Jayapura, Teraspapua.com – Juru Bicara Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano (BTM), Marshel Morin, melontarkan kritik keras terhadap beredarnya sebuah foto di media
sosial.
Dimana foto tersebut memperlihatkan Bupati Kabupaten Supiori Heronimus Mansoben yang berpose bersama tim sukses salah satu pasangan calon gubernur dengan mengangkat dua jari, simbol yang merujuk pada pasangan calon nomor urut 2, Mathus Fakiri dan Aryoko Rumaropen (Mari-Yo). Foto tersebut diambil di dalam ruang kerja resmi bupati.
Marshel menilai, tindakan itu tidak hanya mencederai prinsip netralitas pejabat publik dalam kontestasi politik, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap aturan pemilu yang berlaku.
“Foto ini sangat kuat mengindikasikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2. Aturan jelas menyatakan bahwa pejabat negara, termasuk bupati, wajib menjaga netralitas dalam menjalankan jabatannya, terlebih dalam momentum pemilihan kepala daerah,” tegas Morin dalam pernyataan resminya di Jayapura, Rabu (30/7/2025) malam di Jayapura.
Ia menyebut keberadaan foto yang diambil di dalam ruang kerja bupati sebagai bentuk “kesalahan fatal” yang tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, ruang kerja seorang kepala daerah merupakan fasilitas negara yang seharusnya bebas dari aktivitas politik praktis.
“Ketika seorang bupati membiarkan bahkan turut serta dalam aksi simbolik yang menunjukkan keberpihakan politik, apalagi dilakukan di dalam ruang kerjanya, maka itu menunjukkan ketidaknetralan yang sangat mencolok,” tambah Morin.
Atas dasar itu, ia mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua untuk segera bertindak dengan memproses dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami mendorong Bawaslu untuk menjadikan foto ini sebagai temuan awal, melakukan klarifikasi, serta menindaklanjuti sesuai regulasi yang mengatur netralitas ASN dan pejabat publik dalam pemilu,” pungkasnya.
Pernyataan Marshel Morin ini menambah daftar panjang sorotan terhadap netralitas aparatur negara menjelang pemilihan kepala daerah serentak di Papua yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini. Pengawasan terhadap tindakan-tindakan pejabat publik dianggap krusial demi menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bupati Supiori maupun Bawaslu Papua terkait foto yang dimaksud. Namun, publik dan sejumlah pengamat politik lokal mendesak agar kasus serupa tidak dibiarkan demi menciptakan kontestasi yang bersih dan berintegritas.
(har)
