Jayapura, Teraspapua.com – Wakil Ketua II DPR Kota Jayapura, Imam Khoiri, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap II tahun 2026 di lingkungan RT 01 dan RT 03, RW 02, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua.
Dalam pertemuan tersebut, warga Kompleks APO Gudang menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari ancaman banjir saat hujan, kebutuhan pembangunan talud, ketersediaan air bersih, hingga kelangkaan minyak tanah dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Warga juga menyuarakan kebutuhan fasilitas bagi mama-mama Papua yang berjualan pinang di sekitar kawasan Mall Jayapura agar mereka dapat menjalankan usaha dengan lebih layak.
Reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan usulan secara langsung kepada wakil rakyat. Aspirasi yang dihimpun mencakup bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Imam Khoiri didampingi Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Jayapura, Abdul Naim, Ketua RW setempat, serta Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jayapura, Saleh.
Imam Khoiri mengatakan reses merupakan agenda anggota DPR Kota Jayapura untuk bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Melalui kegiatan tersebut, anggota dewan dapat mendengar persoalan yang belum tersampaikan kepada pemerintah sekaligus menghimpun usulan pembangunan.
Ia menegaskan, Kompleks APO Gudang memiliki arti tersendiri baginya karena merupakan bagian dari daerah yang telah memberikan dukungan hingga dirinya dipercaya menjadi anggota DPR Kota Jayapura.
“Saya lahir dari daerah pemilihan Jayapura Utara, khususnya dari rahim Kompleks APO Gudang. Karena itu, APO Gudang harus kita nomor satukan, tanpa memandang warna dan tanpa memandang suku,” kata Imam.
Menurut dia, masyarakat APO Gudang memiliki warisan kehidupan yang harmonis, rukun, dan saling membantu di tengah keberagaman latar belakang suku.
Nilai kebersamaan tersebut, kata dia, perlu terus dijaga agar kehidupan sosial masyarakat tetap harmonis dan pembangunan dapat berjalan dengan dukungan seluruh warga.
“Saya yakin di kompleks ini leluhur kita telah mewariskan kehidupan yang harmonis, rukun, dan saling tolong-menolong, baik warga Jawa, Sulawesi, maupun khususnya warga asli Papua. Itu harus kita rawat. Kalau kita tidak rukun, hidup tidak akan indah, karena perbedaan itu justru membuat kita seperti pelangi,” ujarnya.
Imam mengakui kepercayaan yang diberikan masyarakat hingga dirinya duduk di lembaga legislatif bukan semata-mata karena kemampuan pribadi ataupun kekuatan partai politik, melainkan juga berkat doa dan dukungan warga.
Karena itu, ia berharap keberadaannya di DPR Kota Jayapura dapat memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan politiknya.
“Keberadaan saya di DPR Kota Jayapura ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya bagi warga APO Gudang. Karena itu, kami mengadakan reses untuk mendengarkan masukan dan saran masyarakat terkait pembangunan lingkungan, pendidikan, kesehatan, maupun masalah sosial,” katanya.
Imam menjelaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan ditampung dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Aspirasi mengenai pelayanan kesehatan, misalnya, akan disampaikan kepada Dinas Kesehatan. Sementara persoalan infrastruktur, fasilitas umum, pembangunan talud, dan kebutuhan air bersih akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR sesuai kewenangannya.
Ia mengatakan, DPR memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sementara itu, pelaksanaan pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran.
Karena itu, setiap usulan masyarakat yang telah dihimpun perlu dikaji lebih lanjut untuk menentukan kebutuhan yang paling mendesak dan layak diprioritaskan.
“Setelah diinput, pemerintah tentu akan melakukan kajian atau evaluasi untuk melihat mana yang perlu diprioritaskan. Namun, semuanya kembali kepada kemampuan keuangan daerah, khususnya kemampuan keuangan Pemerintah Kota Jayapura,” ujarnya.
Imam menambahkan, reses tahap II tahun 2026 merupakan kelanjutan dari kegiatan reses tahap pertama yang telah dilaksanakan pada tahun yang sama.
Melalui kegiatan tahap kedua ini, ia ingin memastikan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat kembali dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan serta penganggaran pemerintah daerah.
Sebelumnya, ia bersama warga juga telah meninjau sejumlah persoalan di kawasan belakang Kompleks APO Gudang. Menurut dia, kebutuhan pembangunan di lokasi tersebut telah dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPR.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa realisasi setiap usulan tetap memerlukan proses pembahasan, penentuan prioritas, dan penyesuaian dengan kemampuan anggaran daerah.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, Dominggus Fakdawer, warga RW 03, mengeluhkan minimnya perhatian terhadap kondisi permukiman warga di kawasan atas APO Gudang.
Ia mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, warga di RT 04, RW 03, berharap adanya kunjungan langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk anggota DPR dan pemerintah daerah, untuk melihat kondisi lingkungan mereka.
Menurut Dominggus, kunjungan langsung diperlukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dipahami berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya melalui laporan.
“Dari tahun ke tahun, anggota DPR maupun wali kota dan pihak lainnya belum pernah naik melihat kondisi warga di RT 04, RW 03, bagian atas. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan agar mereka yang sudah dipilih oleh warga APO Gudang bisa datang melihat langsung kondisi kami,” katanya.
Selain meminta perhatian terhadap kondisi permukiman, Dominggus menyoroti kebutuhan pembangunan bak penampung air untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Ia juga mengeluhkan keberadaan selang-selang air yang berserakan di depan rumah warga. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan dan berpotensi menyebabkan orang yang melintas tersandung atau terjatuh.
Persoalan banjir turut menjadi perhatian warga lainnya, Melki Awom, yang akrab disapa Pak Baren. Ia mengatakan, usulan mengenai penanganan banjir telah disampaikan dalam kegiatan reses sebelumnya, tetapi warga masih menantikan tindak lanjutnya.
Menurut dia, warga yang bermukim di kawasan tersebut merasa khawatir setiap kali hujan turun karena aliran air dapat membawa selang-selang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan baru bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi.
“Dari reses sebelumnya, kami juga sudah meminta agar persoalan ini ditangani. Mudah-mudahan melalui reses kali ini bisa terealisasi sehingga masyarakat di RT 04 tidak lagi hidup dengan rasa waswas ketika hujan turun,” ujarnya.
Warga berharap pemerintah kota memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut melalui penanganan drainase dan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selain infrastruktur, persoalan kebutuhan pokok juga menjadi keluhan masyarakat Kompleks APO Gudang.
Ibu Muslika, penasihat Majelis Taklim APO Gudang, menyoroti kelangkaan minyak tanah yang menurutnya sudah berlangsung sekitar empat bulan di wilayah tersebut.
Ia mengatakan, kondisi itu menyulitkan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada saat yang sama, warga juga menghadapi kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
“Minyak tanah sudah sekitar empat bulan tidak masuk di wilayah RT APO Gudang. Harga kebutuhan pokok juga naik, seperti beras dan minyak goreng. Itu yang kami keluhkan mewakili ibu-ibu APO Gudang. Kami mohon persoalan harga sembilan bahan pokok dan minyak tanah ini ditindaklanjuti,” kata Muslika.
Keluhan serupa disampaikan Dominggus Fakdawer. Ia juga meminta pemerintah memperhatikan persoalan distribusi minyak tanah agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan tersebut secara lebih mudah.
Warga berharap pemerintah kota dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri penyebab kelangkaan sekaligus memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Persoalan ekonomi masyarakat turut disampaikan Mina Bukorsyom. Ia meminta perhatian terhadap mama-mama Papua yang berjualan pinang di pinggir jalan, khususnya di depan Mall Jayapura.
Menurut Mina, para pedagang membutuhkan fasilitas sederhana, seperti meja untuk berjualan dan wadah penyimpanan barang dagangan, agar aktivitas usaha mereka dapat berlangsung lebih tertata.
Usulan tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mendukung ekonomi masyarakat kecil, khususnya perempuan yang menggantungkan penghasilan keluarga dari aktivitas berdagang.
Penyediaan fasilitas usaha yang sesuai dengan kebutuhan pedagang, menurut aspirasi yang disampaikan, dapat membantu mereka menjalankan usaha dengan lebih nyaman dan tertib.
Menanggapi berbagai aspirasi warga, Imam menegaskan bahwa pembangunan membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, DPR, dan Pemerintah Kota Jayapura.
Ia mengatakan, anggota dewan memiliki peran memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi penganggaran dan pengawasan. Namun, penentuan realisasi program tetap harus mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Jayapura, Muhammad Saleh, ST.,menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tahapan teknis dalam menindaklanjuti usulan pembangunan infrastruktur.
Ia mengatakan, petugas Dinas PUPR turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran, menyusun gambar teknis, dan menghitung kebutuhan biaya sebelum melaporkan hasilnya kepada pimpinan.
Setelah itu, usulan perlu mengikuti tahapan perencanaan dan pembahasan lebih lanjut, termasuk melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Saleh menilai, peran anggota DPR dalam memperjuangkan kebutuhan anggaran sangat penting agar usulan yang telah dikaji secara teknis dapat memperoleh dukungan pembiayaan.
Menurut dia, pekerjaan Dinas PUPR tidak berhenti pada kunjungan lapangan. Hasil pengukuran dan perencanaan teknis harus dilanjutkan melalui proses administrasi, penetapan prioritas, serta ketersediaan anggaran.
Karena itu, ia berharap koordinasi antara masyarakat, anggota dewan, dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat sehingga persoalan infrastruktur yang disampaikan warga tidak berhenti pada tahap usulan.
Melalui reses tahap II tersebut, berbagai keluhan masyarakat APO Gudang kembali tercatat sebagai bahan perjuangan dan pembahasan pembangunan. Warga berharap aspirasi mengenai banjir, talud, air bersih, kelangkaan minyak tanah, harga kebutuhan pokok, dan fasilitas usaha dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran Pemerintah Kota Jayapura.
(Har)
