Jayapura, Teraspapua.com – Juru Bicara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano dan Constant Karma (BTM-CK), Marshel Morin, menyuarakan keprihatinan mendalam atas dua kali kunjungan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, ke wilayah Papua dalam waktu yang
berdekatan.
Menurut Morin, kunjungan yang dilakukan Menteri Bahlil ke Kabupaten Sarmi dan baru-baru ini ke Biak Numfor serta Waropen, memunculkan dugaan kuat adanya agenda tersembunyi yang sarat kepentingan politik menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua yang akan digelar pada 6 Agustus 2025.
“Kami menerima laporan dan mencermati adanya dugaan bahwa kehadiran Bahlil di Papua bukan murni dalam kapasitas sebagai pejabat negara, tetapi membawa agenda politik terselubung,” tegas Morin dalam pernyataan resminya, Rabu (23/7/2025), di Jayapura.
Ia menambahkan, pihaknya menilai kehadiran Bahlil bisa dimaknai sebagai upaya untuk mengarahkan dukungan kepada kandidat tertentu dalam Pilkada, yang secara etika pemerintahan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip netralitas birokrasi.
Pasalnya Bahlil adalah Ketua DPP Golkar, yang mengusung calon nomor urut 2, Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen.
“Kami ingin menegaskan bahwa jabatan menteri tidak boleh digunakan untuk melakukan kerja-kerja politik praktis yang bertujuan memenangkan pihak tertentu. Ini mencederai semangat demokrasi dan merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” ujar Morin.
Ia juga mengingatkan Menteri Bahlil agar menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi amanah yang telah dipercayakan oleh Presiden. Menurutnya, netralitas pejabat negara dalam momentum politik seperti Pilkada adalah prinsip fundamental yang tidak boleh dilanggar.
“Pilkada Papua harus berlangsung tanpa intimidasi dan tekanan kepada kepala daerah, termasuk kepala distrik dan kepala kampung. Biarkan demokrasi berjalan secara natural dan sehat, biarkan rakyat yang menentukan,” tegas Morin.
Lebih jauh, ia menyerukan agar semua pihak menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang mereka percaya mampu membawa perubahan dan harapan.
“Biar tanggal 6 Agustus 2025 rakyat Papua memberikan suaranya tanpa intervensi, tanpa tekanan. Biarkan rakyat menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin mereka,” imbuhnya.
Dalam pernyataannya yang lebih tegas, Morin juga mengingatkan Bahlil agar tidak menguras energi politiknya di Papua dengan cara-cara yang dianggap tidak elegan. Ia menyebut bahwa nama BTM-CK sudah begitu melekat di hati masyarakat Papua, dan mereka menyayangi pasangan tersebut dengan tulus.
“Tidak perlu membuang energi untuk melakukan manuver politik di Papua. Nama BTM-CK sudah menyatu dengan hati rakyat. Jangan gunakan jabatan untuk menjalankan strategi yang tidak etis. Papua adalah tanah Injil, tanah yang diberkati,” kata Morin dengan penuh keyakinan.
Sebagai penutup, Morin mengutip nubuat suci dari Penginjil ternama asal Papua, Ishak Samuel Kijne, yang menyatakan: “Barang siapa bekerja dengan jujur dan dengar- dengaran, ia akan mendapat satu tanda heran ke tanda heran yang lain.”
Ia mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kejujuran dalam proses Pilkada.
“Jangan kotori demokrasi di tanah ini dengan intervensi kekuasaan. Biarkan rakyat Papua memilih pemimpin sesuai dengan suara hati mereka,” pungkas Morin.
(har/rck)
