Jakarta, Teraspapua.com – Pemerintah Kota Jayapura terus memperkuat penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, kompeten, dan berbasis kinerja.
Komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui kegiatan ekspose dan penguatan Manajemen Talenta ASN bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil program Profiling Manajemen Talenta yang telah diikuti 1.319 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Dalam pertemuan bersama jajaran BKN RI, Pemerintah Kota Jayapura memaparkan hasil pemetaan talenta sekaligus menerima sejumlah masukan, koreksi, dan rekomendasi untuk menyempurnakan sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah daerah.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengatakan kegiatan ekspose tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan pemetaan potensi dan kompetensi ASN berjalan sesuai dengan ketentuan serta standar manajemen talenta yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Hari ini kami bersama BKN RI melakukan ekspose dan penguatan Manajemen Talenta. Sebanyak 1.319 ASN Pemerintah Kota Jayapura telah mengikuti program Profiling Manajemen Talenta. Hasilnya kemudian kami paparkan dan evaluasi bersama tim BKN,” ujar Abisai.
Menurut dia, berbagai catatan dan koreksi yang disampaikan tim BKN menjadi masukan penting bagi Pemerintah Kota Jayapura untuk melakukan pembenahan terhadap hasil pemetaan yang telah dilakukan.
Langkah tersebut diperlukan agar proses pengembangan karier dan penempatan ASN pada jabatan tertentu benar-benar mempertimbangkan kompetensi, potensi, serta rekam jejak kinerja masing-masing pegawai.
Abisai menegaskan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BKN, termasuk menyempurnakan pemetaan talenta melalui instrumen sembilan kotak atau nine box talent management.
Instrumen tersebut digunakan untuk mengelompokkan ASN berdasarkan kombinasi potensi dan kinerja. Hasil pemetaan menjadi salah satu dasar bagi instansi pemerintah dalam mengidentifikasi pegawai yang membutuhkan pengembangan kompetensi, pembinaan karier, maupun penempatan jabatan sesuai kapasitasnya.
Ia mengakui, dalam hasil pemetaan yang telah dipaparkan masih terdapat sejumlah kategori atau kotak talenta yang belum terisi secara optimal.
Karena itu, penyempurnaan data dan proses penilaian menjadi perhatian Pemerintah Kota Jayapura agar seluruh ASN dapat terpetakan secara lebih akurat dan proporsional.
“Masih terdapat beberapa box dalam pemetaan tersebut yang belum terisi secara optimal. Karena itu, diperlukan penyempurnaan data agar seluruh kategori dapat terpetakan dengan baik,” katanya.
Selain mengevaluasi hasil pemetaan, Pemerintah Kota Jayapura juga mengusulkan penambahan kuota pelaksanaan Profiling Manajemen Talenta ASN.
Abisai berharap BKN RI dapat memberikan tambahan kuota sekitar 4.000 ASN agar semakin banyak pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura yang dapat mengikuti program tersebut.
Menurut dia, perluasan peserta profiling penting untuk memastikan ketersediaan data potensi dan kompetensi ASN secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan pengembangan karier dan penempatan pegawai dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih lengkap.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN RI, Herman, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jayapura dalam mengembangkan sistem manajemen talenta di lingkungan birokrasi daerah.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan dan pemaparan yang disampaikan, distribusi talenta ASN Pemerintah Kota Jayapura telah menunjukkan kondisi yang mendekati normal.
Meski demikian, masih diperlukan sejumlah penguatan dan penyempurnaan sebelum proses persetujuan manajemen talenta ditindaklanjuti.
“Ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi Pemerintah Kota Jayapura. Dari hasil pemetaan dan pemaparan, distribusi talenta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura sudah mendekati normal. Ke depan tinggal dilakukan penguatan,” ujar Herman.
Ia menjelaskan, surat persetujuan dari Kepala BKN RI akan diterbitkan dengan sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Catatan tersebut mencakup verifikasi dan perbaikan terhadap beberapa aspek yang menjadi perhatian tim BKN, terutama berkaitan dengan kualitas penilaian kinerja ASN.
Menurut Herman, manajemen talenta tidak cukup hanya mengandalkan hasil pengukuran potensi dan kompetensi pegawai. Penilaian tersebut harus didukung dengan data kinerja yang objektif, terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, kinerja menjadi salah satu komponen utama dalam menentukan posisi seorang ASN pada peta manajemen talenta.
Ia menyebutkan, unsur kinerja utama memiliki bobot sebesar 60 persen dalam penilaian talenta. Karena itu, kualitas penilaian kinerja harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar hasil pemetaan benar-benar mencerminkan kondisi dan kontribusi setiap pegawai.
Dengan penilaian yang objektif, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi ASN berdasarkan capaian kerja dan potensi pengembangannya. Hal ini sekaligus menjadi dasar dalam menyusun strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan.
Herman juga menjelaskan, program Profiling ASN melalui ProASN merupakan salah satu instrumen BKN untuk membantu instansi pemerintah mempercepat proses pemetaan kompetensi dan potensi pegawai.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki basis data yang lebih komprehensif dalam mengelola sumber daya manusia, mulai dari pengembangan kompetensi hingga perencanaan suksesi jabatan.
Terkait permintaan tambahan kuota profiling yang diajukan Pemerintah Kota Jayapura, Herman menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada BKN RI.
Permohonan tersebut nantinya akan dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan instansi dan ketersediaan kuota yang dimiliki BKN.
Dengan adanya tambahan peserta, diharapkan proses pemetaan talenta di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dapat dilakukan secara lebih menyeluruh sehingga tidak hanya mencakup sebagian ASN.
Penguatan manajemen talenta ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem birokrasi yang mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Pemerintah Kota Jayapura berharap penerapan sistem tersebut dapat memastikan setiap ASN memperoleh kesempatan pengembangan karier berdasarkan kompetensi, potensi, dan rekam jejak kinerja, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan administratif.
Melalui pemetaan yang terukur, penempatan pegawai diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan individu. Pada akhirnya, pengelolaan ASN yang lebih tepat sasaran diharapkan berdampak terhadap peningkatan kinerja birokrasi serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kota Jayapura.
(red)
