Jayapura, Teraspapua.com – Warga RW 09 Hamadi Gunung, Kelurahan Hamadi, Kota Jayapura, Papua, mengeluhkan sejumlah persoalan lingkungan yang hingga kini belum tertangani secara maksimal. Mulai dari tanah longsor saat hujan deras, jalan terkikis air, drainase yang tidak berfungsi, hingga lampu penerangan jalan yang belum terpasang.
Persoalan tersebut disampaikan warga kepada Wakil Ketua DPR Kota Jayapura, Max Karubaba, S.E., saat melaksanakan reses di wilayah RW 09 Kelurahan Hamadi, Sabtu (24/10/2026).
Ketua RW 09 Hamadi Gunung, Regi Samori, mengatakan wilayahnya terdiri dari lima rukun tetangga (RT). Namun, persoalan longsor menjadi perhatian utama, terutama di lingkungan RT 02 dan RT 03 yang rawan terdampak ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Menurut Regi, longsor yang terjadi baru-baru ini telah dilaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Akan tetapi, hingga saat ia menyampaikan aspirasi tersebut, belum ada penanganan lanjutan yang dirasakan warga.
“Permasalahan di lingkungan kami, kalau hujan lebat terjadi longsor. Kami sudah menyampaikan kepada BPBD, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Mereka hanya datang melihat dan mengambil gambar, kemudian pergi dan sampai saat ini belum kembali,” kata Regi.
Ia mengatakan, persoalan tersebut sebelumnya juga telah diusulkan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Warga bahkan telah memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp500 juta untuk menangani persoalan tersebut.
Namun, usulan itu belum masuk dalam program prioritas. Sementara itu, kondisi di lapangan semakin memburuk setelah terjadi longsor yang lebih besar sehingga kebutuhan biaya penanganan diperkirakan meningkat.
Regi berharap Max Karubaba dapat membantu menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kota Jayapura agar mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius.
“Kami berharap Bapak Max Karubaba bisa melihat persoalan ini dan menyampaikannya kepada pemerintah kota. Jangan sampai kondisi ini terus memburuk dan membahayakan warga,” ujarnya.
Selain longsor, Regi menyoroti kondisi sejumlah jalan lingkungan yang terkikis aliran air hujan. Di wilayah RT 02, misalnya, air telah mengikis bagian jalan hingga masuk ke badan jalan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar kerusakan tidak semakin meluas.
Persoalan penerangan jalan juga menjadi keluhan warga. Menurut Regi, informasi yang diterima menyebutkan bahwa lampu penerangan jalan telah tersedia, tetapi hingga kini belum terpasang di sejumlah titik. Akibatnya, beberapa lokasi masih gelap pada malam hari.
Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memastikan pemasangan lampu jalan sehingga lingkungan menjadi lebih terang dan aktivitas masyarakat pada malam hari dapat berlangsung dengan lebih aman.
Selain persoalan infrastruktur, Regi turut menyoroti biaya pendidikan yang masih dikeluhkan sejumlah orang tua murid.
Ia mengakui adanya kebijakan pembebasan biaya masuk sekolah. Namun, menurut dia, pungutan yang dikaitkan dengan komite sekolah masih menjadi persoalan bagi sebagian orang tua.
Regi mengatakan keluhan tersebut terasa semakin berat di tengah kondisi ekonomi masyarakat Papua yang sedang mengalami kesulitan. Ia juga menyinggung penyaluran dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) bagi orang asli Papua (OAP) yang menurutnya perlu menjadi perhatian, terutama agar kebijakan bantuan benar-benar meringankan beban keluarga.
“Kami memahami bahwa sudah ada kebijakan biaya masuk sekolah gratis. Namun, kadang masih ada pungutan melalui komite sekolah. Kondisi ekonomi masyarakat sekarang sulit dan banyak orang tua yang mengeluh,” katanya.
Ia berharap persoalan tersebut mendapat perhatian pemerintah, sehingga kebijakan pendidikan dapat dirasakan manfaatnya oleh keluarga yang membutuhkan.
Di bidang kesehatan, Regi mempertanyakan pelaksanaan dukungan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat asli Papua sebagaimana yang ia pahami dalam kebijakan Otonomi Khusus (Otsus).
Ia mengatakan mayoritas warga di Kompleks Hamadi Gunung merupakan orang asli Papua. Namun, menurut dia, masih ada warga, terutama lanjut usia, yang menghadapi kendala ketika hendak memperoleh pelayanan kesehatan.
Regi mencontohkan warga yang menggunakan BPJS Kesehatan maupun mereka yang belum terdaftar dan harus mengurus pendaftaran. Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk bagaimana dukungan anggaran Otsus dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan warga.
“Di kompleks Hamadi Gunung ini mayoritas orang asli Papua. Kami berharap dukungan anggaran kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat. Mama-mama lansia yang hendak berobat juga harus mendapat perhatian,” ujarnya.
Keluhan tersebut, menurut Regi, perlu ditindaklanjuti agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pelayanan, kepesertaan jaminan kesehatan, dan bantuan yang dapat diakses.
Persoalan lain yang disampaikan warga berkaitan dengan retribusi pelayanan sampah. Ketua RT 01, Tomi Wanda, menilai besaran retribusi Rp50 ribu yang dikenakan kepada warga cukup memberatkan, terutama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Ia mengusulkan agar tarif tersebut diturunkan menjadi Rp20 ribu atau Rp25 ribu sehingga lebih sesuai dengan kondisi ekonomi sebagian warga.
Menurut Tomi, penyesuaian tarif perlu dipertimbangkan agar kewajiban membayar retribusi tidak menambah beban rumah tangga. Ia berharap aspirasi tersebut dapat diperjuangkan melalui pembahasan kebijakan di tingkat pemerintah maupun DPR Kota Jayapura.
Selain retribusi sampah, warga juga berharap bantuan beras dapat ditambah. Mereka meminta agar aspirasi mengenai kebutuhan pangan tersebut disampaikan kepada pemerintah untuk dipertimbangkan dalam program bantuan sosial.
Warga menilai bantuan pangan masih diperlukan, khususnya bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Karena itu, mereka berharap pendataan dan penyaluran bantuan dilakukan dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan persoalan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Mereka menyoroti keberadaan gerai ritel modern, seperti Alfamart dan Alfamidi, yang semakin banyak di Kota Jayapura.
Menurut warga, pertumbuhan usaha tersebut seharusnya turut membuka kesempatan kerja bagi penduduk di sekitar lokasi usaha.
Tomi Wanda mencontohkan gerai Alfamidi di Hamadi. Ia mengaku belum melihat warga Hamadi bekerja di tempat tersebut dan meminta anggota dewan memberi perhatian terhadap peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Warga berharap pemerintah dan pihak perusahaan dapat membangun komunikasi sehingga proses perekrutan tenaga kerja turut memberi kesempatan kepada penduduk setempat yang memenuhi persyaratan.
Mereka juga meminta agar anak-anak muda Papua mendapat akses terhadap pelatihan dan informasi lowongan kerja, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan bersaing untuk memperoleh pekerjaan.
Keluhan mengenai infrastruktur lingkungan turut disampaikan warga RT 02, Ketrina Habuebi. Ia mengatakan drainase yang pernah dibangun di wilayahnya tidak lagi berfungsi dengan baik untuk mengalirkan air hujan.
Akibatnya, ketika hujan turun, air dapat masuk ke rumah warga dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap ada perbaikan terhadap saluran drainase agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
Ketrina mengaku persoalan tersebut pernah diusulkan melalui musrenbang. Namun, menurut dia, belum ada tanggapan yang diterima warga dari tingkat kelurahan hingga distrik.
“Kami pernah mengusulkan melalui musrenbang, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari tingkat kelurahan sampai distrik. Kami berharap persoalan drainase ini bisa diperhatikan karena warga terganggu ketika hujan turun,” katanya.
Ia mengapresiasi kehadiran Max Karubaba yang menurutnya memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan persoalan lingkungan secara langsung.
Ketrina juga menyoroti lampu penerangan jalan yang dinilai penting untuk mendukung keamanan lingkungan, terutama di lokasi yang menjadi tempat berkumpul anak-anak muda pada malam hari.
Ia berharap penerangan dapat dipasang pada titik-titik yang membutuhkan agar lingkungan lebih terang dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan lebih aman.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Max Karubaba mengatakan persoalan longsor dan kerusakan lingkungan perlu mendapat perhatian pemerintah, termasuk instansi yang menangani penanggulangan bencana.
Namun, ia menjelaskan bahwa kemampuan fiskal Pemerintah Kota Jayapura saat ini terbatas. Kondisi tersebut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, terutama proyek fisik yang membutuhkan anggaran besar.
Max mencontohkan usulan penanganan longsor dan pembangunan talud di kawasan Hamadi Gunung yang sebelumnya telah disampaikan melalui musrenbang dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp500 juta.
Menurut dia, hingga saat reses berlangsung, usulan tersebut belum direalisasikan. Sementara itu, kerusakan yang terjadi di lapangan semakin besar sehingga kebutuhan penanganannya juga berpotensi meningkat.
Ia mengatakan, salah satu kendala yang kerap muncul dalam pembahasan usulan pembangunan adalah belum masuknya kegiatan tersebut dalam skala prioritas perencanaan pemerintah daerah.
“Bapak dan ibu sudah mengusulkan melalui musrenbang. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp500 juta, tetapi sampai sekarang belum dikerjakan. Sekarang longsornya semakin besar dan tentu kebutuhan penanganannya juga bertambah,” kata Max.
Ia menjelaskan, pembangunan fisik membutuhkan proses perencanaan dan penganggaran yang harus dipersiapkan sejak jauh hari. Karena itu, usulan yang disampaikan masyarakat perlu diperjuangkan agar dapat masuk dalam dokumen perencanaan dan pembahasan anggaran.
Max meminta warga memahami bahwa tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena pemerintah harus menyesuaikan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Meski demikian, ia menyatakan aspirasi warga RW 09 akan ditampung untuk diperjuangkan melalui jalur yang tersedia.
Max mengatakan sejumlah persoalan yang disampaikan warga, termasuk jalan yang terkikis air dan drainase yang tidak berfungsi, akan dicatat untuk dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui hasil reses.
Ia meminta warga melengkapi informasi mengenai lokasi persoalan, termasuk titik drainase dan jalan yang mengalami kerusakan. Data tersebut diperlukan agar usulan dapat disusun secara lebih jelas untuk ditindaklanjuti dalam proses perencanaan.
Menurut Max, penyampaian aspirasi melalui reses menjadi salah satu cara anggota DPR menampung kebutuhan masyarakat. Namun, realisasi setiap usulan tetap bergantung pada hasil pembahasan, skala prioritas, dan ketersediaan anggaran.
Terkait lampu penerangan jalan, Max mengatakan dirinya akan mencoba berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mengetahui ketersediaan lampu yang dapat diusulkan bagi wilayah Hamadi Gunung.
Ia mengungkapkan, dalam kegiatan reses sebelumnya, dirinya pernah menerima aspirasi serupa dari warga di wilayah Jayapura Selatan. Saat itu, ia mencoba menghubungi pihak balai untuk menanyakan ketersediaan lampu jalan.
Menurut Max, masih terdapat lampu yang tersedia, tetapi pemasangannya membutuhkan koordinasi dan kesiapan lokasi. Ia juga mengaku pernah menghadapi kendala ketika pemasangan lampu di suatu lokasi diminta disertai pembayaran oleh pihak tertentu.
Karena itu, ia tidak ingin menjanjikan bahwa lampu jalan pasti segera dipasang. Ia memilih menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan diupayakan melalui jalur yang memungkinkan, termasuk melalui program pemerintah maupun dukungan partai.
Max juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap pemasangan lampu jalan di Kota Jayapura. Ia menyebut masih ada lampu yang belum terealisasi pemasangannya dan berharap kebutuhan penerangan di Hamadi Gunung dapat ikut diperhatikan.
Menanggapi keluhan mengenai pungutan sekolah, Max menjelaskan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Jayapura yang dimaksud adalah pembebasan biaya masuk sekolah, bukan seluruh biaya pendidikan selama siswa menempuh pendidikan.
Ia mengatakan kebijakan tersebut berlaku secara khusus pada sekolah negeri sesuai pengaturan pemerintah daerah. Namun, ia mengakui kondisi fiskal kota yang terbatas turut menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan operasional sekolah.
Menurut Max, pemerintah harus membagi anggaran untuk berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga belanja pegawai dan pelayanan publik lainnya.
Ia menyebut APBD Kota Jayapura yang sebelumnya sekitar Rp1,6 triliun mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp1,4 triliun pada 2026. Dalam penjelasannya, ia juga menyinggung pemangkasan sejumlah alokasi anggaran serta berkurangnya dana bagi hasil yang menambah tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah.
Max mengatakan belanja pegawai menyerap porsi besar dari APBD. Akibatnya, ruang fiskal yang tersisa untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik menjadi terbatas.
Kondisi tersebut, menurut dia, menimbulkan tantangan bagi sekolah yang harus memenuhi kebutuhan operasional, sementara kebijakan pembebasan biaya masuk sekolah tidak serta-merta menutup seluruh kebutuhan pembiayaan pendidikan.
Ia menilai diperlukan koordinasi antara pemerintah, sekolah, dan pihak terkait agar pelaksanaan kebijakan pendidikan tidak menambah beban masyarakat secara berlebihan.
Max juga menegaskan bahwa persoalan pungutan sekolah perlu dilihat sesuai jenis biaya, aturan yang berlaku, dan kebijakan masing-masing sekolah agar masyarakat memperoleh penjelasan yang tepat.
Terkait keluhan mengenai layanan kesehatan, Max menjelaskan bahwa anggaran kesehatan yang bersumber dari kebijakan Otonomi Khusus memiliki peruntukan tertentu dan tidak seluruhnya dapat diberikan langsung kepada warga dalam bentuk uang tunai.
Ia menyebut anggaran kesehatan perlu disalurkan sesuai program dan kebutuhan layanan, termasuk pembiayaan fasilitas kesehatan serta pelayanan yang telah ditetapkan.
Menurut Max, ketersediaan anggaran di suatu fasilitas kesehatan juga memengaruhi kemampuan fasilitas tersebut dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat mengenai program kesehatan yang dapat diakses, persyaratan kepesertaan, dan mekanisme bantuan bagi warga yang membutuhkan.
Dalam kesempatan itu, Max juga mengingatkan warga agar tidak menggunakan KTP untuk aktivitas perjudian daring atau judi online. Ia menilai penyalahgunaan identitas dapat menimbulkan persoalan bagi pemilik dokumen dan berpotensi mengganggu akses terhadap layanan maupun program bantuan tertentu.
Ia meminta masyarakat menjaga dokumen pribadi dan menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan masalah hukum atau keuangan.
Menanggapi usulan penurunan retribusi sampah, Max mengatakan tarif Rp50 ribu telah tercantum dalam peraturan daerah mengenai retribusi yang berlaku sebelum dirinya dilantik sebagai anggota DPR Kota Jayapura pada Oktober 2024.
Ia menjelaskan, DPR Kota Jayapura telah menerima berbagai masukan masyarakat mengenai besaran tarif tersebut. Keluhan tidak hanya disampaikan warga Hamadi, tetapi juga masyarakat dari wilayah lain yang menilai tarif tersebut cukup berat bagi rumah tangga tertentu.
Menurut Max, pihaknya telah mendorong pembahasan perubahan peraturan daerah yang berkaitan dengan kebersihan dan retribusi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, termasuk perbedaan kondisi rumah tangga.
“Kami menerima banyak masukan bahwa tarif Rp50 ribu ini terlalu besar bagi sebagian masyarakat. Karena itu, kami sudah mengkaji dan mendorong agar aturan tersebut ditinjau kembali. Harapannya, pada tahun depan ada penyesuaian,” ujarnya.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai pelayanan publik.
Ia berharap pembahasan perubahan aturan dapat mempertimbangkan dua hal sekaligus, yakni kemampuan masyarakat membayar retribusi dan kebutuhan pembiayaan pelayanan kebersihan di Kota Jayapura.
Max juga mengingatkan warga agar menyampaikan usulan pembangunan melalui mekanisme perencanaan yang tepat. Menurut dia, aspirasi yang ingin diperjuangkan untuk tahun anggaran berikutnya sebaiknya mulai disiapkan sejak tahap perencanaan agar dapat dipertimbangkan dalam pembahasan anggaran.
Ia menyarankan RT dan RW berkoordinasi dengan anggota dewan untuk menyusun surat usulan yang menjelaskan kebutuhan masyarakat secara terperinci. Dokumen tersebut dapat menjadi bahan bagi anggota dewan ketika memperjuangkan aspirasi dalam pembahasan anggaran.
Namun, ia menegaskan bahwa penyampaian proposal tidak otomatis menjamin bantuan akan disetujui. Setiap usulan tetap harus melalui tahapan pembahasan dan disesuaikan dengan aturan serta kemampuan anggaran pemerintah.
Dalam kaitan dengan potensi wisata dan pengembangan kawasan kampung nelayan, Max mengatakan akan menyampaikan aspirasi warga kepada dinas terkait agar mendapat perhatian. Ia berharap pemerintah tidak hanya hadir ketika ada kegiatan atau acara tertentu, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pengembangan wilayah secara berkelanjutan.
Ia juga meminta warga memanfaatkan komunikasi dengan anggota dewan dan pemerintah daerah untuk menyampaikan masalah lingkungan, pelayanan publik, serta kebutuhan pembangunan yang belum tertangani.
Menanggapi keluhan mengenai minimnya warga lokal yang bekerja di gerai ritel modern, Max mengatakan pihaknya telah berupaya mendorong akses kerja bagi anak-anak muda Papua melalui rekomendasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
Ia mencontohkan upaya mendorong sejumlah warga mengikuti pelatihan tenaga keamanan atau security. Menurut dia, beberapa orang yang direkomendasikan telah memperoleh pekerjaan, termasuk di lingkungan kerja Freeport.
Max mengatakan dukungan terhadap tenaga kerja lokal perlu disertai kesiapan calon pekerja untuk memenuhi persyaratan perusahaan dan menjalankan tanggung jawab dengan baik.
Ia mengajak orang tua serta masyarakat membantu anak-anak muda memperoleh informasi mengenai pelatihan dan lowongan kerja. Pada saat yang sama, ia mengingatkan calon pekerja agar menjaga kedisiplinan, ketepatan waktu, dan komitmen setelah memperoleh kesempatan kerja.
Menurut dia, rekomendasi dari anggota dewan maupun pihak lain harus diberikan kepada calon pekerja yang memenuhi persyaratan dan siap menjalankan pekerjaan.
“Kalau kita merekomendasikan anak-anak untuk bekerja, kita juga harus memastikan mereka memenuhi syarat dan siap bekerja. Ketika sudah mendapat kepercayaan, tanggung jawab itu harus dijalankan dengan baik,” kata Max.
Ia berharap kesempatan kerja dapat semakin terbuka bagi masyarakat setempat melalui komunikasi antara warga, pemerintah, lembaga pelatihan, dan perusahaan.
Menutup tanggapannya, Max mengatakan aspirasi warga RW 09 Hamadi Gunung akan menjadi bahan yang dibawa melalui jalur komunikasi dan perencanaan yang tersedia. Ia meminta masyarakat tetap menyampaikan persoalan secara terstruktur agar kebutuhan yang mendesak, seperti penanganan longsor, perbaikan drainase, jalan lingkungan, dan penerangan, dapat diperjuangkan.
Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekadar usulan pembangunan, melainkan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan langsung dengan keselamatan, kenyamanan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik.
(rck)
