Sentani, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua melakukan peninjauan lapangan di Kabupaten Jayapura untuk memastikan kesesuaian antara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi di lapangan, khususnya pada dinas Perhubungan.
LKPJ merupakan dokumen yang disampaikan Gubernur Papua, kepada DPR Papua sebagai bentuk akuntabilitas atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Komisi IV DPR Papua yang bermitra dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Perhubungan, menindaklanjuti pembahasan LKPJ dengan turun langsung ke lapangan.
Peninjauan ini dipimpin Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, bersama Wakil Ketua Edward Norman Banua dan anggota lainnya, yakni Albert Merauje, Martinus Pasang, H. Wagus Hidayat, Yotam Bilasi, serta William Bonai. Mereka mengecek langsung sejumlah program yang dilaporkan telah terealisasi, guna memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi riil.
Kabupaten Jayapura menjadi salah satu fokus utama peninjauan. Sejumlah infrastruktur yang ditinjau antara lain Area Traffic Control System (ATCS), pemasangan guardrail atau pembatas jalan, warning light, serta rambu pendahulu petunjuk jurusan di ruas jalan provinsi.
Anggota Komisi IV DPR Papua, Wagus Hidayat, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung hasil pekerjaan yang sebelumnya dilaporkan telah mencapai realisasi 100 persen.
“Hari ini kami bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan rekan-rekan Komisi IV turun langsung untuk memastikan pekerjaan yang telah dilaporkan. Kami melihat pemasangan pembatas jalan untuk keselamatan pengguna jalan sangat penting dan sudah terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keberadaan ATCS yang telah dipasang di beberapa titik strategis, di antaranya kawasan Tabita, pertigaan Genyem, dan wilayah Polres Doyo Taru. Menurutnya, keberadaan sistem tersebut sangat membantu pengguna jalan dalam meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
Selain itu, setiap titik ATCS juga telah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang mampu merekam aktivitas pengguna jalan. Namun, Wagus meminta agar ATCS lama yang berada di Jalan Bandara Sentani dan kawasan Pasar Lama juga dilengkapi CCTV guna meminimalisir potensi tindak kriminal.
“Ke depan kami berharap titik ATCS lama juga dipasang CCTV, karena selain mengatur lalu lintas, ini juga bisa membantu pengawasan terhadap potensi tindak kejahatan,” katanya.
Komisi IV juga menyoroti masih adanya pelanggaran lalu lintas di kawasan Tabita. Wagus mengusulkan agar Dinas Perhubungan menempatkan petugas di lokasi tersebut, mengingat jarak antar lampu lalu lintas yang cukup jauh, sehingga masih kerap terjadi pelanggaran.
“Kami minta ada petugas yang standby di sana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan Papua yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat, Rein Y. Sahetapy, menyatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi bersama terhadap pelaksanaan LKPJ 2025.
“Hari ini kami bersama Komisi IV DPR Papua melaksanakan kunjungan sebagai bentuk evaluasi terhadap LKPJ 2025, khususnya pada pekerjaan perlengkapan jalan dan pembangunan pusat kendali ATCS di Kabupaten Jayapura,” jelasnya.
Ia menyebutkan, sejumlah pekerjaan yang telah dilakukan antara lain pemasangan perlengkapan jalan di wilayah Maribu dan Sabron, yang mencakup warning light, penerangan jalan umum, serta rambu pendahulu petunjuk jurusan di sepanjang ruas jalan provinsi.
Selain itu, pemasangan ATCS di wilayah Doyo juga dilakukan sebagai alat pengawasan sekaligus untuk mengukur kinerja simpang jalan dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen lalu lintas.
“Harapan kami, dengan adanya perlengkapan jalan dan ATCS ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di Kabupaten Jayapura,” tutupnya.
(har/Rck)
