Jayapura, Teraspapua.com – Anggota DPR Kota Jayapura, Sarce Soreng, A.Md., S.IP., menyerap aspirasi warga terdampak kebakaran, Dok V Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, melalui kegiatan reses tahap kedua, Senin (12/10/2026).
Reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi setelah mengalami musibah kebakaran, termasuk kebutuhan air bersih, pengurusan kembali dokumen kependudukan, pelayanan jaminan sosial, serta dukungan pemerintah terhadap warga yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Sarce Soreng, anggota Komisi C DPR Kota Jayapura dari daerah pemilihan (Dapil) II, secara khusus mengundang sejumlah instansi terkait untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat sekaligus mencari solusi atas persoalan yang dihadapi warga.
Instansi yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain PT Air Minum Jayapura, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura, BPJS Ketenagakerjaan, serta Dinas Perikanan Kota Jayapura. Keterlibatan instansi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai kebutuhan masyarakat terdampak.
Warga yang hadir berasal dari lingkungan RT 01 dan RT 07 di RW 002, yang merupakan bagian dari masyarakat terdampak kebakaran di kawasan Palopo, Dok V Bawah, pada 31 Agustus 2026.
Turut hadir dalam kegiatan itu Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta staf Kelurahan Mandala.
Pantauan Teraspapua.com, warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Selain pemulihan kondisi pascakebakaran, masyarakat juga menyoroti kebutuhan dasar, penataan kawasan permukiman, akses air bersih, serta peningkatan pelayanan publik.
Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat kebakaran, pemulihan kehidupan sehari-hari menjadi kebutuhan mendesak. Ketersediaan air bersih, misalnya, menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani, terutama bagi warga yang mulai kembali menempati bangunan sementara maupun rumah yang telah dibangun kembali.
Kepada Teraspapua.com, Sarce mengatakan reses tahap kedua ini secara khusus diarahkan untuk menjaring aspirasi masyarakat, terutama keluarga yang terdampak kebakaran pada 2025 dan 2026.
Menurut dia, kegiatan reses tidak sekadar menjadi agenda rutin anggota legislatif, tetapi juga kesempatan untuk mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat dan memastikan persoalan yang mereka hadapi dapat diperjuangkan melalui jalur pemerintahan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendengarkan secara langsung berbagai kebutuhan, usulan, maupun harapan masyarakat. Aspirasi tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk diperjuangkan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan di Kota Jayapura,” ujar Sarce.
Ia menegaskan, berbagai kebutuhan masyarakat terdampak perlu mendapat perhatian pemerintah, baik Pemerintah Kota Jayapura maupun Pemerintah Provinsi Papua.
Sarce juga menyoroti kondisi warga yang bekerja sebagai nelayan. Menurut dia, kelompok masyarakat tersebut membutuhkan dukungan agar dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah mengalami musibah kebakaran.
Karena itu, ia berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Kebutuhan masyarakat yang terdampak ini akan kami dorong kepada pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi. Khusus bagi para nelayan, kami berharap ada perhatian sehingga mereka bisa kembali menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan keluarganya,” katanya.
Sarce menilai, penanganan pascakebakaran tidak cukup hanya dengan memperhatikan kondisi fisik bangunan. Pemerintah juga perlu memastikan warga memperoleh akses terhadap layanan dasar dan dukungan yang dibutuhkan untuk memulihkan kehidupan mereka.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Sarce adalah kebutuhan air bersih bagi warga yang terdampak kebakaran.
Ia meminta PT Air Minum Jayapura mempertimbangkan pembebasan biaya pemasangan kembali sambungan air bagi pelanggan yang meteran dan instalasi rumahnya rusak atau hangus akibat kebakaran.
Menurut Sarce, sebagian warga sebenarnya telah terdaftar sebagai pelanggan dan memiliki nomor pelanggan. Namun, akibat kebakaran, meteran maupun fasilitas sambungan air di rumah mereka tidak lagi dapat digunakan.
Jika warga harus menanggung kembali biaya pemasangan, kondisi tersebut dinilai akan menambah beban keluarga yang tengah berupaya memulihkan kehidupan setelah kehilangan harta benda.
“Mereka sebenarnya sudah memiliki nomor pelanggan dan meteran. Namun, karena kebakaran, semuanya ikut terdampak. Kalau untuk pemasangan kembali mereka masih dibebankan biaya, tentu sangat disayangkan, karena masyarakat sedang mengalami kesulitan,” ujarnya.
Ia berharap PT Air Minum Jayapura dapat memberikan kebijakan yang meringankan warga, sehingga akses terhadap air bersih bisa segera dipulihkan tanpa menambah beban ekonomi masyarakat.
Sarce juga mengaku bersyukur karena peristiwa kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski warga mengalami kerugian materiil, ia berharap masyarakat dapat tetap kuat menghadapi situasi tersebut.
“Kita bersyukur karena tidak ada korban jiwa. Memang masyarakat kehilangan harta benda, tetapi kita percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi warga untuk melewati musibah ini,” katanya.
Ia menambahkan, perhatian terhadap warga terdampak perlu dilakukan secara berkelanjutan, mengingat masyarakat di kawasan tersebut telah mengalami musibah kebakaran dalam dua tahun berbeda, yakni pada 2025 dan 2026.
Karena itu, melalui reses tersebut, Sarce ingin memastikan berbagai persoalan warga dapat disampaikan langsung kepada instansi yang berwenang agar penanganannya lebih terarah.
Selain PT Air Minum Jayapura, ia mengundang Dukcapil Kota Jayapura untuk membantu menjelaskan mekanisme pengurusan dokumen kependudukan yang hilang atau hangus terbakar.
BPJS Ketenagakerjaan juga dilibatkan untuk memberikan informasi mengenai layanan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, instansi terkait diharapkan dapat menjelaskan berbagai bentuk bantuan yang dapat diakses masyarakat terdampak.
Kepedulian Sarce terhadap warga terdampak kebakaran mendapat apresiasi dari Ketua RT 002/RW 001, Kusnadi Sudirman.
Kusnadi menilai Sarce menunjukkan perhatian terhadap masyarakat sejak awal terjadinya kebakaran hingga saat ini. Menurut dia, kehadiran anggota legislatif tersebut tidak hanya sebatas kunjungan, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada warga yang sedang menghadapi kesulitan.
“Ibu Sarce sangat luar biasa dalam memperhatikan warga. Sejak hari pertama sampai sekarang, beliau terus mendatangi masyarakat yang terdampak kebakaran untuk memberikan motivasi, semangat, dan dukungan,” kata Kusnadi.
Ia berharap perhatian terhadap warga tidak berhenti pada kegiatan reses, tetapi terus berlanjut hingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani.
Di sisi lain, Kusnadi juga mengingatkan warga yang rumahnya terdampak kebakaran dan kini mulai membangun kembali tempat tinggal agar memperhatikan ketentuan pemerintah mengenai penataan kawasan.
Menurut dia, masyarakat perlu mematuhi aturan terkait jarak bangunan dari jembatan dan tidak mendirikan bangunan terlalu dekat dengan fasilitas tersebut.
Kusnadi mengatakan ketentuan itu perlu dipahami sebagai upaya menjaga keselamatan dan kepentingan bersama, bukan untuk mempersulit masyarakat yang sedang membangun kembali rumahnya.
“Saya ingin mengingatkan warga, baik yang berada di RT 02 maupun RT 07, mari kita taat aturan. Pemerintah sudah menyampaikan bahwa bangunan harus memiliki jarak dari jembatan dan tidak boleh dibangun terlalu rapat,” ujarnya.
Ia berharap pengalaman dari musibah kebakaran yang terjadi sebelumnya dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan keselamatan, ketertiban, dan penataan lingkungan permukiman.
“Sekali lagi, mari kita taat aturan. Kita belajar dari kejadian kemarin dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk kebaikan kita bersama,” katanya.
Menanggapi aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan air bersih, Kepala Cabang PT Air Minum Jayapura wilayah Jayapura Utara, Hendrik O. Kurni, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bagian perencanaan untuk menindaklanjuti pemasangan sambungan air bagi warga terdampak kebakaran.
Ia menyebutkan, pihaknya berencana turun langsung ke lapangan untuk memulai pekerjaan pemasangan pipa, terutama bagi warga yang telah kembali menempati rumah sementara maupun bangunan yang sudah selesai dibangun.
Hendrik mengakui, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pelanggan datang langsung ke kantornya untuk menyampaikan keluhan karena belum mendapatkan akses air bersih setelah kebakaran.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda pemenuhannya.
“Beberapa hari lalu ada pelanggan yang datang langsung ke kantor. Ada yang sampai menangis karena kesulitan mendapatkan air. Mereka benar-benar membutuhkan air untuk menjalani aktivitas sehari-hari,” ujarnya.
Hendrik mengatakan, setelah menerima keluhan tersebut, dirinya kembali berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Air Minum Jayapura, Entis Sutisna, untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Ia menyampaikan, petugas direncanakan segera turun dengan membawa material pipa guna melakukan penyambungan kembali jaringan air bagi pelanggan yang terdampak.
Menurut Hendrik, pemasangan akan diprioritaskan bagi warga yang sudah kembali menempati tempat tinggalnya, baik bangunan sementara maupun rumah yang telah dibangun secara permanen.
“Air itu sangat penting. Karena itu, kami akan memasang pipa dan memprioritaskan warga yang sudah tinggal di lokasi tersebut agar kebutuhan air mereka bisa segera terpenuhi,” katanya.
Ia menegaskan, Direktur Utama PT Air Minum Jayapura telah memberikan arahan agar pemasangan sambungan air bagi warga terdampak segera dilaksanakan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mendukung proses pemulihan pascakebakaran.
Melalui reses ini, Sarce berharap seluruh aspirasi yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Ia menegaskan, komunikasi antara masyarakat, legislatif, dan pemerintah perlu terus diperkuat agar persoalan yang dihadapi warga dapat direspons secara konkret.
Bagi masyarakat terdampak kebakaran di Dok V Bawah, pemulihan bukan hanya soal membangun kembali rumah yang rusak, tetapi juga memastikan tersedianya layanan dasar, kepastian administrasi kependudukan, perlindungan sosial, serta dukungan ekonomi agar kehidupan dapat kembali berjalan secara normal.
(Har)
