Jayapura, Teraspapua.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano dan Constant Karma (BTM-CK), memaparkan secara komprehensif visi, misi, serta program-program unggulan mereka dalam debat publik yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Rabu malam (30/7/2025).
Debat publik ini merupakan bagian dari tahapan Pilkada Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yang menghadirkan seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk menyampaikan gagasan mereka di hadapan publik.
Dalam pemaparan awal, Cagub Papua, Benhur Tomi Mano menjelaskan bahwa Provinsi Papua, yang dulunya merupakan bagian dari wilayah Irian Barat dan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, kini telah mengalami pemekaran menjadi enam provinsi.
Provinsi Papua saat ini memiliki luas wilayah sekitar 12,4 juta kilometer persegi, dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa, terdiri atas 105 distrik, 51 kelurahan, dan 948 kampung (Data Kemendagri 2022).
BTM juga mengungkapkan indikator makro pembangunan Provinsi Papua berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2024, yakni:
- Pendapatan per kapita: Rp81,01 juta
- Pertumbuhan ekonomi: 4,20%
- Angka tinggi ratio: 0,362
- Tingkat kemiskinan: 17,26%
- Tingkat pengangguran: 6,48%
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,83
Dari data tersebut, BTM–CK melakukan analisis dan menemukan sejumlah permasalahan mendasar yang masih menjadi tantangan pembangunan di Papua, di antaranya:
- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
- Rendahnya kualitas pembangunan sosial dan budaya
- Keterbatasan pembangunan ekonomi dan infrastruktur
- Terbatasnya konektivitas antarwilayah
- Minimnya sumber pembiayaan pembangunan
BTM menegaskan bahwa Visi mereka adalah “Terwujudnya Papua yang maju, mandiri, dan berbudaya.Untuk mencapai visi tersebut, BTM–CK mengusung misi utama sebagai berikut:
- Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan melalui penataan birokrasi yang efisien dan modern.
- Mendorong pembangunan ekonomi inklusif yang bernilai tambah, merata, dan berwawasan lingkungan.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing.
- Penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara masif dan efektif.
- Menumbuhkan ketenteraman masyarakat melalui pendekatan berbasis kearifan lokal, penghormatan HAM, dan nilai-nilai demokrasi.
Dalam segmen program kerja, BTM–CK menawarkan serangkaian inisiatif strategis yang mencakup berbagai sektor:
- Pengembangan pendidikan vokasi, pendidikan khusus dan kekhususan.
- Pemerataan tenaga kesehatan, penyediaan obat dan alat medis, serta layanan rumah sakit terapung untuk daerah kepulauan.
- Peningkatan fasilitas bandara di Biak, Sentani, Yapen, Waropen, Sarmi, dan Mamberamo Raya.
- Pembangunan jalan dan jembatan lingkar Papua seperti rute Yapen–Dawai, Sarmi–Mamberamo Raya–Waropen, Sarmi–Apawer, Yoka–Arso 3, dan Kasonawija–Boarmeso.
- Pengembangan ekonomi berbasis blue economy dan green economy.
- Evaluasi program beasiswa, penguatan program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, makanan bergizi gratis, penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan perumahan.
- Penerbitan Kartu Sehat Lansia, Kartu Tani, Kartu Nelayan, Kartu Disabilitas, dan Kartu Pencari Kerja.
- Optimalisasi sarana dan infrastruktur digital untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan publik.
- Pengusulan pembentukan Provinsi Papua Utara sebagai bagian dari desentralisasi pembangunan.
- Peningkatan TPP bagi ASN Papua serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BTM menegaskan bahwa seluruh program yang diusulkan akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua, serta didukung oleh kerja sama lintas kementerian, lembaga, pemerintah kabupaten/kota, dan mitra pembangunan lainnya.
“Kami berkomitmen untuk membangun Papua dengan pendekatan yang kolaboratif, transparan, dan bertanggung jawab. Kami ingin seluruh rakyat Papua merasakan kehadiran pemerintah dalam setiap aspek kehidupan,” tutup Benhur Tomi Mano.
Debat publik ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Papua untuk menilai sejauh mana para kandidat memiliki solusi nyata atas persoalan daerah, serta kemampuan untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan.
(har/rck/nov)
