Jayapura, Teraspapua.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Papua, Benhur Tomi Mano, menegaskan komitmen PDI Perjuangan Papua untuk berdiri sebagai oposisi ideologis yang kritis dan konsisten membela rakyat kecil, khususnya masyarakat adat Papua.
Penegasan tersebut disampaikan Benhur Tomi Mano dalam pidato politiknya pada Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDI Perjuangan Papua yang berlangsung di Hotel Horison Padang Bulan, Kota Jayapura, Sabtu (20/12/2025).
Konferda tersebut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun, jajaran pimpinan DPP, DPD, para Ketua DPC se- Papua, hingga kader partai dari tingkat PAC, Ranting, dan Anak Ranting.
Dalam pidatonya, Benhur Tomi Mano menegaskan bahwa Konferda bukan sekadar agenda organisasi, melainkan panggilan sejarah bagi PDI Perjuangan di Tanah Papua.
“PDI Perjuangan tidak pernah takut berada di luar kekuasaan. Bagi kami, berada di pemerintahan atau di luar pemerintahan bukan soal kursi, tetapi soal sikap politik dan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Papua bukan sekadar wilayah administratif, melainkan ujian moral bangsa Indonesia, tempat nilai-nilai Pancasila diuji secara nyata.
“Di tanah Papua inilah kita diuji, apakah Pancasila sungguh hidup atau hanya sekadar dihafal,” ujar BTM, sapaan akrab Benhur Tomi Mano.
Dalam refleksi politiknya, BTM mengingatkan bahwa Papua terlalu lama dipandang dari kejauhan dan sering kali dibaca hanya melalui angka investasi dan kepentingan keamanan, tanpa mendengar suara hati rakyat.
“Kita bicara pembangunan, tetapi lupa pada anak Papua yang berjalan jauh ke sekolah. Kita bicara ekonomi, tetapi lupa pada tanah adat yang berpindah tangan tanpa keadilan,” katanya.
Menurutnya, persoalan Papua bukan persoalan lokal semata, melainkan persoalan martabat bangsa Indonesia di mata dunia, khususnya di kawasan Indo-Pasifik dan Pasifik Selatan.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan menolak menjadikan Papua sekadar objek keamanan atau objek eksploitasi sumber daya alam. Papua adalah ruang hidup masyarakat adat yang harus dihormati kedaulatannya.
Dalam konteks itu, ia menegaskan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) bukan sekadar persoalan dana, melainkan instrumen politik kebangsaan untuk menghadirkan keadilan sosial.
“Gagalnya Otsus menghadirkan keadilan bukan hanya kegagalan kebijakan, tetapi kegagalan moral,” tegasnya.
BTM menekankan peran PDI Perjuangan Papua sebagai penjaga nurani Otsus, yang bertugas mengawasi, mengoreksi, dan memastikan kebijakan tersebut benar-benar menyentuh pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, serta martabat orang asli Papua.
Pada kesempatan tersebut, Benhur Tomi Mano juga menyampaikan penghormatan ideologis kepada Komarudin Watubun, Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan, yang disebutnya sebagai salah satu putra terbaik Papua.
Menurut BTM, Komarudin Watubun merupakan peletak dasar pemikiran Otonomi Khusus Papua dan pemekaran provinsi sebagai jalan politik untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi orang asli Papua.
“Beliau memilih jalan yang tidak populer, tetapi berani. Jalan yang menempatkan Papua tetap utuh dalam NKRI, namun dengan martabat dan pengakuan,” ujarnya.
Di penghujung pidato, Benhur Tomi Mano mengajak seluruh kader PDI Perjuangan Papua untuk menjadikan Konferda sebagai momentum evaluasi jujur dan konsolidasi tegas. Ia menegaskan bahwa setelah Konferda, tidak boleh ada lagi perbedaan sikap di internal partai.
“Satu sikap, satu barisan, satu komando ideologis. Setia pada garis perjuangan PDI Perjuangan dan setia pada rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan partai tidak hanya diukur dari struktur organisasi, tetapi dari keberpihakan nyata kepada rakyat.
“Rakyat tidak butuh janji besar. Mereka butuh telinga yang mau mendengar dan tangan yang mau membantu,” katanya.
Mengakhiri pidato, Benhur Tomi Mano menyampaikan ucapan Selamat Natal 25 Desember 2025 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2026, seraya berharap semangat Natal membawa terang, harapan, dan keberanian baru dalam memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan martabat Papua.
“Semoga politik tetap menjadi jalan pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan,” pungkasnya.
(Veb/Sand)
