Jayapura,Teraspapua.com – Masalah tunggakan biaya studi dan biaya living cost untuk bulan Juli-Desember 2023, bagi mahasiswa penerima beasiswa unggulan Papua sudah mulai ada titik terang. BPSDM di minta untuk segera lakukan validasi data.
Sebagaimana dalam pertemuan yang di gelar Pansus Beasiswa DPRP, BPSDM dan pemerintah provinsi Papua yang di wakili oleh Plt.Asisten bidang pemerintahan Setda Papua, Yohanes Walilo, yang di gelar di Hotel Mercure Jayapura, Senin, (27/11/2023).
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua, Aryoko mengatakan sesuai hasil pertemuan pemerintah bersama Pansus Beasiswa Dprp, yang di gelar kembali untuk mencari solusi penyelesaian tunggakan beasiswa unggul Papua di tahun 2023.
Melalui kesepakatan dalam rapat itu, BPSDM telah mendapat perintah untuk dalam waktu dekat ini, segera menyelesaikan validasi data untuk memastikan penyelesaian pembiayaan penerima beasiswa yang menjadi tanggung jawab Provinsi dan Kabupaten /kota
“Kita harus validasi data dari 1.718 berapa yang harus di bayarkan dari Juli- Desember, kemudian korelasi dengan keuangan itulah yang kemudian disiapkan oleh pemerintah Papua dan akan lakukan proses pembayaran dalam waktu dekat ini,” ujar Aryoko
Hal Kedua yang di sepakati kata Aryoko, dalam rangka kelanjutan dari program beasiswa di tahun 2024, atas inisiatif jadwal kerja dari pansus beasiswa, Pertemuan akan kembali di jadwalkan minggu depan,
” Kami jadwalkanbersama pemerintah Papua dengan Kementrian dalam negeri maupun Para pimpinan di pusat baik itu Presiden maupun Wakil Presiden,” imbuhnya
Hal lain juga disampaikan, harapan orang tua juga disampaikan agar masalah ini tidak berhenti sampai pada proses pembayaran di Desember 2023, tetapi dapat berlanjut bagi anak-anak yang sementara melalukan pendidikan.
“karena ada yang selesai di 2024-2025 bahkan 2026.Jadi intinya etikat baik dari semua pengambil keputusan sudah kita dengarkan bagi kami pemerintah harapan kami PJ Gubernur jangan kemudian menjadi masalah tetapi menjadi tanggung jawab bersama kita di pemerintah Papua, begitu juga orang tua yang mempunyai anak-anak harus mengambil bagian dan peran,” harapnya
Karena mengingat permasalahan beasiswa ini bukan hanya terjadi di Provinsi Papua namun di provinsi pemekaran lainnya.
Sementara itu Ketua Pansus Beasiswa DPRP, Fauzun Nihayah mengungkapkan melalui rapat hari ini sudah ada solusi dana untuk pembiayaan tunggakan pada bulan Juli-Desember 2023,
“ini sebenarnya ada, hanya saja masih menunggu validasi data dari BPSDM.Mengingat diketahui data saat ini dimiliki oleh forum orang tua mahasiswa penerima beasiswa unggul Papua itu masih simpang siur data belum valid,” kata Fauzun
Menurutnya data yang belum valid inilah pansus beasiswa DPRP telah merekomendasikan agar BPSDM segera bekerja sama melakukan vinalisasi data
Diketahui pada hasil rapat sebelumnya di sampaikan bahwa simulasi anggarannyang di butuhkan untuk saat ini kebutuhan Rp 101 Miliar, dan hari ini sudah berbedah lagi yakni berjumlah Rp 123 miliar lebih, artinya datanya balum jelas
Sehingga Pansus menginginkan agar datanya valid, oleh sebab itu harus selesaikan validasi data terlebih dulu baru merekomendasikan untuk lakukan pembayaran
” Jadi tidak usah kuatir, anggaran tersedia dengan baik,”kata Fauzun
Dia menambahkan untuk 2024 ini butuh kebijakan khusus lagi, harus ke kemantrian bagaimana simulasi pembayaran untuk 2024, karena anggaran di induk juga kecil,
“Sesuai kesepakatan awal di bayar oleh kabupaten kota masing-masing , tetapi ada kendala.Jadi kita fokus dulu tuntaskan Juli -Desember,” tandasnya.
Ketua Forum orang tua Mahasiswa unggul Papua, Jhon Reba mengatakan, yang kami harapakan adalah tadi dalam rapat disampaikan ada uangnya.
“Oleh karena itu, segerah siapakan data untuk kemudian lakukan proses pembayaran,” tegas Reba.
Menurutnya, bicara masalah data kami orang tua sifatnya membantu. Tetapi data yang utama ada di BPSDM Papua, karena mereka yang paling tahu update setiap semester atau setiap tahun siapa mahasiswa yang masih aktif dan tidak aktif.
“Jadi kami berharap segerah dibayarkan tunggakan studi mereka, karena kalau tidak mereka akan dideportasi,” pungkasnya.
