Jayapura, Teraspapua.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) perwakilan Provinsi Papua, Pdt. David Harold Waromi, SM.Th., melakukan audiensi dan inventarisasi materi pengawasan bersama Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Rabu (14/10/2026).
Audiensi tersebut difokuskan pada pelaksanaan sejumlah kebijakan pendidikan di Papua, mulai dari program revitalisasi satuan pendidikan, kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat, hingga pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penetapan penerima bantuan pendidikan, khususnya Program Indonesia Pintar (PIP).
Pertemuan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
David mengatakan, audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua menjadi kesempatan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan tepat sasaran.
Menurut dia, pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat, terutama peserta didik yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
“Audiensi ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan kesempatan bagi kami untuk memperoleh informasi yang konkret mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan di Provinsi Papua, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan pendidikan berjalan secara merata, berkualitas, dan tepat sasaran,” demikian penegasan David dalam pengantar audiensinya.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam audiensi tersebut adalah program revitalisasi satuan pendidikan. David ingin memperoleh informasi mengenai sebaran sekolah penerima manfaat, kondisi sarana dan prasarana pendidikan, perkembangan pelaksanaan program, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Menurut dia, ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Kondisi ruang kelas, bangunan sekolah, dan fasilitas pendukung lainnya perlu mendapat perhatian agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
Di Papua, tantangan geografis dan kondisi wilayah yang beragam menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan pembangunan maupun perbaikan fasilitas pendidikan.
Karena itu, David menilai diperlukan pemetaan kebutuhan yang jelas agar program revitalisasi benar-benar menyasar sekolah yang membutuhkan perbaikan, terutama satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana.
Ia berharap Dinas Pendidikan Provinsi Papua dapat memberikan penjelasan mengenai capaian program, sekolah yang telah menerima manfaat, serta hambatan yang masih perlu diselesaikan.
Informasi tersebut akan menjadi bahan bagi DPD RI untuk menilai pelaksanaan program sekaligus merumuskan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan pendidikan di daerah.
Selain revitalisasi sekolah, audiensi juga membahas kesiapan Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
David ingin mengetahui sejauh mana persiapan yang dilakukan, termasuk pemetaan calon penerima manfaat, ketersediaan tenaga pendidik, kesiapan sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Menurut dia, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Namun, pelaksanaannya memerlukan perencanaan yang matang agar kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dapat teridentifikasi secara tepat dan memperoleh layanan pendidikan sesuai kebutuhan.
Kesiapan tenaga pendidik dan fasilitas pendukung juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Sebab, perluasan akses pendidikan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas pembelajaran dan memastikan peserta didik mendapatkan lingkungan belajar yang memadai.
David berharap, melalui audiensi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Papua dapat memaparkan berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam mendukung program Sekolah Rakyat.
Koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan terarah serta mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Senator, Pdt. David Waromi adalah pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis data dalam penetapan penerima bantuan pendidikan, khususnya Program Indonesia Pintar.
Menurut dia, ketepatan data menjadi faktor penting agar bantuan pendidikan dapat diterima oleh peserta didik yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan dukungan pemerintah.
Ia mengingatkan agar proses pemutakhiran maupun perubahan data tidak menyebabkan siswa dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan memperoleh bantuan akibat ketidaksesuaian informasi yang belum diverifikasi secara memadai.
Dalam konteks ini, validasi data menjadi penting untuk memastikan kondisi sosial ekonomi keluarga tercermin secara tepat dalam proses penetapan penerima bantuan.
Senator Waromi menilai, apabila ditemukan perbedaan antara kondisi faktual keluarga dan data yang digunakan dalam penentuan penerima bantuan, diperlukan mekanisme verifikasi serta tindak lanjut yang jelas.
Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan program bantuan pendidikan tetap mengedepankan ketepatan sasaran dan tidak mengabaikan peserta didik yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Ia berharap Dinas Pendidikan Provinsi Papua dapat menjelaskan mekanisme pemanfaatan DTSEN, proses verifikasi data siswa, serta kendala yang muncul dalam penetapan penerima PIP.
Informasi mengenai persoalan data dan penanganannya akan menjadi bagian penting dalam penyusunan materi pengawasan DPD RI.
Waromi memahami bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan di Papua memiliki tantangan tersendiri. Selain kondisi geografis yang beragam, masih terdapat persoalan yang berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, pemerataan tenaga pendidik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Berbagai tantangan tersebut memerlukan kebijakan yang disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. Pendekatan yang memperhatikan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat dinilai penting agar program pendidikan dapat berjalan secara efektif.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan, penyediaan tenaga pendidik, dan pemberian bantuan kepada siswa berjalan secara terintegrasi.
Dengan demikian, upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan akses peserta didik, keberlangsungan proses pembelajaran, serta dukungan bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi.
Waromi berharap Dinas Pendidikan Provinsi Papua dapat menyampaikan data, capaian program, kendala pelaksanaan, dan kebutuhan secara terbuka serta terukur.
Data tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Waromi menegaskan, hasil audiensi dan inventarisasi materi pengawasan tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi semata. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi persoalan, menyusun rekomendasi, serta mendorong tindak lanjut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Melalui mekanisme pengawasan tersebut, DPD RI berupaya menghimpun aspirasi dan informasi dari pemerintah daerah untuk menjadi bahan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua di tingkat nasional.
Ia berharap, informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pendidikan, termasuk program yang telah berjalan, hambatan yang masih dihadapi, dan kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Audiensi ini juga diharapkan memperkuat komunikasi antara DPD RI dan pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan pengawasan yang berbasis data dan kondisi faktual, pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan, Sekolah Rakyat, serta penyaluran bantuan pendidikan diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu mendukung pemerataan akses pendidikan di Provinsi Papua.
Pada akhirnya, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat agar setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak tanpa terhambat kondisi geografis maupun keterbatasan ekonomi keluarga.
(rck)
