Jayapura, Teraspapua.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Papua, Senator Pdt. David Harold Waromi, melakukan kunjungan kerja dalam rangka masa reses ke Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Selasa (16/12/2025). Kunjungan ini dilakukan setelah sebelumnya Senator Waromi melaksanakan agenda serupa di Balai Bahasa Provinsi Papua.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua tersebut, Senator Waromi menerima berbagai aspirasi dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama, bersama para kepala bidang.
Pada kesempatan itu, Pdt. David Harold Waromi menyampaikan hasil diskusinya dengan Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua, Valentina Lovina Tanate. Ia menjelaskan terdapat tiga hal utama yang menjadi prioritas Balai Bahasa Papua, yakni perlunya pembentukan Balai Bahasa tidak hanya di Provinsi Papua induk, tetapi juga di lima provinsi lain di Tanah Papua guna memperkuat kerja-kerja pelindungan dan pengembangan bahasa daerah.
Selain itu, Balai Bahasa juga mendorong agar putra-putri Papua dapat ditempatkan pada posisi-posisi strategis sehingga memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola kebijakan kebahasaan di wilayah Papua yang sangat luas. Prioritas ketiga adalah perlunya regulasi yang kuat terkait perlindungan bahasa daerah agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
“Bahasa daerah perlu didorong untuk masuk dalam kurikulum, baik pada pendidikan nonformal maupun sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah,” ujar Senator Waromi.
Sebagai anggota DPD RI yang juga terlibat dalam Panitia Perancang Undang-Undang, Senator Waromi menegaskan pentingnya memasukkan bahasa ibu atau bahasa daerah Papua ke dalam kurikulum atau mata pelajaran muatan lokal di seluruh kabupaten di Provinsi Papua.
Menurutnya, masyarakat yang memiliki kemampuan berbahasa daerah dapat diberdayakan sebagai pengajar agar bahasa-bahasa lokal tidak punah di kampung-kampung.
Ia juga menyoroti persoalan keterbatasan anggaran Balai Bahasa Provinsi Papua. Senator Waromi meminta dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk merumuskan regulasi atau rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam memperjuangkan tambahan anggaran di tingkat kementerian.
“Saya berharap Dinas Pendidikan Provinsi Papua dapat mendukung Balai Bahasa Papua dan mendorong pemerintah daerah, khususnya Gubernur, agar Balai Bahasa bisa dibentuk di enam provinsi lain di Tanah Papua,” katanya.
Selain isu kebahasaan, Senator Waromi juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Ia menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan Kepala Dinas serta para kepala bidang.
“Semua aspirasi yang belum tersampaikan secara detail akan saya lanjutkan dalam rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait. Itu menjadi tanggung jawab saya sebagai wakil daerah,” tegasnya.
Senator Waromi juga berkomitmen mendorong penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak Papua. Ia berharap pada tahun mendatang, kuota bantuan pendidikan tersebut dapat ditingkatkan mengingat kebutuhan pendidikan di Papua yang masih sangat besar.
“Pendidikan adalah prioritas utama. Pemerintah harus memberikan perhatian serius, karena ini menyangkut masa depan anak-anak Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Senator Pdt. David Harold Waromi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan kepada sektor pendidikan di Papua.
Menurutnya, kehadiran Senator Waromi telah memberikan dukungan moral sekaligus harapan baru dalam upaya pembenahan berbagai persoalan pendidikan. Ia berharap, melalui akses dan peran Senator Waromi di DPD RI, berbagai aspirasi pendidikan Papua dapat diperjuangkan di tingkat nasional.
Marthen Medlama juga mengungkapkan sejumlah persoalan krusial, antara lain kekurangan guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) serta kekurangan guru produktif di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Saat ini, sebagian besar guru yang tersedia masih bersifat normatif dan adaptif.
“Kami akan menyurati pihak terkait agar ada pengangkatan guru khusus untuk guru produktif di SMK serta pemenuhan kebutuhan guru SLB. Kami berharap Bapak Senator dapat mendukung kami di Jakarta,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi infrastruktur sekolah-sekolah SLB di Tanah Papua yang dinilai masih sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Terkait bantuan pendidikan, Marthen Medlama berharap kuota KIP dan PIP yang menjadi jatah Senator Waromi dapat disalurkan kepada anak-anak Papua, khususnya mereka yang
berasal dari keluarga ekonomi lemah. Ia menegaskan pihaknya akan menyiapkan data pendukung serta surat pengantar dari Gubernur Papua agar aspirasi tersebut dapat diperjuangkan secara maksimal di tingkat kementerian.
“Kami akan menyiapkan data yang lengkap agar Bapak Senator memiliki gambaran yang kuat saat berbicara dengan Menteri Pendidikan di Jakarta,” pungkasnya.
(Har/Veb)
