banner 325x300

BTM Soroti Masa Depan Papua, Generasi Muda GKI Didorong Siap Hadapi Politik dan Peradaban Baru

Mantan Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano saat memberikan materi (foto Harley/Teraspapua.com)

Jayapura, Teraspapua.com – Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua menghadirkan mantan Wali Kota Jayapura dua periode, Benhur Tomi Mano, sebagai narasumber dalam talkshow yang menjadi bagian dari Kongres Luar Biasa (KLB) Forum Generasi Muda (FGM) GKI, yang digelar pada 26 hinggah 27 Februari 2026 di Graha Sara, Kantor Sinode.

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Kesiapan Generasi Muda GKI Memasuki Peradaban II Bangsa Papua dan Menuju Indonesia Emas 2045 serta Tantangan Global Abad ke-21”, yang menyoroti peran strategis generasi muda gereja dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, politik, dan teknologi.

Dalam pemaparannya, Benhur Tomi Mano yang akrab disapa BTM menekankan bahwa KLB ini tidak sekadar menjadi agenda organisasi, melainkan momentum penting yang akan menentukan arah generasi muda GKI dalam memasuki Peradaban II Bangsa Papua.

“Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Kita sedang berbicara tentang masa depan Papua, tentang generasi yang akan menentukan wajah daerah ini 20 hingga 30 tahun ke depan,” ujar BTM.

Ia mengaku merasa terhormat dapat berada di tengah generasi muda yang dinilainya memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan Papua. Dalam kapasitasnya tidak hanya sebagai narasumber, tetapi juga sebagai figur senior, ia mengingatkan pentingnya keteguhan karakter di tengah berbagai tantangan.

“Saya ingin melihat generasi ini berdiri tegak, tidak mudah dipecah, tidak mudah dibeli, dan tidak mudah diprovokasi,” katanya.

BTM kemudian mengajak peserta memahami makna peradaban secara lebih luas. Menurutnya, peradaban tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik seperti infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut cara berpikir, cara memimpin, cara menyelesaikan konflik, serta cara membangun kualitas manusia.

Ia menjelaskan bahwa Peradaban II Bangsa Papua merupakan kelanjutan dari fondasi yang telah dibangun selama satu abad pertama. Jika pada fase awal masyarakat Papua dibentuk untuk memiliki martabat melalui iman dan pendidikan, maka pada fase kedua ini dituntut untuk menunjukkan kepemimpinan yang berintegritas.

“Kalau dulu kita dibina, sekarang kita diuji. Kalau dulu kita belajar, sekarang kita memimpin. Pertanyaannya, apakah generasi muda GKI siap memimpin?” ujarnya.

Lebih jauh, BTM menyoroti berbagai tantangan dalam kontestasi politik di Papua yang masih diwarnai oleh sejumlah persoalan mendasar. Ia menyebut polarisasi identitas, praktik politik uang, mobilisasi sentimen, konflik horizontal, hingga trauma sosial pasca pemilu sebagai tantangan nyata yang harus dihadapi secara serius.

Menurutnya, polarisasi identitas kerap membelah masyarakat berdasarkan suku, agama, maupun kelompok tertentu demi kepentingan politik jangka pendek. Kondisi ini, kata dia, tidak hanya merusak hubungan sosial di tengah masyarakat, tetapi juga berdampak pada keharmonisan keluarga hingga kehidupan bergereja.

Sementara itu, praktik politik uang dinilai masih marak dan bahkan melibatkan generasi muda. BTM mengingatkan bahwa fenomena ini berpotensi merusak masa depan demokrasi di Papua.

“Kalau suara dihargai dengan uang, maka yang dipertaruhkan adalah masa depan Papua,” tegasnya.

Ia juga menyoroti maraknya mobilisasi sentimen melalui penyebaran hoaks dan narasi provokatif di media sosial. Menurutnya, fenomena ini dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat serta meninggalkan trauma sosial yang berkepanjangan setelah proses pemilu berakhir.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, BTM menekankan pentingnya membangun tiga nilai utama dalam diri generasi muda.

Pertama, integritas, yakni kesatuan antara kata dan tindakan serta keteguhan dalam menjaga nilai.

Kedua, keberanian moral, yaitu kemampuan untuk tetap berdiri pada kebenaran meski berada dalam tekanan.

Ketiga, semangat persatuan dan rekonsiliasi, di mana perbedaan pilihan politik tidak boleh merusak persaudaraan.

“Perbedaan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi jangan sampai memutus hubungan. Gereja tidak boleh menjadi ruang perpanjangan konflik politik,” ujarnya.

Selain itu, BTM juga mengingatkan bahwa generasi muda saat ini hidup di tengah arus perubahan global yang ditandai dengan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), ekonomi digital, serta perang informasi. Ia menilai literasi digital menjadi kunci agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa faktor penentu utama tetaplah karakter manusia, bukan teknologi semata.

“Teknologi tidak punya moral, manusia yang punya. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita siap secara teknologi, tetapi apakah kita siap secara karakter,” katanya.

Di akhir pemaparannya, BTM menegaskan bahwa KLB FGM GKI harus dimaknai sebagai momentum strategis untuk melahirkan pemimpin masa depan Papua yang berintegritas.

Mantan Tenaga Ahli Mentri Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial ini juga mendorong agar FGM GKI bertransformasi menjadi ruang pembinaan kepemimpinan politik yang beretika, gerakan anti politik uang, forum dialog lintas generasi, serta inkubator pemimpin menuju Papua 2045.

“Peradaban II bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang tetap berintegritas ketika berkuasa,” tutupnya.

(Har)