Jayapura, Teraspapua.com – Calon Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano (BTM), menyampaikan pidato penuh semangat dan makna saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di hotel Horison Kotaraja , Sabtu (26/7/2025).
Dalam pidato politiknya, BTM tak hanya menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan PKN, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya mewujudkan perubahan nyata bagi rakyat Papua menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pada 6 Agustus 2025 mendatang.
BTM membuka orasinya dengan menyebut dukungan politik dari PKN sebagai suatu kehormatan besar. Namun, lebih dari itu, ia menilai bahwa kehadiran dan komitmen PKN mencerminkan lahirnya tatanan politik baru yang berpihak, beretika, dan menyentuh akar kehidupan rakyat.
“Dukungan politik PKN kepada saya adalah kehormatan. Namun lebih dari itu, ini adalah penanda bahwa PKN sedang membangun tatanan politik yang baru – politik yang berpihak, yang beretika, dan yang menyentuh akar-akar kehidupan rakyat,” ujar BTM disambut tepuk tangan hadirin.
BTM kemudian mengingatkan bahwa PSU yang akan digelar pada 6 Agustus mendatang bukan sekadar pengulangan proses demokrasi, melainkan momentum menentukan arah masa depan Papua.
Ia menyebut bahwa pemungutan suara kali ini menyangkut nasib rakyat dari pesisir Sarmi hingga lembah Mamberamo Raya, dari pulau-pulau Yapen dan Supiori, hingga lorong-lorong kota Jayapura.
Dalam Pilkada sebelumnya, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat mencapai 749.670 orang, tersebar di lebih dari 3.500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Papua.
“Itu berarti ratusan ribu suara rakyat sedang menunggu untuk dijawab dengan kerja nyata,” tegasnya.
Papua Kaya Sumber Daya, Tapi Banyak Rakyat Masih Miskin Akses. BTM menggambarkan kondisi faktual yang masih terjadi di berbagai wilayah Papua.
Di Mamberamo Raya, anak-anak masih harus menyeberangi sungai dengan perahu kecil demi bisa bersekolah.
Di Sarmi, para nelayan belum memiliki alat tangkap dan fasilitas penyimpanan hasil laut yang layak.
Di Waropen dan pesisir lainnya, mama-mama pasar masih berjalan kaki berkilometer sambil menjinjing bakul atau mengangkat ikan asin di atas kepala demi menghidupi keluarga.
Di beberapa wilayah pedalaman, sistem barter yang tidak setara masih menjadi pilihan utama dalam pertukaran hasil kebun dengan bahan pokok, karena akses pasar yang buruk.
“Papua adalah tanah yang kaya, namun sebagian rakyatnya masih miskin akses, miskin keadilan, dan miskin perhatian,” kata BTM.
Untuk menjawab berbagai persoalan itu, BTM menawarkan visi besar “Terwujudnya Papua Maju, Mandiri, dan Berbudaya”. Ia menegaskan bahwa visi itu bukan sekadar retorika, melainkan diterjemahkan dalam enam program prioritas yang menyasar kebutuhan rakyat secara langsung:
1. Reformasi birokrasi agar pemerintahan hadir hingga ke tingkat distrik dan kampung.
2. Penguatan ekonomi kerakyatan dengan menjadikan nelayan, petani, dan mama-mama pasar sebagai pelaku utama.
3. Pemerataan sekolah, puskesmas, dan tenaga pendidik/kesehatan di seluruh wilayah.
4. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk menyatukan pulau, pesisir, dan lembah.
5. Digitalisasi UMKM dan ekonomi kreatif untuk mendorong partisipasi generasi muda Papua.
6. Penguatan keamanan berbasis partisipasi masyarakat adat.
“Inilah jawaban kami. Bukan sekadar janji di atas kertas, tetapi komitmen yang akan kami bawa sampai ke kantor pelayanan paling ujung di Papua,” tegas BTM.
BTM juga mengajak seluruh kader PKN dan relawan untuk memanfaatkan 13 hari efektif menjelang hari pencoblosan dengan penuh kesungguhan.
“Kalau kita hanya punya 13 hari, maka 13 hari itu kita sulap menjadi 13 hari perjuangan. Kita rebut suara bukan dengan uang, tapi dengan keberanian, ketulusan, dan gerakan yang disiplin,” serunya.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam proses demokrasi. Menurutnya, PSU kali ini bukan hanya tentang mengumpulkan suara, tetapi juga memulihkan kepercayaan rakyat yang sempat tercoreng akibat dugaan penggelembungan suara pada Pilkada lalu.
“Kasus penggelembungan 9.137 suara di Jayapura Selatan hingga menyebabkan pemberhentian tiga komisioner KPU adalah bukti bahwa perjuangan politik harus dibangun di atas keberanian dan kejujuran,” tegasnya.
Menutup orasinya, BTM menyampaikan komitmennya kepada seluruh keluarga besar PKN. Jika terpilih sebagai Gubernur Papua, ia memastikan bahwa PKN tidak akan dibiarkan berdiri di luar pagar kekuasaan, melainkan akan diajak menjadi mitra strategis dalam pemerintahan.
“Jika Tuhan dan rakyat mengamanahkan saya sebagai Gubernur Papua, maka PKN akan menjadi mitra strategis. Bukan hanya sebagai pengusung di luar pagar, tetapi sebagai penentu arah kebijakan yang berpihak pada rakyat,” katanya.
BTM mengaku percaya bahwa PKN adalah kekuatan politik yang lahir dari suara bersih dan diperjuangkan oleh kader-kader yang ikhlas dan visioner.
(har/rck)
