Jayapura, Teraspapua.com – Wakil Ketua DPR Kota Jayapura, Max Karubaba, S. E., menyatakan akan mendorong penanganan banjir di kawasan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura tahun anggaran 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Max saat menggelar reses tahap II tahun 2026 bersama warga RT 03 dan RT 04, RW 03, Kelurahan Entrop, Senin (26/10/2026). Dalam pertemuan itu, warga Kompleks Perumahan Graha Entrop Permai mengeluhkan banjir yang kerap terjadi ketika hujan deras, terutama akibat saluran air yang tersumbat material batu, lumpur, pasir, dan sampah.
Warga berharap pemerintah tidak hanya melakukan penanganan sementara, tetapi juga membangun infrastruktur yang dapat mengurangi risiko banjir berulang. Usulan yang disampaikan antara lain pembangunan bronjong untuk menahan material dari kawasan atas serta pembenahan saluran air di lingkungan perumahan.
Selain persoalan banjir, reses tersebut juga menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan mengenai lampu jalan dan kesejahteraan kader malaria yang selama ini membantu pelayanan kesehatan di masyarakat.
Max mengatakan, seluruh aspirasi tersebut akan dihimpun sebagai bahan perjuangan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPR dan disampaikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan serta mekanisme perencanaan pembangunan.
Persoalan banjir menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Kawasan Entrop, termasuk lingkungan sekitar SMA Negeri 4 Jayapura dan CV Tomas, disebut warga sebagai wilayah yang kerap terdampak banjir ketika hujan deras mengguyur.
Lagunawa, warga Kompleks Perumahan Graha Entrop Permai, mengatakan hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan aliran air membawa material batu dan benda lainnya ke kawasan permukiman.
Kondisi itu mendorong warga berdiskusi untuk mencari solusi agar material dari kawasan atas tidak terus mengalir dan menyumbat saluran air di lingkungan mereka.
“Kami sudah sempat berdiskusi karena melihat beberapa hari ini hujan turun tidak seperti biasanya. Air datang deras bersama batu-batu dan material lainnya. Kami ingin mengusulkan kepada anggota dewan agar bisa dibantu pembangunan bronjong sehingga material batu besar, kayu, atau benda lain yang menyebabkan saluran tersumbat dapat dicegah,” kata Lagunawa.
Menurut dia, pembangunan bronjong diperlukan untuk membantu menahan material yang terbawa aliran air saat hujan deras. Warga berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kajian teknis dan perencanaan pembangunan.
Keluhan serupa disampaikan Yuli Astuti, warga Perumahan Graha Entrop Permai. Ia menceritakan banjir yang terjadi sebelumnya cukup parah hingga keluarganya terpaksa menjebol tembok untuk membuka jalur aliran air.
Yuli khawatir, tanpa tindakan tersebut, air akan terus menggenangi rumahnya karena tidak memiliki jalur pembuangan yang memadai.
“Banjir kemarin benar-benar parah. Kami sampai harus menjebol tembok karena air tertahan di sekitar sini. Kalau tidak dijebol, kemungkinan air masuk dan menggenangi rumah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama berada pada gorong-gorong dan saluran pembuangan di kompleks perumahan yang dipenuhi batu, sampah, lumpur, pasir, hingga botol plastik. Akibatnya, aliran air tidak dapat berjalan dengan lancar.
Yuli mengatakan, sekitar dua minggu setelah kejadian banjir tersebut, warga bersama pihak terkait sempat bertemu dengan Wali Kota Jayapura. Pemerintah kemudian mendatangkan ekskavator untuk membantu membersihkan material yang menyumbat saluran.
Namun, menurut dia, persoalan belum sepenuhnya terselesaikan karena material masih menumpuk di sejumlah bagian saluran, mulai dari ujung kawasan permukiman hingga gerbang perumahan.
Warga pun berharap pembersihan saluran dilanjutkan dengan penanganan yang lebih menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap kali hujan deras.
Menanggapi keluhan warga, Max menjelaskan bahwa anggota DPR memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sementara pelaksanaan pembangunan secara teknis merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait.
Ia mengatakan, DPR bertugas memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui proses perencanaan dan penganggaran, serta mengawasi pelaksanaan program yang telah disetujui.
“Ketua RT dan RW menyampaikan bahwa persoalan banjir di Entrop sudah dibicarakan selama kurang lebih 10 tahun, tetapi belum ada realisasi yang benar-benar menyelesaikan masalah. Perlu dipahami, anggota dewan bukan eksekutor pembangunan. Tugas kami adalah memperjuangkan,” kata Max.
Ia juga meminta masyarakat ikut mengawasi pekerjaan pemerintah, terutama jika terdapat ketidaksesuaian antara anggaran, volume pekerjaan, dan kualitas hasil pembangunan di lapangan.
Menurut dia, masyarakat dapat menyampaikan temuan kepada anggota DPR agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan.
Max menegaskan, komunikasi antara warga dan wakil rakyat tidak seharusnya berhenti setelah kegiatan reses selesai. Ia membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, termasuk ketika muncul kebutuhan mendesak di lingkungan tempat tinggal.
“Kalau ada keluhan, saya sangat terbuka untuk menerima komunikasi dari masyarakat. Saya datang bukan hanya untuk kepentingan reses, tetapi juga membangun komunikasi agar bisa terus berjalan ke depan,” ujarnya.
Ia mengakui tidak semua usulan yang disampaikan masyarakat dapat langsung direalisasikan. Setiap program harus disesuaikan dengan kebutuhan wilayah lain dan kemampuan keuangan daerah.
Max menyebut, kondisi fiskal Kota Jayapura yang menurutnya mengalami penurunan dari sekitar Rp1,6 triliun menjadi Rp1,4 triliun menjadi salah satu tantangan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Ia juga menyoroti besarnya kebutuhan belanja pegawai yang disebutnya mencapai sekitar Rp800 miliar, sehingga anggaran yang tersedia untuk berbagai kebutuhan lain, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menjadi terbatas.
Karena itu, ia menilai perlu ada pembahasan yang cermat agar kebutuhan masyarakat yang paling mendesak memperoleh perhatian dalam perencanaan anggaran.
Max mengatakan, persoalan banjir yang disampaikan warga akan menjadi bahan yang diperjuangkannya dalam pembahasan APBD tahun anggaran 2027.
Ia menjelaskan, setelah kegiatan reses selesai, DPR akan memasuki tahapan pembahasan anggaran tahun berikutnya. Momentum tersebut akan dimanfaatkan untuk menyampaikan kebutuhan penanganan banjir di Entrop kepada pemerintah daerah.
Menurut Max, usulan pembangunan bronjong dan pembenahan saluran air perlu dipandang sebagai satu kesatuan penanganan. Bronjong di bagian atas diharapkan dapat membantu menahan material, sedangkan perbaikan saluran diperlukan agar air yang mengalir ke permukiman dapat dibuang dengan lebih baik.
“Usulan pembangunan bronjong harus kita lihat lebih dahulu dari bagian atas agar material yang turun bisa ditangani. Saluran air di kawasan perumahan juga perlu diperiksa. Jadi, persoalan ini harus kita lihat secara menyeluruh,” katanya.
Ia mengatakan, dirinya akan menyampaikan persoalan tersebut kepada kepala daerah dan meminta Dinas PUPR memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di kawasan Entrop, khususnya warga RT 03 dan RT 04.
Max juga berencana kembali meninjau lokasi bersama warga dan pihak terkait untuk melihat titik-titik yang memerlukan penanganan serta menentukan solusi yang dapat diusulkan dalam perencanaan pembangunan.
Ia menegaskan, kunjungan lapangan diperlukan agar usulan yang disampaikan tidak hanya berdasarkan laporan, tetapi juga didukung kondisi nyata dan kebutuhan teknis di lokasi.
“Setelah reses ini, kita akan melihat kembali titik mana yang perlu ditangani dan mencari solusinya. Saya berkomitmen menyampaikan kebutuhan masyarakat ini agar penanganan banjir di Entrop dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan 2027,” ujarnya.
Meski demikian, Max mengingatkan bahwa usulan tersebut masih harus melalui proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Realisasi pembangunan tetap bergantung pada penetapan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Dalam reses tersebut, persoalan pelayanan kesehatan juga disampaikan Septhina Kombubui, warga RT 001/RW 004 kawasan Kolam Buaya yang mewakili kader malaria.
Ia mengatakan, para kader telah bekerja di lapangan selama hampir tiga tahun untuk membantu penanganan malaria, termasuk mencari pasien ketika mendapat informasi dari puskesmas.
Namun, menurut Septhina, pembayaran yang diterima para kader dinilai belum sebanding dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang dijalankan.
Ia menyebut, para kader menerima pembayaran dari Yayasan Kristen Dian Harapan sebesar Rp300.000 per bulan. Sementara itu, pembayaran yang berkaitan dengan penanganan kasus melalui Dinas Kesehatan disebut sebesar Rp5.000 untuk setiap kasus yang ditangani.
“Sebagai orang lapangan, kami harus berjalan ke sana kemari. Kalau mendapat telepon dari puskesmas, kami harus segera turun untuk mencari pasien. Kami berharap Dinas Kesehatan memperhatikan kondisi dan pekerjaan kami,” kata Septhina.
Ia meminta agar aspirasi tersebut disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Jayapura sehingga ada perhatian terhadap kesejahteraan kader yang selama ini membantu pelayanan kesehatan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Max mengaku prihatin terhadap kondisi yang disampaikan Septhina. Ia mengatakan akan menghimpun keluhan tersebut dan meminta penjelasan dari instansi terkait.
Menurut dia, persoalan insentif kader malaria perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan agar dapat diketahui mekanisme pembayaran dan bentuk dukungan yang tersedia bagi para kader.
Max menegaskan, aspirasi mengenai pelayanan kesehatan tersebut akan menjadi bagian dari catatan reses yang diteruskan kepada pemerintah daerah.
Selain persoalan banjir dan insentif kader malaria, warga juga mengangkat masalah penerangan jalan. Latedi, salah seorang warga, mengatakan permintaan mengenai lampu jalan telah disampaikan berulang kali, tetapi belum memperoleh jawaban yang diharapkan.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan penerangan di lingkungan permukiman agar fasilitas umum yang dibutuhkan warga dapat terpenuhi.
Keluhan tersebut menambah daftar persoalan yang disampaikan masyarakat dalam reses Max Karubaba di Entrop.
Melalui pertemuan itu, warga berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang telah disampaikan, terutama penanganan banjir yang dinilai mendesak karena berulang kali mengancam permukiman saat hujan deras.
Max menyatakan akan merangkum seluruh masukan masyarakat dan mengoordinasikannya dengan dinas terkait. Ia berharap komunikasi antara warga, DPR, dan pemerintah kota terus berjalan sehingga persoalan yang telah lama dikeluhkan dapat memperoleh solusi melalui perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
(har)
