Jayapura, Teraspapua.com – Ketersediaan air bersih, penerangan jalan, akses internet, pembangunan infrastruktur permukiman hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sejumlah persoalan yang disampaikan warga Kampung Skouw Mabo, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, kepada anggota DPR Kota Jayapura jalur pengangkatan, Christian Ireeuw.
Berbagai aspirasi tersebut disampaikan masyarakat saat Christian Ireeuw melaksanakan reses tahap II tahun 2026 di Kampung Skouw Mabo, Kamis (22/10/2026). Pertemuan itu melibatkan warga dari sejumlah wilayah RT dan RW, yakni RT 02/RW 02, RT 01/RW 01, RT 03/RW 04, dan RT 04/RW 01.
Dalam dialog bersama wakil rakyat tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendasar yang dinilai perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Jayapura. Selain persoalan air bersih, masyarakat meminta pembangunan lampu penerangan jalan, perbaikan akses jalan masuk menuju kawasan permukiman di RW 04, serta penyediaan jaringan internet IndiHome.
Warga menilai akses internet semakin penting, terutama untuk mendukung kegiatan belajar anak-anak sekolah yang membutuhkan jaringan internet dalam mengakses informasi dan materi pembelajaran.
Tidak hanya infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pemberdayaan ekonomi, khususnya bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi mama-mama Papua agar mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Persoalan kesempatan kerja bagi anak-anak asli Papua juga menjadi perhatian warga. Masyarakat RT 02/RW 04 meminta pemerintah kota memberikan perhatian kepada anak-anak mereka yang belum dinyatakan lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain itu, warga menyoroti keberadaan Sekolah Rakyat dan berharap fasilitas pendidikan tersebut dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
Mereka meminta agar anak-anak asli Papua dan masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk bekerja sebagai tenaga keamanan (security), petugas kebersihan (cleaning service), maupun tenaga pendukung lainnya di sekolah tersebut.
Menurut warga, kehadiran Sekolah Rakyat di wilayah mereka semestinya juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pemilik tanah dan wilayah adat. Karena itu, mereka berharap kesempatan kerja lebih mengutamakan masyarakat lokal, khususnya orang asli Papua (OAP).
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Christian Ireeuw mengatakan, pelaksanaan reses merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPR Kota Jayapura untuk turun langsung menemui masyarakat sekaligus mendengarkan kebutuhan dan aspirasi konstituen.
Menurut dia, masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan berbagai persoalan pembangunan yang selama ini belum mendapatkan perhatian pemerintah.
“Saya hadir di sini sebagai anggota DPR Kota Jayapura untuk menjaring aspirasi masyarakat. Warga bisa menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan, tetapi salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan adalah masalah air bersih,” kata Christian.
Ia mengatakan, persoalan perumahan dan kebutuhan infrastruktur lingkungan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Karena itu, ia meminta masyarakat, khususnya para ketua RT, terus membangun komunikasi dengan kepala kampung agar kebutuhan warga dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
Christian menjelaskan, sebelum bertemu warga di titik tersebut, dirinya telah mengunjungi sejumlah lingkungan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, mulai dari RT 01, RT 02 hingga RT 03.
Seluruh usulan yang disampaikan warga, lanjut dia, akan ditampung dan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPR Kota Jayapura untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah kota.
Ia juga mengingatkan para ketua RT agar tidak melewatkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung sebagai wadah resmi untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat.
“Usulan-usulan yang disampaikan akan kita tampung sebagai aspirasi. Dewan akan memasukkannya dalam pokok-pokok pikiran untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Jayapura,” ujarnya.
Christian berharap ke depan anggota DPR Kota Jayapura dapat terlibat dalam proses Musrenbang kampung sehingga aspirasi masyarakat dapat dikawal sejak tahap perencanaan.
Salah satu aspirasi yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut adalah persoalan pendataan desil masyarakat sebagai salah satu dasar penentuan sasaran program bantuan sosial pemerintah.
Warga RT 03/RW 02 Kampung Skouw Mabo, Ketsia Liliefna Kemo, meminta pemerintah melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat sebelum menetapkan kelayakan penerima bantuan.
Ia mengungkapkan, selama ini terdapat warga yang merasa masih membutuhkan bantuan pemerintah, tetapi terkendala data desil yang tercatat dalam sistem pendataan sosial.
Menurut Ketsia, pemerintah seharusnya tidak hanya berpatokan pada data administratif, tetapi juga perlu turun langsung melihat kondisi kehidupan masyarakat di lapangan.
“Yang saya harapkan, pemerintah tolong perhatikan kami masyarakat Skouw yang memiliki desil tinggi. Selama ini bantuan yang turun ke masyarakat seharusnya juga melihat kondisi warga. Pemerintah perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi yang sebenarnya,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan mengapa masyarakat Kampung Skouw Mabo yang menurutnya masih membutuhkan bantuan justru tercatat dalam kelompok desil 4 hingga 10.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat sebagian warga merasa kesulitan mendapatkan bantuan sosial, meskipun masih menghadapi keterbatasan ekonomi.
Ketsia berharap pemerintah melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data masyarakat sehingga penyaluran bantuan sosial benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
Keluhan lainnya disampaikan Yeni Kemo. Ia mengatakan, masyarakat telah beberapa kali mengusulkan penyediaan air bersih melalui pemerintah kampung, tetapi hingga kini belum mendapatkan kepastian.
Menurut Yeni, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah dan pihak terkait segera memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Selain air bersih, Yeni juga meminta pembangunan lampu penerangan jalan agar aktivitas masyarakat pada malam hari dapat berlangsung lebih aman dan nyaman.
Sementara itu, Nurlaila, warga RT 03, menyoroti belum tersedianya jaringan internet IndiHome di wilayah mereka.
Ia mengatakan, masyarakat saat ini hidup di tengah perkembangan teknologi sehingga akses internet sudah menjadi kebutuhan penting, terutama bagi anak-anak sekolah.
“Kita sekarang sudah berada di era modern. Apakah jaringan IndiHome bisa masuk ke sini? Tiangnya sudah ada, tetapi jaringan Wi-Fi belum tersedia. Padahal, ini sangat dibutuhkan anak-anak sekolah untuk mengakses internet,” ujarnya.
Menanggapi keluhan mengenai data desil, Christian menjelaskan bahwa pengelompokan kesejahteraan masyarakat terdiri atas desil 1 hingga 10. Kelompok desil terendah merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Karena itu, ia menilai perlu dilakukan pengecekan kembali terhadap data masyarakat Kampung Skouw Mabo, terutama warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat.
Christian mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah distrik dan pemerintah kampung untuk memastikan apakah terdapat kekeliruan dalam proses pendataan.
“Desil ini memiliki klasifikasi dari 1 sampai 10. Desil paling rendah merupakan masyarakat yang benar-benar dianggap tidak mampu. Kalau masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru masuk dalam kategori desil tinggi, berarti pencatatannya perlu kita cek kembali,” katanya.
Ia berharap proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan agar masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial bisa mendapatkan hak sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait kebutuhan air bersih, Christian mengatakan akan meminta PT Air Minum Jayapura memberikan perhatian serius terhadap masyarakat di kawasan Skouw.
Menurut dia, jaringan pipa air bersih di wilayah tersebut disebut sudah ditanam di dalam tanah. Karena itu, pemerintah bersama PT Air Minum Jayapura perlu mendorong percepatan realisasi distribusi agar fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya telah dilakukan pembicaraan dengan PT Air Minum Jayapura mengenai potensi sumber air di kawasan Bukit Palora yang dinilai dapat mendukung kebutuhan air bersih masyarakat.
“Kita sudah berbicara dengan PT Air Minum Jayapura. Ada sumber air yang bagus di Bukit Palora. Nanti kita akan kawal supaya air dari sumber tersebut bisa didistribusikan kepada masyarakat di tiga kampung Skouw dan wilayah sekitarnya,” ujarnya.
Selain air bersih, Christian juga menyoroti kebutuhan jaringan internet sebagai bagian dari pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat di kawasan Skouw.
Ia mengatakan, keberadaan jaringan internet sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang membutuhkan akses informasi dan fasilitas pembelajaran digital.
Karena itu, ia akan berkoordinasi dengan dinas maupun instansi terkait agar jaringan internet dapat menjangkau kawasan permukiman, termasuk wilayah RT 03 Kampung Skouw Mabo.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat. Ketersediaan jalan dan lampu penerangan perlu didukung fasilitas komunikasi agar masyarakat tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi.
Christian menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk dalam pembahasan perubahan anggaran maupun perencanaan anggaran tahun berikutnya.
Ia berharap persoalan pendataan desil, bantuan sosial, bantuan UMKM bagi mama-mama Papua, kesempatan kerja masyarakat lokal, penerangan jalan, jaringan internet, serta kebutuhan air bersih dapat diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Kita akan berbicara dengan dinas terkait supaya semua yang disampaikan masyarakat bisa diakomodasi. Mulai dari persoalan desil agar bantuan sosial dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan, kemudian lampu jalan, Wi-Fi, dan air bersih,” kata Christian.
Melalui reses tahap II tersebut, ia berharap aspirasi masyarakat Kampung Skouw Mabo tidak hanya menjadi catatan dalam pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah sehingga kebutuhan warga memperoleh perhatian pemerintah.
(Har)
