Jayapura, Teraspapua.com – Ketua DPC Partai NasDem Distrik Jayapura Selatan, Andre Fonataba, mengingatkan masyarakat agar menjaga dokumen kependudukan, terutama Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi menghambat akses terhadap berbagai program bantuan.
Andre menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Wakil Ketua DPR Kota Jayapura, Max Karubaba, S.E., dalam kegiatan reses di wilayah RW 09 Hamadi Gunung dan RW 10 Hamadi Pantai, Kelurahan Hamadi, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (24/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Andre menjelaskan bahwa dokumen kependudukan merupakan salah satu persyaratan penting dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan. Karena itu, masyarakat diminta tidak menyerahkan KTP maupun KK kepada sembarang orang tanpa mengetahui secara jelas tujuan penggunaannya.
Menurut Andre, data kependudukan yang telah digunakan atau tercatat dalam sistem bantuan tertentu berpotensi memengaruhi proses pengajuan bantuan lainnya. Hal itu perlu dipahami masyarakat agar tidak mengalami kendala ketika mengakses program yang sebenarnya dibutuhkan.
“Bapak dan mama harus menjaga KTP dan kartu keluarga dengan baik. Jangan menyerahkan dokumen itu kepada sembarang orang karena kita tidak tahu digunakan untuk apa,” kata Andre.
Ia menjelaskan, dalam proses pengajuan bantuan, data penerima biasanya dimasukkan ke dalam aplikasi untuk diperiksa. Apabila sistem membaca bahwa data tersebut pernah digunakan dalam program bantuan tertentu, pengajuan berikutnya bisa mengalami kendala, bergantung pada ketentuan program yang bersangkutan.
Karena itu, Andre meminta warga lebih berhati-hati ketika ada pihak yang meminta dokumen kependudukan dengan alasan pendataan bantuan. Masyarakat, kata dia, perlu memastikan identitas pihak yang meminta data serta memahami program yang sedang ditawarkan.
Andre juga menegaskan bahwa bantuan kepada masyarakat tidak hanya berasal dari pemerintah. Partai politik, termasuk Partai NasDem, memiliki program yang ditujukan untuk membantu warga, terutama mereka yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Salah satu program yang disampaikan Andre adalah bantuan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang memiliki hunian dalam kondisi rusak atau tidak layak.
Ia menyebut, sejumlah warga di wilayah Hamadi Gunung telah menerima bantuan rehabilitasi rumah melalui program Partai NasDem. Program tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari upaya partai mendorong perubahan kondisi kehidupan masyarakat.
Andre mengaitkan pelaksanaan program itu dengan arahan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, agar kader partai hadir membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.
“Kalau ada masyarakat yang rumahnya rusak, kita harus berusaha membantu supaya rumah itu menjadi lebih baik. Anak-anak yang belum sekolah harus dibantu agar bisa sekolah. Begitu juga anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan, mereka harus mendapat kesempatan melalui beasiswa,” ujarnya.
Menurut Andre, semangat tersebut sejalan dengan gerakan restorasi dan perubahan yang diusung Partai NasDem. Ia mengatakan, perubahan yang dimaksud harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk melalui perbaikan tempat tinggal dan terbukanya akses pendidikan.
Ia menambahkan, program rehabilitasi rumah direncanakan berjalan setiap tahun dengan menjangkau kelurahan-kelurahan di Kota Jayapura. Wilayah sasaran program, kata dia, mencakup kawasan dari batas kota hingga Pasir Dua serta Distrik Muara Tami.
Namun, Andre mengakui bahwa keterbatasan alokasi membuat bantuan tidak dapat diberikan kepada seluruh warga yang membutuhkan dalam waktu bersamaan.
Karena itu, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan jumlah penerima dan kebutuhan di setiap wilayah. Warga yang belum memperoleh bantuan pada tahun berjalan dapat kembali menantikan kesempatan pada tahun berikutnya, sesuai ketersediaan program dan mekanisme penetapan penerima.
“Tidak mungkin dalam satu tahun semua warga bisa langsung dibantu. Kita membagi sesuai alokasi yang tersedia agar program ini bisa menjangkau kelurahan-kelurahan lain. Kalau belum mendapat tahun ini, masih ada kesempatan pada tahun berikutnya,” kata Andre.
Ia berharap program tersebut dapat membantu masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, sekaligus mendorong pemerataan perhatian terhadap warga yang membutuhkan di berbagai wilayah Kota Jayapura.
Dalam penjelasannya, Andre juga menyinggung mekanisme penyampaian usulan pembangunan melalui jalur pemerintahan. Ia mengatakan, aspirasi masyarakat umumnya disampaikan melalui RT dan RW, kemudian diteruskan ke kelurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.
Usulan tersebut selanjutnya dibahas pada tingkat distrik, kota, hingga tahapan perencanaan dan penganggaran berikutnya. Meski menjadi mekanisme formal untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat, proses tersebut membutuhkan waktu dan tidak semua usulan dapat direalisasikan.
Menurut Andre, kondisi itu membuat sebagian warga harus menunggu cukup lama untuk melihat aspirasi mereka terwujud. Bahkan, usulan yang telah disampaikan belum tentu memperoleh jawaban atau masuk dalam program pembangunan pada tahun anggaran berjalan.
Ia membandingkan mekanisme tersebut dengan program bantuan yang dijalankan Partai NasDem melalui jaringan kader dan anggota legislatif di berbagai tingkatan pemerintahan.
Andre menyebut, partai memiliki jalur koordinasi untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat melalui kader di tingkat distrik, serta anggota legislatif di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.
Meski demikian, ia tidak merinci secara teknis seluruh tahapan penetapan penerima maupun mekanisme penyaluran setiap jenis bantuan. Karena itu, warga tetap perlu memastikan informasi mengenai persyaratan, kuota, dan prosedur melalui pihak yang berwenang.
Andre berharap keberadaan program partai dapat menjadi salah satu saluran tambahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses bantuan, terutama dalam bidang perumahan dan pendidikan.
Selain rehabilitasi rumah, Andre menyampaikan bahwa Partai NasDem juga memiliki program bantuan pendidikan. Ia menjelaskan, pada periode sebelumnya terdapat program beasiswa bagi pelajar tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang disalurkan melalui partai.
Namun, menurut Andre, program untuk jenjang SD hingga SMA tersebut belum terakomodasi pada tahun ini karena belum dibahas di kementerian terkait.
Sementara itu, ia menyebut bantuan pendidikan bagi mahasiswa melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi salah satu skema yang telah dibahas. Andre mengatakan, dirinya telah membantu mengakomodasi sejumlah mahasiswa untuk memperoleh akses terhadap program tersebut.
Ia menekankan pentingnya penyebaran informasi beasiswa agar peluang pendidikan dapat diketahui lebih luas, terutama oleh anak-anak muda dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Untuk itu, Andre mengajak para pemuda membentuk kelompok-kelompok kecil yang dapat menjadi ruang berbagi informasi mengenai program bantuan pendidikan. Melalui kelompok tersebut, para pemuda diharapkan saling mengingatkan dan membantu teman-teman yang sedang menempuh pendidikan tinggi maupun yang ingin melanjutkan kuliah.
Menurut dia, informasi yang diperoleh secara tepat dapat menjadi langkah awal untuk mengajukan permohonan bantuan melalui jalur yang tersedia.
“Adik-adik pemuda harus terlibat dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling mengingatkan dan berbagi informasi. Kalau ada teman yang sedang kuliah dan membutuhkan beasiswa, kita bisa mencari tahu persyaratannya, kemudian membantu mengusulkan melalui jalur yang tersedia,” ujarnya.
Andre mengatakan, dirinya pernah membantu beberapa mahasiswa dari wilayah Argapura yang baru masuk perguruan tinggi untuk memperoleh beasiswa. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi dorongan bagi pemuda di wilayah Hamadi dan sekitarnya untuk lebih aktif mencari informasi mengenai bantuan pendidikan.
Ia juga menegaskan bahwa akses informasi menjadi penting agar program bantuan yang tersedia dapat diketahui oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Melalui kegiatan reses tersebut, Andre berharap masyarakat tidak hanya menyampaikan kebutuhan, tetapi juga aktif mencari informasi mengenai berbagai program bantuan yang dapat diakses.
Ia kembali mengingatkan warga untuk menjaga dokumen kependudukan, memahami persyaratan bantuan, serta memastikan kejelasan informasi sebelum menyerahkan data pribadi kepada pihak lain.
Menurut Andre, sinergi antara masyarakat, kader partai, dan anggota legislatif diperlukan agar aspirasi warga dapat disampaikan dan ditindaklanjuti melalui jalur yang tersedia.
Ia berharap program rehabilitasi rumah dan bantuan pendidikan dapat terus berjalan sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat, terutama keluarga yang membutuhkan perbaikan hunian dan dukungan biaya pendidikan.
Andre menegaskan, tujuan utama dari berbagai program tersebut adalah mendorong perubahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Perbaikan rumah dan terbukanya kesempatan pendidikan, menurut dia, merupakan bagian dari upaya membantu warga memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Meski demikian, masyarakat tetap perlu memperhatikan ketentuan masing-masing program karena bantuan memiliki persyaratan dan alokasi yang terbatas. Informasi mengenai jadwal, kuota, dan proses pengajuan perlu dipastikan agar warga dapat memanfaatkan peluang bantuan secara tepat.
(HAR
