Jayapura,Teraspapua.com – Meski baru dilantik menjadi Deputi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan pada tanggal 21 Oktober lalu, Komjen Paulus Waterpauw sudah melakukan eksen.
Yang mana Putra asli Papua itu, mengandeng Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto, ke Papua kunjungi Daerah Perbatasan Skouw. Sekaligus melakukan rapat koordinasi (rakor) terbatas bersama pemangku kepentingan di Kantor Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Kamis (28/10).
Atas kunjungan itu, Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN), Suzana Wanggai mengapresiasi respon cepat pemerintah pusat dalam hal ini Deputi Potensi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Komjen Paulus Waterpauw yang datang bersama Kementerian Koperasi untuk mengawal Inpres nomor 1 /2021 secara global, khususnya di perbatasan Papua.
Kami apresiasi kegiatan hari ini, dimana Deputi II, Bapak Paulus yang langsung menggandeng Kementerian Koperasi dan instansi terkait duduk bersama mengawal Inpres 1/2021.
“Untuk itu dirinya menghimbau pihak-pihak terkait, mari kita ciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan dan bagaimana menjadikan perbatasan sebagai pintu depan negara, wajah Indonesia”.
Menurut Wanggai, PLBN Skouw sudah ada dan tinggal bagaimana semua pihak peduli untuk membenahi dan sinergitas bersama, agar tercipta perputaran ekonomi di perbatasan.
Lanjut kata Wanggai, masih banyak yang hal yang harus dibenahi di perbatasan, hingga pelosok kabupaten dan distrik yang berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan.
“Ini baru di Kota Jayapura, perbatasan Skouw. Belum keseluruhan di distrik perbatasan. Walau begitu apresiasi yang tinggi kami ucapakan kepada pemerintah pusat yang benar -benar menjalankan amanat agar perbatasan sebagai beranda negara,” pungkasnya.
Sementara itu, Kadis Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM, Tenaga Kerja Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay menjelakan terkait status Pasar Skouw yang menjadi salah satu peningkatan percepatan perekonomian di perbatasan Skouw akan dianggarkan pada APBD 2022.
“Pasar ini (Skouw) masih penyerahan sementara, baru MoU anatar pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua. Harusnya ada dokumen hibah dan hal itu belum dilakukan. Kami harapkan ada dokumen hibah terkait pasar Skouw dari BNPP dan Pemprov Papua,” katanya.
Laduani menjelaskan akibat penyerahan yang belum tuntas, sehingga saat Pemerintah Papua akan mengeluarkan dana, harus ada dasar hukum yang jelas.
“Jika dasar hukum tak jelas, pasti akan ada masalah, terutama saat pemeriksaan BPK. Jadi, ke depan kami akan tuntaskan masalah hibah yang belum pasti ini untuk status Pasar Skouw,” pungkasnya.
(Guel)
