Jayapura, Teraspapua.com – Pemerintah Kota Jayapura terus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan nelayan Orang Asli Papua (OAP). Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Atas Kapal yang diikuti 66 nelayan OAP.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perikanan Kota Jayapura pada 14–15 Oktober 2026 itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan tangkap.
Sebanyak 66 nelayan yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri atas 43 nelayan dari Distrik Jayapura Utara dan 23 nelayan dari Distrik Jayapura Selatan.
Bimtek berlangsung di dua lokasi, yakni di belakang Rusunawa Pasar Inpres Dok IX, Tanjung Ria, dan Hotel Ultima Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Kegiatan ini dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026.
Bimtek dibuka oleh Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., yang diwakili Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura, Matheys Sibi, S.ST.Pi., M.Si.
Program tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Jayapura di bawah kepemimpinan Wali Kota Abisai Rollo dan Wakil Wali Kota Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M., yakni mewujudkan Kota Jayapura sebagai kota jasa yang berbudaya, religius, maju, mandiri, dan sejahtera menuju Jayapura Emas.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya menerjemahkan agenda pembangunan ekonomi kerakyatan ke dalam program pemberdayaan yang menyentuh langsung masyarakat, khususnya nelayan OAP yang menggantungkan penghidupan pada sektor perikanan tangkap.
Peningkatan kapasitas nelayan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor perikanan di Kota Jayapura. Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah tangkapan, tetapi juga pada kemampuan nelayan mempertahankan mutu ikan agar memiliki nilai jual yang lebih baik.
Kota Jayapura memiliki potensi perikanan tangkap dengan komoditas unggulan berupa tuna, tongkol, dan cakalang (TTC). Ketiga komoditas ini memiliki nilai ekonomi penting dan berpeluang memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun antardaerah.
Namun, potensi tersebut perlu didukung penanganan hasil tangkapan yang tepat sejak ikan diangkat dari laut hingga didistribusikan kepada pembeli.
Penanganan yang kurang baik, keterlambatan proses pendinginan, penggunaan es yang tidak memadai, serta kebersihan peralatan dan kapal yang tidak terjaga dapat menyebabkan penurunan mutu ikan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi harga jual sekaligus mengurangi peluang nelayan memasuki pasar yang mensyaratkan standar kualitas tertentu.
Karena itu, melalui Bimtek CPIB Kapal, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan praktik penanganan ikan yang baik selama kegiatan penangkapan.
Materi yang diberikan mencakup sanitasi dan higiene kapal perikanan, penanganan ikan setelah ditangkap, penerapan rantai dingin, serta pengenalan mutu ikan melalui pemeriksaan organoleptik.
Penerapan rantai dingin menjadi salah satu aspek penting karena suhu ikan perlu dijaga sejak penangkapan hingga proses penyimpanan dan distribusi. Dengan penanganan yang tepat, mutu dan kesegaran ikan diharapkan dapat dipertahankan lebih lama.
Sementara itu, pemeriksaan organoleptik membantu nelayan mengenali kondisi mutu ikan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati, seperti penampilan, bau, tekstur, dan ciri kesegaran lainnya.
Melalui peningkatan pengetahuan tersebut, nelayan diharapkan mampu memperbaiki praktik penanganan hasil tangkapan sehingga produk yang dihasilkan lebih konsisten dan sesuai dengan kebutuhan pembeli.
Penggunaan Dana Otsus dalam program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat Orang Asli Papua, khususnya nelayan yang menjalankan usaha penangkapan ikan.
Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis, serta pemahaman terhadap standar mutu hasil perikanan. Pendekatan tersebut menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
Dalam konteks pembangunan daerah, sektor perikanan memiliki peluang untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas apabila didukung oleh kemampuan pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk, mengembangkan jaringan pemasaran, dan memenuhi kebutuhan pasar.
Nelayan tidak cukup hanya memiliki kemampuan menangkap ikan. Mereka juga perlu memahami cara menangani, menyimpan, dan menjaga mutu hasil tangkapan agar nilai ekonominya tidak menurun sebelum sampai kepada konsumen.
Dengan demikian, Bimtek CPIB Kapal diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kemampuan nelayan OAP dalam mengelola usaha perikanan secara lebih produktif dan berkelanjutan.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong agar manfaat pembangunan sektor perikanan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal, terutama mereka yang tinggal dan bekerja di kawasan pesisir Kota Jayapura.
Meski demikian, manfaat jangka panjang program tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pelatihan. Penerapan keterampilan di atas kapal, ketersediaan sarana pendukung, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting untuk memastikan perubahan praktik kerja nelayan dapat berlangsung secara konsisten.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta menerima materi mengenai kebijakan pembangunan perikanan tangkap Kota Jayapura, sanitasi dan higiene kapal perikanan, prosedur pengajuan sertifikasi CPIB Kapal, penerapan rantai dingin, serta praktik penilaian mutu hasil tangkapan.
Materi disampaikan oleh instruktur dari Dinas Perikanan Kota Jayapura, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, serta Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
Selain pengetahuan teknis, para peserta juga diperkenalkan dengan persyaratan administrasi, kesiapan sarana kapal, dan tahapan pemeriksaan yang perlu dipenuhi dalam proses sertifikasi CPIB Kapal.
Pemahaman mengenai persyaratan tersebut diharapkan membantu nelayan mempersiapkan usaha penangkapan ikan agar semakin sesuai dengan ketentuan penanganan hasil perikanan yang berlaku.
Meski demikian, keikutsertaan dalam Bimtek tidak serta-merta membuat nelayan atau kapal memperoleh sertifikat CPIB. Sertifikasi tetap harus melalui proses penilaian oleh instansi berwenang dan pemenuhan seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pelatihan ini menjadi tahap awal untuk membangun pemahaman sekaligus mendorong kesiapan nelayan dalam menerapkan standar penanganan ikan yang baik.
Ke depan, tindak lanjut berupa pendampingan, pemeriksaan kesiapan sarana, dan pemenuhan persyaratan teknis diperlukan agar pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan dalam kegiatan penangkapan sehari-hari.
Peningkatan mutu ikan di tingkat nelayan merupakan bagian penting dari penguatan rantai nilai perikanan, mulai dari proses penangkapan, pendaratan, penyimpanan, distribusi, pengolahan, hingga pemasaran.
Kualitas hasil tangkapan yang terjaga dapat membantu nelayan membangun kepercayaan dengan pedagang, koperasi, dan unit pengolahan hasil perikanan. Konsistensi mutu juga berpotensi membuka kesempatan kerja sama usaha yang lebih luas.
Di sisi lain, tersedianya bahan baku ikan berkualitas dapat mendukung pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kota Jayapura.
Apabila dikelola secara terintegrasi, penguatan sektor perikanan tidak hanya memberikan manfaat bagi nelayan sebagai produsen, tetapi juga dapat mendorong aktivitas ekonomi pelaku usaha lain yang terlibat dalam rantai pasok.
Namun, perluasan pasar, termasuk peluang memasuki pasar ekspor, tetap membutuhkan pemenuhan persyaratan tambahan. Aspek keamanan pangan, ketertelusuran produk, perizinan, standar mutu, dan ketentuan negara tujuan perlu diperhatikan agar hasil perikanan dapat bersaing secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, peningkatan keterampilan nelayan melalui Bimtek CPIB Kapal perlu dipandang sebagai salah satu langkah awal dalam membangun sistem usaha perikanan yang lebih berkualitas dan berdaya saing.
Dinas Perikanan Kota Jayapura diharapkan dapat melanjutkan program peningkatan kapasitas tersebut melalui pendampingan dan evaluasi penerapan keterampilan di lapangan.
Langkah lanjutan dapat diarahkan pada identifikasi kebutuhan sarana penanganan ikan di atas kapal, kesiapan nelayan dalam memenuhi standar CPIB, serta penguatan akses informasi pasar dan kerja sama antarpelaku usaha perikanan.
Ketersediaan sarana yang memadai, termasuk fasilitas penyimpanan dan pendinginan ikan, menjadi faktor penting agar pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan secara optimal.
Selain itu, penguatan kelembagaan usaha dan hubungan dengan pembeli juga diperlukan untuk membantu nelayan memperoleh akses pasar yang lebih baik.
Dengan pendekatan tersebut, program pemberdayaan diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan pelatihan, tetapi berlanjut menjadi perubahan praktik kerja yang memberikan manfaat nyata bagi produktivitas dan kesejahteraan nelayan OAP.
Melalui Bimtek Sertifikasi CPIB Kapal Tahun 2026, Pemerintah Kota Jayapura menegaskan upaya pengembangan sektor perikanan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi masyarakat yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Penguatan keterampilan nelayan OAP, peningkatan mutu hasil tangkapan tuna, tongkol, dan cakalang, serta pengembangan daya saing usaha perikanan menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi kelautan daerah.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mendukung visi pembangunan Kota Jayapura menuju Jayapura Emas.
(rck)
