Jayapura, Teraspapua.com – Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Papua Benhur Tomi Mano menyatakan sikap kritis terhadap pelantikan Dewan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Cerah oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri pada 14 Januari 2025 lalu.
Meski menghormati keputusan pemerintah daerah terkait pembentukan dan pelantikan dewan tersebut, Benhur Tomi Mano menilai langkah tersebut perlu dipertanyakan secara terbuka kepada publik, terutama di tengah kondisi keuangan daerah dan ekonomi masyarakat Papua yang sedang tertekan.
Benhur Tomi Mano menilai, dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami penurunan, serta situasi ekonomi masyarakat yang masih berat, penambahan struktur kelembagaan baru berpotensi menambah beban anggaran dan belum tentu menjawab kebutuhan mendesak rakyat.
“Di satu sisi kami menghormati pelantikan Dewan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Cerah, tetapi di sisi lain kami juga harus jujur kepada rakyat. Dalam kondisi APBD menurun dan ekonomi masyarakat yang sulit, kebijakan menambah struktur baru ini patut dipertanyakan,” demikian pernyataan sikap yang disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua.
Menurutnya, hingga saat ini masyarakat di kampung-kampung masih menghadapi persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Akses pelayanan kesehatan masih sulit, fasilitas pendidikan banyak yang kekurangan, infrastruktur jalan dan transportasi belum memadai, serta harga kebutuhan pokok yang terus mahal. Dalam situasi seperti ini, masyarakat lebih membutuhkan kerja nyata dan hasil yang cepat, bukan pembentukan lembaga baru yang berpotensi menambah panjang birokrasi.
“Rakyat di kampung-kampung masih bergumul dengan masalah yang sama dari tahun ke tahun. Berobat susah, sekolah banyak kekurangan, jalan dan transportasi belum beres, dan harga barang mahal. Dalam keadaan seperti ini, yang ditunggu rakyat adalah kerja nyata dan hasil, bukan tambahan lembaga baru,” tegas Benhur Tomi Mano.
BTM juga juga menilai bahwa persoalan utama pembangunan di Papua bukan terletak pada kurangnya tim, rapat, atau struktur, melainkan pada lemahnya eksekusi kebijakan. Banyak program pembangunan yang dinilai sudah dirancang dengan baik, namun pelaksanaannya sering berjalan lambat, tidak tepat sasaran, dan tidak dirasakan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
“Papua ini bukan kekurangan tim dan bukan kekurangan rapat. Yang selama ini kurang adalah ketegasan dalam eksekusi. Program bagus banyak, tetapi sering lambat, tidak tepat sasaran, dan dampaknya tidak terasa sampai ke kampung-kampung,” lanjut pernyataan tersebut.
Lebih jauh, Benhur Tomi Mano mengingatkan agar Dewan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Cerah tidak masuk ke ruang kerja yang sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut mereka, OPD sudah memiliki tugas, fungsi, dan anggaran yang jelas. Jika ditambah struktur baru dengan ruang kerja yang tumpang tindih, hal itu justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
“OPD sudah ada, sudah digaji, dan sudah punya tugas masing-masing. Kalau sekarang ada struktur baru lagi dengan ruang kerja yang sama, bisa terjadi tumpang tindih kewenangan, komando tidak jelas, koordinasi menjadi kacau, dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan karena pelayanan semakin lambat,” ujarnya.
Benhur Tomi Mano menegaskan bahwa rakyat Papua tidak membutuhkan seremoni atau kebijakan yang hanya terlihat hebat di tingkat atas. Yang dibutuhkan rakyat adalah perubahan nyata di lapangan. Jika dewan ini benar-benar dibentuk untuk percepatan pembangunan, maka ukurannya harus jelas dan sederhana, yakni sejauh mana perubahan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau memang tujuannya percepatan pembangunan, maka ukurannya sederhana: apa yang berubah di kampung-kampung? Dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan, publik akan menilai apakah pelayanan publik membaik, program benar-benar sampai ke rakyat, dan pembangunan bergerak lebih cepat,” tegasnya.
Benhur menambahkan, apabila dalam kurun waktu tersebut tidak terlihat perubahan nyata, maka publik berhak menilai bahwa kebijakan ini hanya tampak besar dan menjanjikan di atas, tetapi kosong dalam pelaksanaan di lapangan.
Sebagai partai politik yang mengklaim berpihak pada kepentingan rakyat kecil, PDI Perjuangan menyatakan akan melakukan pengawasan secara serius terhadap kinerja Dewan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Cerah. Bagi PDI Perjuangan, kepentingan utama yang harus dikedepankan adalah kesejahteraan rakyat Papua, bukan kepentingan kelompok atau pencitraan semata.
“Bagi kami, yang paling utama adalah kepentingan rakyat Papua. Karena itu, kami akan mengawasi dengan serius agar setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
