Pemkot Jayapura Sosialisasi Pengangkatan Anggota DPRK Melalui Mekanisme Adat

Jayapura, Teraspapua.com – Pemerintah kota Jayapura menggelar  Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2023.

Sosialisasi yang dilakukan Badan Kesbangpol kota Jayapura, Senin (18/12/2023) ini, secara khusus soal tata cara pengangkatan anggota DPRK dengan mekanisme adat ataupun suku di kota Jayapura.

banner 325x300banner 325x300

Penjabat (Pj). Walikota Jayapura Drs. Frans Pekey, M.Si mengatakan, salah satu pasal yang dirubah dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, adalah tentang keberadaan DPRD yang kemudian direvisi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK)

Perubahan nomenklatur DPRD menjadi DPRK, kata Pekey adalah, keanggotaan DPRK terdiri dari dua unsur. Yakni anggota dewan yang dipilih melalui sistem Pemilu dan yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan atau utusan dari suku.

“Sehingga perubahan dari DPRD menjadi DPRK, sama dengan di Provinsi dari DPRD menjadi DPRP, karena ada dari partai politik dan juga dari unsur adat.” Terang Pekey.

Dikatakan, khusus untuk kota Jayapura mulai dilakukan sosialisasi terhadap keberadaan DPRK, khususnya kursi pengangkatan dari adat ataupun suku yang ada di Port Numbay, serta tata cara dan juga daerah pengangkatan.

Untuk jumlah kursi sesuai undang-undang, ujar Pekey, jumlah kursi perwakilan adat adalah 15% dari total jumlah kursi di DPRD. Dengan jumlah 35 kursi yang ada di DPRD kota Jayapura, maka keterwakilan anggota dewan dari utusan adat berjumlah 10 orang.

“Dengan mempertimbangkan banyak, hal maka saya mengambil keputusan. Kursi pengangkatan adat adalah 10 kursi, yang akan diisi oleh perwakilan adat di bawah 12 Keodoafian Port Numbay.” Paparnya.

Pekey menambahkan, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat adat untuk memilih ataupun mengangkat anggota DPRK, yakni harus memiliki kapasitas, kompetensi dan kemampuan. Serta pendidikan, karakter dan kepribadian yang baik.

“Unsur-unsur itu harus terpenuhi, sehingga betul-betul menyuarakan aspirasi masyarakat adat, serta bisa menjaga kewibawaan Keondoafian.” Jelasnya.

Dirinya menyebutkan, pemerintah tidak akan ikut campur ataupun terlibat dalam hal-hal yang bersifat teknis. Karena semua dikembalikan kepada mekanisme masyarakat atau para-para adat Port Numbay.

“Saya berharap, dengan sosialisasi ini, maka masyarakat Port Numbay akan lebih paham dan bisa diimplementasikan pelaksanaannya, terutama dalam proses pengangkatan anggota DPRK.” Pungkas Pekey.

Sementara itu kepala Kesbangpol kota Jayapura, Raimondus Mote menyebutkan, para peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut, adalah para Ondoafi dan utusan Keondoafian, termasuk kampung-kampung orang asli Port Numbay.

Kehadiran peserta kata Mote, untuk mendengar sosialisasi tentang PP nNomor 106 tahun 2021, tentang Mekanisme Pengangkatan Anggota DPRK di kota Jayapura.

“Sehingga sosialisasi ini dikhususkan kepada mereka, tentang bagaimana persyaratan-persyaratan umum dan yang khusus serta keterlibatan 30 persen Perempuan.” Ujar Mote.

Untuk provinsi Papua, tambah Mote, kota Jayapura yang paling terlambat melakukan sosialisasi ini, dan sudah 8 kali pertemuan.

Dikatakan, akan ada pertemuan lagi, sehingga aspirasi-aspirasi ini bisa terserap ke tingkat bawah, guna mencegah sedini mungkin konflik yang bisa ditimbulkan dalam perekrutan anggota DPRK.

“Untuk itu, sosialisasi ini harus dipahami oleh setiap komponen masyarakat adat yang ada di Port Numbay.” Pungkasnya.

(elo)