transportasi laut yang memiliki risiko perjalanan tersendiri.
“Di samping meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, faktor keselamatan menjadi nomor satu. Karena itu, seluruh persiapan teknis dan peralatan keselamatan harus dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Meski berbagai persiapan telah dilakukan, Daulat mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan transportasi laut di Papua. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perilaku sebagian masyarakat yang baru datang ke pelabuhan ketika kapal sudah tiba untuk membeli tiket.
Kondisi tersebut kerap menimbulkan persoalan karena jumlah tiket yang tersedia telah habis atau kapasitas kapal sudah terpenuhi.
Menurut dia, masyarakat perlu memahami bahwa perusahaan tidak dapat menambah jumlah penumpang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Pembatasan tersebut bukan untuk mempersulit calon penumpang, melainkan bagian dari ketentuan keselamatan pelayaran.
Karena itu, ia meminta dukungan Komisi IV DPR Papua untuk membantu menyosialisasikan kepada masyarakat pentingnya membeli tiket lebih awal dan mematuhi ketentuan kapasitas penumpang.
“Kami berharap ada dukungan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa kapasitas kapal itu terbatas. Kalau tiket sudah habis, kami tidak bisa lagi melayani penumpang tambahan,” katanya.
Daulat juga berharap informasi mengenai jadwal kapal selama periode Nataru dapat disebarluaskan lebih awal sehingga masyarakat memiliki kesempatan memilih armada dan tanggal keberangkatan yang sesuai.
Dengan demikian, apabila tiket untuk tanggal tertentu telah habis, calon penumpang masih dapat mempertimbangkan jadwal kapal berikutnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Jefri Hendri Bisai, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya DPR Papua memastikan kesiapan pelayanan transportasi laut menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Menurut Jefri, momentum Natal dan Tahun Baru memiliki arti penting bagi masyarakat Papua, khususnya umat Kristiani yang akan melakukan perjalanan untuk merayakan Natal bersama keluarga di kampung halaman.
Karena itu, Komisi IV merasa perlu berkoordinasi langsung dengan PELNI guna memperoleh penjelasan mengenai kesiapan armada, jadwal pelayaran, kapasitas angkut, hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sudah melakukan pertemuan dengan PT PELNI. Hal yang perlu kami garis bawahi adalah umat Kristiani akan menyambut Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, kami datang memastikan kesiapan PELNI, terutama armada kapal yang akan melayani masyarakat selama mudik Natal dan Tahun Baru,” ujar Jefri.
Ia mengatakan perhatian Komisi IV juga diarahkan pada pelayanan rute-rute di wilayah Papua, terutama Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak Numfor, dan Waropen.
Menurut dia, ketersediaan armada dan kepastian jadwal pelayaran sangat penting agar masyarakat yang hendak merayakan Natal di kampung halaman dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.
Jefri juga mengapresiasi kebijakan stimulus transportasi pemerintah berupa potongan harga tiket sebesar 30 persen dari tarif dasar. Kebijakan tersebut dinilai membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perjalanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru.
“Kami sangat mendukung stimulus transportasi pemerintah berupa diskon 30 persen. Ini tentu menjadi salah satu bentuk dukungan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada periode Natal dan Tahun Baru,” katanya.
Selain mengandalkan kesiapan armada PELNI, Jefri menyebut pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan dukungan transportasi tambahan guna membantu masyarakat yang hendak bepergian maupun merayakan Natal dan Tahun Baru di berbagai wilayah Papua.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak menunggu hingga kapal tiba di pelabuhan untuk membeli tiket. Pembelian tiket sebaiknya dilakukan jauh hari melalui layanan daring yang telah disediakan PELNI.
“Kami meminta masyarakat yang ingin bepergian atau pulang merayakan Natal agar membeli tiket jauh-jauh hari melalui layanan online. Dengan begitu, saat tiba di pelabuhan tidak terjadi persoalan karena tiket sudah habis atau kapasitas kapal telah terpenuhi,” ujarnya.
Komisi IV DPR Papua berharap seluruh persiapan yang dilakukan PELNI bersama pemangku kepentingan lainnya dapat menjamin kelancaran transportasi laut selama periode Nataru. Ketersediaan armada, kepastian jadwal, pelayanan penumpang, serta pengawasan keselamatan menjadi faktor penting agar mobilitas masyarakat di wilayah Papua berlangsung tertib dan lancar.
Pantauan Teraspapua.com, kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, SH, MH, didampingi Sekretaris Komisi IV Jefry Hendri Bisai, SH, serta anggota Komisi IV Albert Merauje, Valentina Ibe, Martinus Pasang, Yotam Bilasi, Jansen Monim, dan Yermias Y. Yanggu Wouw.
(Har)
