Jayapura, Teraspapua.com – Pemerintah Kota Jayapura dibawa kepemimpinan Benhur Tomi Mano (BTM) sebagai wali kota 9 kali mendapatkan opini WTP murni dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Papua sesuai Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021
10 tahun kepemimpinannya, dan 9 kali meraih opini WTP murni. Pemberian opini tersebut tepat di penghujung pengabdiannya sebagai orang nomor satu di ibukota provinsi Papua.
Atas perolehan itu Benhur Tomi Mano menghaturkan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD yang telah bekerja keras dalam penatalayanan, penatausahaan keuangan daerah,” ungkap BTM, Rabu (18/5/2022) di kantor Wali Kota.
Sehingga, pemerintah kota mendapatkan opini WTP murni yang kesembilan kali dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia,” lanjut BTM.
Menurut BTM, hal ini menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa. pemerintah kota dalam tertib administrasi, aturan, bebas korupsi dan menuju WTP.
Kepada seluruh OPD Benhur harapkan untuk pertahankan hal ini ke depan. Dari hasil pemeriksaan ini dampaknya bisa kita lihat dari kesejahteraan masyarakat di kota Jayapura.
“Kita bisa menurunkan angka kemiskinan, begitu juga angka lama sekolah bahkan dapat pada indikator pencapaian pemerintah kota Jayapura lima tahun yang IPM-nya bisa mencapai 80, angka harapan hidup masyarakat kota Jayapura mencapai 70 tahun,” ujarnya.
BTM juga menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah mengarahkan, memberikan bimbingan, nasehat, pandangan untuk melakukan penataan keuangan ini dengan tertib, rapi, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Hal ini juga terjadi karena pengawasan yang ketat yang dijalankan oleh DPRD kota Jayapura dengan melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik terhadap pemerintah kota dan penggunaan, pengelolaan keuangan yang baik oleh seluruh OPD Pemkot Jayapura.
“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat kota Jayapura dalam pemberian dana hibah mereka bisa mempertanggungjawabkan itu dengan baik,” ucapnya.
Menurutnya, sekarang pengelolaan dana hibah di masing-masing OPD, tapi masyarakat ikut peduli dengan mempertanggungjawabkan dana yang diberikan oleh pemerintah kota,” pungkasnya.
(tp-01)
