Jayapura, Teraspapua.com – Wakil Ketua I DPR Kota Jayapura, Max Karubaba, S.E., menyerap aspirasi warga asal Kabupaten Yahukimo yang bermukim di kompleks Gereja Kristen Injili (GKI) Imanuel Nare, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Minggu (25/10/2026).
Dalam kunjungan reses tersebut, Max menemui warga yang tinggal di kawasan perbukitan Entrop. Untuk mencapai lokasi, ia harus berjalan kaki melewati tanjakan terjal dan jalan tanah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.
Kunjungan itu menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi selama bertahun-tahun. Aspirasi yang disampaikan meliputi akses jalan, penyediaan air bersih, pembangunan gereja, kejelasan status tanah, bantuan perumahan, hingga kebutuhan tempat singgah bagi mahasiswa yang terlibat dalam pelayanan gereja.
Warga juga mengharapkan perhatian pemerintah terhadap administrasi kependudukan dan pemberdayaan ekonomi perempuan yang menggantungkan penghasilan dari usaha kecil.
Max mengatakan, masyarakat yang telah menetap di Kota Jayapura memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah.
“Bapak dan ibu sudah ada di sini. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melihat masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Itu tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan,” ujar Max di hadapan warga.
Wakil Ketua Jemaat GKI Imanuel Nare, Penata Alabes Sama, S.Sos., mengatakan sebagian warga asal Yahukimo telah menempati kawasan tersebut sejak 1993.
Namun, menurut dia, warga masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait akses pelayanan pemerintahan dan dukungan pembangunan di lingkungan tempat tinggal mereka.
Alabes menyampaikan, pembangunan gereja selama ini dilakukan secara swadaya oleh jemaat. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya selesai karena keterbatasan sumber daya dan persoalan status tanah yang masih membutuhkan kejelasan.
Kondisi tersebut membuat warga berharap adanya perhatian dari pemerintah maupun pihak terkait agar pembangunan rumah ibadah dapat dilanjutkan.
Selain persoalan gereja, akses jalan menuju permukiman juga menjadi keluhan utama. Warga harus melewati jalur menanjak yang belum memadai untuk mengangkut material bangunan maupun menunjang kegiatan sehari-hari.
Kondisi itu turut menyulitkan warga ketika hendak pergi bersekolah, menjalankan usaha, atau melakukan aktivitas lainnya di luar permukiman.
Warga berharap adanya pembangunan akses jalan yang layak sehingga mobilitas masyarakat dapat berlangsung lebih mudah dan aman.
Persoalan air bersih juga disampaikan warga dalam pertemuan tersebut. Mereka mengaku masih memanfaatkan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena belum memperoleh akses pelayanan air bersih yang memadai.
Selain itu, sebagian warga mengaku masih menghadapi kendala administrasi kependudukan, khususnya terkait kepemilikan KTP Kota Jayapura dan kartu keluarga.
Warga berharap persoalan tersebut dapat dibantu melalui koordinasi dengan instansi terkait agar mereka dapat memperoleh pelayanan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Aspirasi lain yang disampaikan meliputi kebutuhan perbaikan rumah, dukungan bagi keluarga yang membutuhkan tempat tinggal layak, serta pembentukan atau pemekaran rukun tetangga (RT).
Menurut warga, keberadaan RT yang sesuai dengan kondisi permukiman diharapkan dapat membantu memperkuat pelayanan pemerintahan dan pendataan kebutuhan masyarakat.
Perwakilan pemuda, Yehezkiel Sama, S.Pd., menyampaikan kebutuhan tempat singgah bagi mahasiswa asal Yahukimo yang sedang menempuh pendidikan di Kota Jayapura.
Ia menjelaskan, sejumlah mahasiswa ingin tetap terlibat dalam pelayanan gereja ketika kembali ke kompleks GKI Imanuel Nare pada akhir pekan. Namun, keterbatasan tempat menginap menjadi salah satu kendala yang mereka hadapi.
Selama menjalani perkuliahan, sebagian mahasiswa tinggal di asrama di Kota Jayapura. Ketika kembali ke jemaat untuk mengikuti kegiatan pelayanan, mereka membutuhkan fasilitas yang dapat digunakan untuk beristirahat dan mendukung aktivitas gereja.
Yehezkiel berharap kebutuhan tersebut mendapat perhatian agar generasi muda tetap dapat menjalankan pelayanan sekaligus menyelesaikan pendidikan mereka.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia asal Yahukimo. Menurut dia, pendidikan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperkuat agar generasi muda memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi daerah asal maupun masyarakat di tempat mereka tinggal.
Perwakilan perempuan, Wefina Salak, turut menyampaikan kondisi ekonomi warga, terutama ibu-ibu yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan berjualan.
Ia mengatakan sebagian perempuan menjalankan usaha kecil di pasar maupun di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Warga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian melalui program pemberdayaan ekonomi dan bantuan usaha bagi perempuan yang memenuhi persyaratan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu mereka mempertahankan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ekonomi keluarga.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Max menjelaskan bahwa DPR Kota Jayapura memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia menegaskan bahwa anggota DPR bukan pelaksana langsung pembangunan. Meski demikian, DPR dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pembahasan anggaran, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Max meminta warga menyiapkan data dan dokumen pendukung agar berbagai usulan dapat dikomunikasikan melalui mekanisme yang sesuai.
Terkait persoalan administrasi kependudukan, ia mempersilakan warga yang belum memiliki KTP Kota Jayapura untuk menyampaikan data mereka agar dapat dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Menurut Max, kejelasan data kependudukan juga penting dalam proses pendataan dan pengusulan bantuan, baik melalui program pemerintah maupun jalur lain yang tersedia.
Ia mengatakan, aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk untuk pembahasan APBD 2027. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada mekanisme, ketersediaan anggaran, dan keputusan pemerintah daerah.
“Reses seperti ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan kita lihat dan komunikasikan sesuai mekanisme yang ada,” katanya.
Salah satu aspirasi yang mendapat tanggapan langsung dari Max adalah kebutuhan dukungan untuk melanjutkan pembangunan GKI Imanuel Nare.
Dalam pertemuan tersebut, Max menyatakan akan membantu sebesar Rp10 juta untuk mendukung pembangunan gereja.
Ia mengatakan, penyaluran bantuan akan dikoordinasikan dengan pihak jemaat. Namun, persoalan status tanah perlu dibicarakan lebih lanjut agar proses pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan ketentuan administrasi yang berlaku.
“Kita perlu menyelesaikan tahap demi tahap. Jangan sampai ketika kita sudah mendorong dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah, ternyata status tanah masih bermasalah. Ini membutuhkan kerja sama,” ujarnya.
Max juga menyatakan akan mengomunikasikan kebutuhan tempat singgah bagi mahasiswa dan pemuda yang terlibat dalam pelayanan gereja.
Untuk kebutuhan perumahan, ia meminta warga mendata keluarga yang membutuhkan perbaikan rumah. Data tersebut selanjutnya akan dikomunikasikan melalui program pemerintah maupun dukungan yang tersedia melalui Partai NasDem.
Ia menjelaskan, pengusulan bantuan perumahan perlu disertai dokumen pendukung dan mengikuti kriteria program. Karena itu, warga diminta menyiapkan data kependudukan serta informasi mengenai kondisi rumah yang membutuhkan perhatian.
Sementara itu, kebutuhan akses jalan, pemekaran RT, dan penyediaan air bersih akan dibicarakan lebih lanjut dengan pihak kelurahan dan instansi terkait.
Max turut merespons aspirasi perempuan yang menjalankan usaha kecil. Ia meminta warga mendata para pelaku usaha yang aktif berjualan agar kebutuhan mereka dapat dikomunikasikan dengan perangkat daerah yang menangani perdagangan dan perindustrian.
Ia menyebut terdapat peluang bantuan bagi pelaku usaha orang asli Papua (OAP). Namun, pengusulannya membutuhkan data yang jelas dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Menurut dia, masyarakat perlu aktif membangun komunikasi dengan pemerintah dan wakil rakyat agar informasi mengenai program bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan oleh warga yang memenuhi kriteria.
Selain usaha kecil, Max juga menyatakan kebutuhan petani dapat dibicarakan melalui pengumpulan data dan koordinasi dengan pihak terkait.
Adapun usulan pengadaan kendaraan pikap untuk mendukung pelayanan jemaat akan dikomunikasikan dengan pengurus Partai NasDem. Max menegaskan, usulan tersebut masih perlu dibicarakan lebih lanjut dengan mempertimbangkan ketersediaan dukungan.
Ia mengingatkan bahwa tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan karena setiap program memiliki mekanisme, persyaratan, dan keterbatasan anggaran.
Pada akhir pertemuan, Max juga menyerahkan bantuan sembako untuk dibagikan kepada warga melalui pengaturan pihak jemaat.
Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu masyarakat, sembari mendorong adanya tindak lanjut terhadap persoalan mendasar yang telah disampaikan dalam agenda reses.
Max menegaskan, dirinya membuka ruang komunikasi bagi warga asal Yahukimo yang bermukim di Kota Jayapura. Ia mempersilakan masyarakat menyampaikan kebutuhan dan kendala yang dihadapi agar dapat dibahas serta diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia.
Bagi warga kompleks GKI Imanuel Nare, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari pembangunan rumah ibadah hingga kebutuhan dasar di lingkungan permukiman.
Warga berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada pertemuan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran.
(Har)
