Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua melakukan kunjungan kerja ke Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Papua dan Papua Pegunungan di Jayapura, Selasa (3/6/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan Infrastruktur jalan, terutama di wilayah yang selama ini terabaikan, seperti Kabupaten Yapen, Waropen, dan Supiori.
Rombongan DPR Papua dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Joni Y. Betaubun, yang menegaskan bahwa hingga kini masih banyak wilayah di Papua yang belum tersentuh pembangunan jalan nasional, meski Balai Jalan sudah lama hadir di provinsi ini.
“Sudah puluhan tahun Balai Jalan ada di Papua, tapi sampai sekarang belum ada pembangunan jalan nasional yang masuk ke Waropen dan Supiori. Padahal mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia yang punya hak merasakan akses dan pembangunan yang sama,” tegas Betaubun.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menyampaikan apresiasi kepada jajaran Balai Jalan Nasional yang telah menerima mereka secara terbuka. Betaubun menyatakan bahwa sinergi antara DPR Papua dan Balai Jalan sangat penting untuk menjawab aspirasi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi, Edward Norman Banua menekankan pentingnya memasukkan Waropen dan Supiori ke dalam rencana jalan nasional.
Sekertaris Komisi, Jefry Hendry Bisai dan anggota lainnya seperti Albert Merauje, Martinus Pasang, dan Wagus Hidayat juga menyuarakan keluhan masyarakat dari daerah pemilihannya masing-masing terkait kondisi jalan dan status aset jalan yang sering menjadi sumber konflik di lapangan.
“Kami berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus di daerah tertentu, tapi merata hingga ke pelosok seperti Waropen dan Supiori,” tambah Banua.
Sementara Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua dan Papua Pegunungan, Rizki Wahyu Sinatria, menyambut baik kunjungan DPR Papua.
Ia menyatakan komitmennya untuk membangun kolaborasi dalam merumuskan program strategis, termasuk usulan pembangunan jalan baru.
“Usulan dari daerah bisa kita bahas bersama. Bisa diajukan melalui berbagai mekanisme seperti KPBU atau program IGD (Infrastruktur Guna Daerah),” ujar Rizki.
Ia juga menjelaskan bahwa proyek Jalan Trans Wamena saat ini masih dalam tahap desain, dengan rencana pekerjaan fisik selama tiga tahun dan skema pembayaran selama 12 tahun menggunakan pola KPBU, yang berbeda dari mekanisme anggaran biasa.
“Contoh model seperti ini banyak digunakan pada proyek tol, dan sekarang kita terapkan untuk jalan nasional,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, Wagus Hidayat turut menyoroti pentingnya mengusulkan pembangunan jalan non-nasional yang strategis, seperti Jalan ke Demta, yang dikerjakan oleh provinsi namun belum rampung sepenuhnya.
Sementara itu, Albert Merauje meminta agar status kepemilikan aset jalan nasional diperjelas, karena sering terjadi pemalangan oleh masyarakat akibat ketidaktahuan soal status aset tersebut, apakah milik pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.
Kunjungan kerja ini dihadiri langsung oleh Ketua Komisi IV DPR Papua Joni Y. Betaubun, didampingi Wakil Ketua Edward Norman Banua, Sekretaris, Jefry Hendry Bisai, serta anggota, Albert Merauje, Martinus Pasang, dan Wagus Hidayat.
Sementara dari pihak Balai Jalan Nasional turut hadir Yudhi Gusriansyah (Kabid Preservasi Jalan), Rizki Wahyu Sinatria (Kabag Umum dan Tata Usaha), serta Yohanis B. Melsasail (Kasatker PJN II Keerom).
Komisi IV berharap hasil kunjungan ini dapat mempercepat pembangunan jalan nasional yang adil dan merata hingga ke wilayah terpencil di Papua.
(HR)
