Jayapura, Teraspapua.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Papua menyampaikan sikap tegas menolak wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari
pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD. PDI Perjuangan menegaskan bahwa pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikurangi dalam bentuk apa pun.
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano, menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya demi kenyamanan elite atau efisiensi kekuasaan. Menurutnya, pilkada langsung bukan persoalan siapa yang paling nyaman mengatur, melainkan menyangkut hak fundamental rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.
“Ini bukan soal mau enak di siapa, bukan soal siapa yang paling nyaman mengatur, tetapi soal hak rakyat yang tidak boleh dipangkas. Demokrasi lahir dari kedaulatan rakyat, bukan dari keputusan segelintir orang di ruang tertutup,” tegas Benhur Tomi Mano di Jayapura, Minggu (18/1/2025).
Ia menambahkan, sikap tersebut sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang secara tegas menyatakan bahwa sistem pilkada langsung harus tetap dipertahankan. Bagi PDI Perjuangan, isu ini bukan persoalan kecil atau sekadar polemik musiman, melainkan menyangkut prinsip dasar demokrasi.
“Kalau hari ini hak rakyat memilih pemimpin daerah dicabut, maka besok lusa hak rakyat yang lain bisa ikut dicabut. Ini adalah langkah mundur, dan kami tidak akan ikut mendorong Papua berjalan mundur dalam demokrasi,” ujarnya.
Benhur mengakui bahwa pelaksanaan pilkada langsung selama ini memang memiliki berbagai kelemahan, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, potensi konflik sosial, hingga ketegangan di tengah masyarakat. Namun, menurutnya, kelemahan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mencabut hak rakyat dalam menentukan
pemimpin daerahnya.
“Kalau ada masalah, solusinya bukan mencabut hak rakyat. Itu cara cepat yang salah. Kalau atap bocor, yang diperbaiki atapnya, bukan membongkar seluruh rumah,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa di Papua, pilkada tidak hanya sekadar kontestasi menang dan kalah, tetapi juga menyangkut harga diri masyarakat serta relasi sosial antar kampung, antar keluarga, dan antar kelompok. Oleh karena itu, Papua membutuhkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat, bukan pemimpin yang lahir dari kompromi elite politik.
“Papua tidak bisa dipimpin dengan legitimasi yang setengah-setengah. Pemimpin daerah harus berdiri di atas mandat rakyat, bukan mandat hasil lobi-lobi politik,” tegasnya.
PDI Perjuangan Papua juga menilai bahwa apabila pemilihan kepala daerah dialihkan ke DPRD, maka persoalan tidak akan selesai, melainkan hanya berpindah tempat. Konflik yang semula terjadi di lapangan berpotensi bergeser ke ruang-ruang tertutup di gedung DPRD, dengan tingkat transparansi yang lebih rendah.
“Kalau dipindahkan ke DPRD, prosesnya bisa makin gelap dan tertutup. Rakyat tidak tahu apa yang terjadi, dan potensi transaksi justru bisa lebih besar karena yang terlibat hanya segelintir orang,” ujar Benhur.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan tidak menginginkan Papua dipimpin oleh kepala daerah yang lahir dari kesepakatan di belakang meja, sementara rakyat hanya menjadi penonton yang lima tahun sekali diminta diam dan menerima keputusan.
“Kalau rakyat tidak diberi ruang memilih, maka rakyat akan merasa tidak punya pemimpin. Ini berbahaya karena kepercayaan publik terhadap pemerintahan bisa runtuh,” tambahnya.
Terkait alasan mahalnya biaya pilkada langsung, PDI Perjuangan Papua menilai bahwa negara seharusnya hadir untuk memperbaiki sistem, bukan justru memangkas hak rakyat.
Pemerintah didorong untuk memperketat regulasi, memperkuat pengawasan, menindak tegas politik uang, merapikan data pemilih, memperkuat peran KPU dan Bawaslu, serta memastikan netralitas aparat.
“Kalau ada kandidat yang membeli suara, tangkap. Kalau ada yang bermain uang, tindak tegas. Jangan sistemnya yang salah, lalu rakyat yang dihukum,” tegas Benhur.
Ia juga menolak anggapan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD otomatis akan lebih bersih. Menurutnya, tidak ada jaminan sistem tersebut bebas dari praktik kotor, bahkan bisa lebih rawan karena minim pengawasan publik.
“Demokrasi tidak akan menjadi sehat kalau obatnya adalah memotong hak rakyat,” ujarnya.
Mantan Wali Kota Jayapura dua periode ini menegaskan bahwa PDI Perjuangan Papua berdiri pada prinsip yang jelas dan tidak bisa ditawar. Kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat sebagai bentuk kedaulatan, legitimasi, dan masa depan demokrasi di Papua.
“Rakyat Papua tidak butuh pemimpin yang lahir dari lobi. Rakyat butuh pemimpin yang lahir dari suara rakyat dan bekerja untuk rakyat. Hak rakyat memilih pemimpin adalah harga mati,” pungkasnya
(har)
