Jayapura, Teraspapua.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano – Constant Karma (BTM–CK), secara resmi mengumumkan kemenangan mereka dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua, Jumat (8/8/2025) malam.
Pengumuman itu disampaikan langsung di Kantor DPD PDI Perjuangan Papua di Jayapura, berdasarkan hasil real count internal dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).
BTM–CK meraih 259.886 suara atau 50,72 persen, unggul tipis dari pasangan nomor urut 2, Matius Derek Fakiri – Ariyoko Rumaropen (MARI–YO), yang memperoleh 252.507
suara atau 49,28 persen. Selisih suara mencapai 7.379, atau sekitar 1,44 poin persentase.
Dalam pidatonya, Benhur Tomi Mano menegaskan bahwa hasil ini diperoleh berdasarkan data C1 yang dikumpulkan dari 2.023 TPS, yang kemudian divalidasi secara ketat oleh tim internal dan dibandingkan dengan data publik dari Sirekap KPU.
“Capaian input data C1 dari seluruh saksi kami telah mencapai 100 persen. Angka partisipasi pemilih tercatat sebesar 68,96 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 750.959 jiwa,” ujar BTM di hadapan ratusan pendukung yang memadati halaman kantor DPD PDI Perjuangan.
Untuk itu BTM mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah berjuang bersama dalam proses panjang PSU ini. Ucapan khusus disampaikan kepada tim pemenangan, relawan, simpatisan, dan terutama para saksi di TPS yang menjaga proses demokrasi secara konsisten.
“Di tengah medan yang berat, kalian tidak mundur. Kalian menjadi cahaya di saat demokrasi nyaris padam,” ungkapnya.
BTM juga menyampaikan penghargaan kepada PDI Perjuangan selaku partai pengusung, serta Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan kader partai-partai lain yang turut menyumbangkan tenaga dan kepercayaan dalam perjuangan memenangkan hati rakyat.
“Ini adalah hasil kerja kolektif yang melampaui sekadar angka. Ini adalah kemenangan atas keyakinan, keberanian, dan kesetiaan menjaga suara rakyat Papua,” tambahnya.
Dalam bagian penting pidatonya, BTM menyampaikan pesan tegas kepada KPU dan Bawaslu agar menjaga amanah rakyat. Ia mengingatkan bahwa suara rakyat bukan sekadar statistik, melainkan kepercayaan yang tidak boleh dikhianati.
“Amanat rakyat bukan sekadar angka. Ia adalah kepercayaan. Jangan pernah gadaikan itu demi tekanan kekuatan tertentu,” ucap BTM.
Kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia, BTM mengingatkan agar tugas menjaga keamanan tidak berubah menjadi alat tekanan politik.
“Tugas Anda bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjaga martabat demokrasi. Jangan sampai institusi yang seharusnya melindungi rakyat justru terseret dalam tarikan politik praktis,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran TNI yang dinilainya telah menjaga netralitas dan stabilitas selama tahapan PSU berlangsung.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat dari sejumlah wilayah yang menjadi lumbung suara BTM–CK, seperti Supiori, Biak Numfor, Waropen, Mamberamo Raya, Sarmi, dan Kabupaten Jayapura. BTM menyebut masyarakat di daerah-daerah ini sebagai penjaga harapan dan perubahan.
Tak ketinggalan, BTM menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang disebutnya telah menjadi pilar penting dalam menjaga keterbukaan informasi selama proses PSU.
“Terima kasih kepada media-media yang setia mengawal perjalanan ini. Bukan hanya sebagai peliput, tetapi sebagai saksi kebenaran. Kalian menjaga ruang demokrasi tetap menyala di tengah bayang sensor dan tekanan,” ucapnya.
Menutup pidatonya, BTM menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Ia menyerukan kepada seluruh pendukung dan rakyat Papua untuk terus mengawal proses rekapitulasi hingga penetapan resmi oleh KPU.
“Jangan lengah. Jangan percaya bahwa semua akan berjalan sendiri. Kita tahu, ada upaya sistematis untuk mengubah angka, untuk memanipulasi kehendak rakyat yang sudah jelas,” ujarnya penuh penekanan.
Ia menyebut beredarnya rekaman percakapan, pesan singkat, dan informasi digital lain yang menunjukkan indikasi upaya penggelembungan atau manipulasi suara sebagai “bara dalam sekam” yang bisa memicu konflik jika tidak direspons dengan bijak.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, ini adalah kelakuan biadab para pelacur politik yang rela mengorbankan masa depan Papua demi bayaran hari ini,” kata BTM.
Namun ia menekankan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan harus dilakukan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keberanian, kewaspadaan, dan partisipasi aktif rakyat di setiap tahapan demokrasi.
“Dan bila kemenangan itu tiba, biarlah ia menjadi kemenangan yang bersih, bukan karena tekanan, tapi karena suara rakyat,” tutup mantan Walikota Jayapura dua periode itu.
(Har/Rck)
