Jayapura, Teraspapua.com – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sejak 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Kehadiran regulasi tersebut tidak sekadar menggantikan hukum pidana warisan kolonial, tetapi juga menandai perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen), Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H., saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional Hukum Pidana bertajuk “Perkembangan Hukum Pidana dalam KUHP Nasional: Implementasi dan Arah Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”.
Seminar nasional tersebut berlangsung di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Kamis (12/11/2026), dengan menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi hukum pidana dari berbagai institusi.
Menurut Yustus, pemberlakuan KUHP Nasional merupakan langkah besar dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. Namun, keberhasilan pembaruan tersebut tidak cukup hanya diukur dari lahirnya aturan dan norma hukum baru. Lebih dari itu, diperlukan kesiapan seluruh elemen, terutama aparat penegak hukum, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dan menerapkan ketentuan tersebut secara tepat.
Dia menegaskan, implementasi KUHP Nasional, khususnya di Papua, harus mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. Hal ini penting mengingat Papua memiliki keberagaman budaya serta sistem nilai yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun.
Karena itu, penerapan KUHP Nasional perlu memperhatikan keberadaan hukum adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum, kepastian hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Dalam konteks Papua, implementasi KUHP Nasional juga perlu memperhatikan karakteristik sosial dan budaya masyarakat, termasuk keberadaan hukum adat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum, kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar Yustus.
Dia berharap seminar nasional tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi akademis, tetapi juga menghasilkan gagasan kritis dan rekomendasi konstruktif yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.
Yustus juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., yang berkenan hadir sebagai pembicara kunci (keynote speaker), serta seluruh narasumber dan pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Dia secara khusus mengapresiasi panitia dari Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Uncen yang telah mempersiapkan dan memfasilitasi seminar nasional tersebut.
Di balik penyelenggaraan seminar nasional tersebut, Yustus mengungkapkan bahwa kegiatan itu juga menjadi bagian dari strategi Fakultas Hukum Uncen dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.
Menurut dia, kegiatan berskala nasional menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat kinerja akademik sekaligus mempersiapkan peningkatan status akreditasi Fakultas Hukum Uncen.
Dia menjelaskan, saat ini Fakultas Hukum Uncen masih menyandang status akreditasi B. Sementara masa berlaku akreditasi tersebut akan berakhir pada 11 Oktober 2027.
Dengan waktu yang tersedia, pihak fakultas mulai melakukan berbagai pembenahan dan meningkatkan kegiatan akademik yang memiliki dampak terhadap penilaian akreditasi.
“Kami menginisiasi seminar ini karena menjadi salah satu tuntutan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam proses penilaian dan persiapan akreditasi Fakultas Hukum. Sampai hari ini status akreditasi kami masih B dan akan berakhir pada 11 Oktober 2027,” ungkapnya.
Yustus mengatakan, pihaknya menargetkan peningkatan status akreditasi dari B menjadi Unggul. Target tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi yang semakin kompetitif, sekaligus meningkatkan daya saing lulusan Fakultas Hukum Uncen.
Menurut dia, perguruan tinggi saat ini dituntut untuk terus melakukan perubahan dan peningkatan kualitas. Fakultas hukum tidak bisa hanya bertahan dengan capaian yang sudah ada, tetapi harus terus berinovasi agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing.
Dia menilai status akreditasi Unggul bukan sekadar pengakuan administratif terhadap kualitas institusi, melainkan juga menjadi salah satu modal penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap mutu pendidikan dan lulusan.
Lebih jauh, Yustus berharap lulusan Fakultas Hukum Uncen tidak hanya mampu bersaing dan berkiprah di tingkat lokal Papua maupun nasional, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menembus dunia kerja dan profesi hukum di tingkat internasional.
“Harapan kami, lulusan Fakultas Hukum Uncen tidak hanya bekerja dalam konteks lokal Papua dan nasional, tetapi juga dapat berkiprah di dunia internasional. Karena itu, status akreditasi Unggul menjadi salah satu target yang harus kami perjuangkan,” katanya.
Dia menambahkan, momentum usia ke-64 Universitas Cenderawasih sekaligus Fakultas Hukum Uncen harus menjadi refleksi untuk melakukan pembenahan dan lompatan kualitas.
Menurut Yustus, perjalanan panjang selama 64 tahun tidak boleh membuat institusi pendidikan tinggi berpuas diri dengan capaian yang telah diraih. Sebaliknya, usia tersebut harus menjadi motivasi untuk terus berkembang, memperkuat kualitas pendidikan, serta mencetak sumber daya manusia yang kompeten.
“Dalam usia Universitas Cenderawasih yang ke-64 tahun, Fakultas Hukum tidak bisa hanya berjalan di tempat. Kita harus berubah dan terus meningkatkan kualitas untuk menciptakan serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sehingga mampu bersaing di pasar kerja maupun dunia internasional,” tegasnya.
Seminar nasional tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor IV Universitas Cenderawasih, Dr. Basis Rohrohmana, S.H., M.Hum. Sementara Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., hadir sebagai pembicara kunci.
Adapun narasumber yang dihadirkan dalam seminar tersebut yakni Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.; Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.; serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua, Asmadi, S.H., M.H.
Kehadiran para akademisi dan praktisi hukum tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif mengenai perkembangan hukum pidana nasional, mulai dari aspek konseptual, implementasi, hingga tantangan penegakan hukum setelah diberlakukannya KUHP Nasional.
Melalui seminar ini, Fakultas Hukum Uncen tidak hanya ingin mengambil bagian dalam diskursus pembaruan hukum pidana Indonesia, tetapi juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pemikiran kritis dalam menjawab persoalan hukum di masyarakat.
Dengan demikian, pembaruan hukum pidana di Indonesia diharapkan tidak berhenti pada perubahan regulasi, tetapi benar-benar menghadirkan sistem hukum yang berkeadilan, humanis, serta mampu mengakomodasi keberagaman dan nilai-nilai kehidupan masyarakat, termasuk di Papua.
(Har)
