Jayapura, Teraspapua.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mulai menggerakkan mesin politik untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk Tim Task Force yang ditugaskan turun langsung ke daerah untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan kesiapan menghadapi kontestasi politik mendatang.
Tim tersebut mulai menggelar rapat teknis bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di berbagai wilayah Indonesia. Untuk wilayah Papua, rapat perdana dipusatkan di Kota Jayapura, Senin (9/11/2026).
Ketua Tim Task Force DPP Hanura yang juga Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Patrice Rio Capella, mengatakan kehadirannya di Tanah Papua merupakan sebuah kebanggaan. Ia mengaitkan semangat konsolidasi partai dengan falsafah satu tungku tiga batu yang mengajarkan nilai kehormatan, persatuan, dan kebersamaan.
Menurut Patrice, persatuan menjadi modal utama bagi Hanura untuk membangun kekuatan politik, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2029.
“Kebersatuan itu bisa membuat kita kuat,” ujarnya di hadapan jajaran pengurus dan kader Hanura di Papua.
Ia menjelaskan, kehadiran Tim Task Force bukan sekadar untuk menyampaikan pidato atau memberikan arahan kepada kader. Lebih dari itu, tim tersebut memiliki tugas memastikan seluruh struktur partai di Tanah Papua bergerak bersama dan mempersiapkan diri secara serius menghadapi pemilu mendatang.
pengurus DPP, DPD dan DPC tiba di tempat kegiatan (foto Harley/Teraspapua.com)
Patrice berharap Papua dapat menjadi salah satu titik kebangkitan Partai Hanura secara nasional. Karena itu, konsolidasi organisasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
Menurut dia, Hanura membutuhkan kekuatan politik yang nyata melalui keterwakilan di lembaga legislatif, terutama di tingkat nasional. Sebab, tanpa kursi di DPR RI, ruang partai untuk ikut menentukan arah kebijakan negara dinilai masih terbatas.
Ia mencontohkan, meskipun Hanura memiliki sepuluh anggota DPRD di Kota Jayapura atau 20 anggota DPRD di Kabupaten Keerom, jumlah tersebut belum cukup untuk memengaruhi kebijakan pemerintah di tingkat nasional.
“Yang bisa mengubah kebijakan negara itu kalau Hanura ada di Senayan,” katanya.
Karena itu, Patrice menegaskan bahwa target Hanura pada Pemilu 2029 bukan hanya lolos sebagai peserta pemilu, melainkan mampu mengembalikan keterwakilan partai di DPR RI.
Ia menyebut, peluang memperoleh satu kursi DPR RI dari daerah pemilihan Papua harus diperjuangkan melalui konsolidasi organisasi yang kuat dan terukur.
Menurutnya, kekuatan finansial saja tidak cukup untuk memenangkan pertarungan politik apabila tidak disertai kemampuan membangun struktur, mengorganisasi kader, dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
“Segudang uang yang kita miliki tidak bisa mengalahkan segenggam kekuasaan. Maka dari itu, pada 2029 Hanura harus ada di Senayan,” tegasnya.
Dalam arahannya, Patrice juga menekankan pentingnya memahami hubungan antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik. Ia mengingatkan para kader agar tidak hanya mengandalkan kemampuan finansial pribadi dalam membangun pengaruh dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, uang pribadi, sebanyak apa pun jumlahnya, tidak otomatis memberikan kemampuan untuk menentukan kebijakan pembangunan daerah.
Ia mengilustrasikan hal tersebut melalui pengalaman seorang ketua DPD yang memiliki kendaraan mewah, tetapi tetap harus mengikuti aturan ketika petugas keamanan hotel melarang kendaraannya parkir di lokasi tertentu.
Bagi Patrice, ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa kewenangan dan kekuasaan memiliki pengaruh tersendiri dalam kehidupan sosial maupun pemerintahan.
“Anda boleh punya segudang uang, tetapi kalau tidak punya segenggam kekuasaan, suatu saat Anda akan dikalahkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kader Hanura harus memahami bahwa kekuatan politik tidak dibangun hanya melalui kepemilikan materi, tetapi juga melalui posisi dan keterwakilan dalam lembaga pengambilan keputusan.
Karena itu, seluruh pengurus diminta menjadikan Pemilu 2029 sebagai momentum untuk memperkuat organisasi dan memperluas kepercayaan masyarakat terhadap partai.
Patrice secara khusus mengingatkan para ketua DPC agar memahami pentingnya posisi mereka dalam struktur organisasi. Menurutnya, jabatan ketua DPC bukan sekadar kedudukan administratif berdasarkan surat keputusan dari DPP.
Ketua DPC memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan perkembangan partai di tingkat kabupaten dan kota. Bahkan, menurut Patrice, tanda tangan ketua dan sekretaris DPC menjadi bagian penting dalam proses administrasi pencalonan kepala daerah maupun calon anggota legislatif.
Karena itu, ia meminta para ketua DPC menjalankan tanggung jawab organisasi secara serius dan tidak menganggap remeh posisi yang dipercayakan kepada mereka.
Ia menilai, semakin besar perolehan kursi Hanura di DPRD kabupaten dan kota, semakin besar pula peluang partai untuk mengambil peran dalam dinamika politik daerah.
Patrice mencontohkan, jika Hanura mampu memperoleh tiga, empat, hingga lima kursi di DPRD, posisi tawar partai akan semakin kuat dalam membangun komunikasi politik dengan kepala daerah maupun partai politik lainnya.
Bahkan, capaian tersebut dapat membuka peluang bagi Hanura untuk memperjuangkan kadernya dalam kontestasi pemilihan bupati maupun wakil bupati.
Dengan demikian, konsolidasi di tingkat DPC dinilai menjadi salah satu fondasi penting untuk mencapai target politik partai pada 2029.
Dalam rangkaian kegiatan konsolidasi tersebut, DPP Partai Hanura juga menyerahkan bantuan operasional sebesar Rp70 juta untuk mendukung penguatan organisasi di tingkat daerah.
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pemasangan papan nama partai di setiap kantor DPC serta pembuatan rekening bank atas nama partai.
Dukungan itu diharapkan dapat membantu pengurus daerah melengkapi kebutuhan administrasi dan memperkuat identitas kelembagaan partai hingga tingkat kabupaten dan kota.
Selain penyerahan bantuan operasional, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan surat keputusan (SK) kepengurusan Laskar Muda Hanura DPD Provinsi Papua Induk.
SK diserahkan langsung oleh Ketua Umum Laskar Muda Hanura, Heru Margi Pangestu, kepada Ketua Laskar Muda DPD Papua Induk, Abdul Aziz. Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella.
Penyerahan SK ini menjadi bagian dari penguatan organisasi sayap partai untuk memperluas keterlibatan generasi muda dalam aktivitas politik dan kegiatan kepartaian.
Patrice berharap seluruh jajaran pengurus, termasuk organisasi sayap, dapat bergerak bersama membangun kekuatan Hanura di Tanah Papua.
Ia menegaskan, kehadiran Tim Task Force merupakan bagian dari upaya DPP memastikan kesiapan kader dan struktur partai di daerah menghadapi Pemilu 2029.
Menurutnya, keberhasilan mencapai target politik tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan kerja organisasi yang konsisten, soliditas antarpengurus, serta keterlibatan seluruh kader dalam memperkuat basis dukungan masyarakat.
Menutup arahannya, Patrice kembali mengingatkan bahwa Hanura harus menjadikan Pemilu 2029 sebagai momentum untuk kembali memperkuat posisi di tingkat nasional.
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa 2029 Hanura harus hadir di Senayan,” pungkasnya.
(Har)
