Dewan Kaget Kondisi Air Di Kampwolker dan Entrop Menurun Drastis

Dewan - PDAM saat meninjau salah satu sumber air di Kampwolker yang sudah kering

Jayapura,Teraspapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Jayapura bersama PDAM melakukan peninjauan ke sumber air Kampwolker distrik Heram dan  Entrop Jayapura Selatan .Selasa (25/2/2020).

Kunjungan ini tentu untuk memastikan langsung ketersediaam air yang selama ini dikelola oleh PDAM Jayapura dalam mensuplai air bersih untuk masyarakat.

Karena belakangan ini,masyarakat kota terus mengeluh tentang air bersih,karena hampir di beberapa wilayah kota Jayapura terjadi kekurangan air.

Bahkan PDAM terus diserang baik lewat media sosial,bahkan juga ada yang meyebutkan dugaan mafia air di DPAM.

Sehingga untuk memperjelas itu , maka para legislator kota Jayapura langsung mendatangi dua sumber air guna memastikan langsung kondisi rill di lapangan.

Pantauan media ini rombongan anggota DPRD kota Jayapura yaitu wakil ketua I  John Betaubun dan Wakil ketua II Silas Youwe.

Selain itu Ketua komisi B,Giovano Pattipawae,ketua komisi C,Ismail B.Ladopurap,Ketua komisi D,Stanis Hike.dan sejumlah anggota  Dewan,bahkan sekerteris Dewan Martinus Asmuruf juga ikut turun lapangan

Sementara dari PDM Jayapura,Direktur utama Entis Sutisna,Direktur Teknik.Bastian Kapisa,Direktur umum.Ester Tamba.

Wakil ketua II DPRD kota Jayapura Silas Youwe ,ketika dikonfirmasi awak media di sumber air entrop mengungkapkan dari hasil peninjauan dua sumber air itu  ternyata kondisi sangat memprihatinkan.

“ Jadi diperkirakan 10 sampai 20 tahun  ke depan sumber-sumber ini akan kehabisan air “cetusnya.

Selaku anak adat Port Numbay ,Silas menghimbau kepada  masyarakat yang bermukim di dekat sumber-sumber air agar jangan merusak hutan dan jangan berkebun.

Silas juga mengungkapkan untuk sumber air di Entrop ada tiga pengelola diantaranya PDAM ,Bintang Mas ,kemudian suku Dawir selaku pemilik hak ulayat .

“ Saya minta kepada kepala suku Dawir  untuk membangun kerjasama dengan pemerintah kota, PDAM sehingga masalah air di kota Jayapura bisa teratasi dengan baik “ucapnya.

Pasalnya dari hasil peninjauan tersebut aliran air yang dimiliki suku Dawir dan Bintang Mas cukup deras sementara yang dikelola oleh PDAM sangat memprihatinkan “jelas politisi Nasdem itu.

Silas Janji Dewan akan mengambil langkah-langkah konkrit dengan membentuk tim Pansus atau Panja untuk memanggil  Bintang Mas.

Menurut Silas,Bintang Mas sudah banyak menggarap keuntungan sementara  kontribusi kepada pemerintah kota tidak ada.

“ Dalam waktu dekat kami akan membentuk panjang untuk memanggil Bintang Mas”.

Ketua Komisi C  Ismail B.Ladopurab juga mengakui,setelah melakukan peninjauan di dua sumber air terbukti debit air drastis menurun.

Tentu disebabkan perilaku masyarakat yang melakukan penebangan hutan ada yang berkebun di atas sumber air.

“ Untuk dua sumber air ini sangat mungkin untuk tidak lagi berfungsi, karena debit sudah menurun drastis bahkan di Kamwalker sumber yang menyuplay air ke Perumnas satu sudah kering “ungkapnya.

Fakta ini membuktikan juga bahwa masyarakat telah berkebun diatas sumber air tersebut.

Dalam hal ini Ismail minta agar tidak boleh ada saling menyalahkan, karena fakta yang sudah kita saksikan sendiri di lapangan sehingga memang harus diberitahukan kepada masyarakat secara umum “jelasnya.

Di tempat yang sama dirut PDAM Jayapura Entis Sutisna mengaku telah mengalami satu kondisi yang 30 tahun terakhir ini yang terparah.

Dimana beberapa intake air memiliki penurunan yang cukup drastis sehingga menyebabkan PDM tidak optimal dalam mensuplay air kepada masyarakat.

“ Kita tadi mengunjungi intake Kampwolker dengan melihat debit air yang turun drastis maka tentu pelayanan ke wilayah Perumnas 1 2 dan 3 sangat terbatas “ujar Entis.

Kemudian intake di entrop dengan kapasitas yang terbatas maka pelayanan untuk wilayah Entrop dan Hamadi juga tidak akan maksimal.

Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, karena kondisi ini merupakan faktor alam dan tidak ada upaya kami untuk mengurangi pelayanan air kepada masyarakat.

Ditambahkan untuk ketersediaan air ini,menjadi tanggung jawab bersama baik itu pemangku kepentingan ,PDAM ,Pemerintah, Masyarakat, adat dan legislatif.

Kembali ditegaskan bahwa kondisi pelayanan air yang tidak maksimal kepada masyarakat bukan karena unsur kesengajaan tapi murni faktor alam ,sehingga ketersediaan air yang terbatas “ akuinya.

(Arch).