Jayapura, Teraspapua.com – Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) menggelar seminar nasional hukum pidana dengan tema “Perkembangan Hukum Pidana dalam KUHP Nasional: Implementasi dan Arah Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Kamis (12/11/2026).
Seminar nasional ini menghadirkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., sebagai keynote speaker. Sejumlah pakar hukum pidana nasional turut dihadirkan sebagai narasumber, yakni Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua, Asmadi, S.H., M.H.
Seminar dipandu oleh Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Uncen yang juga Wakil Rektor IV Universitas Cenderawasih, Dr. Basis Rohrohmana, S.H., M.Hum., selaku moderator.
Kegiatan ini menjadi ruang akademik untuk membahas perkembangan hukum pidana nasional setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Dalam sambutannya, Dr. Basis Rohrohmana menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Uncen, khususnya bagian Hukum Pidana, yang telah menginisiasi penyelenggaraan seminar nasional tersebut.
Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan perkembangan hukum Indonesia, mengingat KUHP Nasional mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026 sebagai pengganti KUHP lama yang merupakan produk hukum warisan kolonial Belanda.
Ia menjelaskan, pemberlakuan KUHP Nasional menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut pergantian regulasi, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek dalam sistem hukum pidana nasional.
“Sejak 2 Januari 2026, KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai diberlakukan. Regulasi ini menggantikan KUHP lama yang selama ini merupakan warisan kolonial Belanda,” ujarnya.
Basis mengatakan, penerapan KUHP Nasional memiliki sejumlah implikasi, baik dari sisi normatif maupun dalam praktik penegakan hukum.
Pada tataran normatif, perubahan tersebut berkaitan dengan asas-asas hukum pidana, substansi pengaturan, doktrin, dogmatik, teori, hingga konsep-konsep hukum pidana yang menjadi landasan dalam sistem hukum nasional.
Sementara pada tataran aplikatif, penerapan KUHP Nasional akan berpengaruh terhadap praktik penyelenggaraan peradilan pidana, termasuk bagaimana aparat penegak hukum memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam regulasi tersebut.
Karena itu, menurut dia, diperlukan pemahaman yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kalangan akademisi, praktisi hukum, serta aparat penegak hukum.
Melalui seminar ini, para peserta diharapkan tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan mengenai substansi KUHP Nasional, tetapi juga dapat memahami berbagai implikasi yang muncul dalam penerapannya.
Ia berharap forum tersebut dapat melahirkan diskusi, pertukaran gagasan, serta integrasi pemikiran yang positif, konstruktif, dan progresif dalam mendorong pembaruan hukum pidana Indonesia.
“Melalui seminar ini, kita berharap terjadi diskusi dan pertukaran pemikiran yang konstruktif serta progresif dalam rangka mendorong pembaruan hukum pidana Indonesia,” katanya.
Atas nama pimpinan dan seluruh civitas akademika Universitas Cenderawasih, Basis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan pemikiran dalam seminar nasional tersebut.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman, terutama para guru besar hukum pidana dari Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua.
Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Nasional, Dian Rahadian, S.H., M.H., dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih melalui Jurusan atau Bagian Hukum Pidana.
Menurut Dian, pemilihan tema seminar didasarkan pada momentum pemberlakuan KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026. Perubahan regulasi tersebut dinilai menjadi alasan penting untuk mempertemukan kalangan akademisi, praktisi, dan tenaga hukum dalam satu forum ilmiah.
Ia mengatakan, seminar nasional ini menjadi kesempatan bagi berbagai kalangan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, sekaligus mendiskusikan persoalan-persoalan yang berpotensi muncul dalam implementasi KUHP Nasional.
“Kami memandang saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mempertemukan para akademisi, praktisi, dan tenaga hukum dalam satu forum, khususnya di Kota Jayapura, guna berbagi pengetahuan, pengalaman, serta mendiskusikan berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam penerapan KUHP Nasional,” ujarnya.
Dian menjelaskan, seminar dilaksanakan selama satu hari dengan menggunakan sistem hibrida atau kombinasi luring dan daring. Selain diikuti secara langsung di lokasi kegiatan, peserta dari berbagai daerah juga dapat mengikuti seminar melalui aplikasi Zoom Meeting dan siaran langsung YouTube.
Peserta yang terlibat berasal dari berbagai kalangan, mulai dari dosen, mahasiswa, praktisi hukum, aparat penegak hukum, hingga perwakilan instansi pemerintah dan perguruan tinggi, baik di Papua maupun dari luar Papua.
Menurutnya, keterlibatan peserta dari berbagai latar belakang tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif dan membuat pembahasan selama seminar berlangsung semakin dinamis.
Panitia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang telah bersedia hadir di Jayapura untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam kegiatan akademik tersebut.
Dian menilai, kehadiran Wakil Menteri Hukum RI bersama para guru besar hukum pidana dari sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia merupakan kesempatan berharga bagi civitas akademika Fakultas Hukum Uncen.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan masing-masing untuk berbagi ilmu dan pengalaman bersama kami di Bumi Cenderawasih, khususnya di Jayapura,” katanya.
Ia berharap seminar nasional tersebut dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sekaligus memperkuat kapasitas akademisi dan praktisi dalam memahami serta menghadapi dinamika penerapan KUHP Nasional.
Melalui forum ilmiah ini, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih juga diharapkan dapat terus mengambil peran dalam memberikan kontribusi akademik terhadap pembangunan dan pembaruan hukum nasional, terutama dalam memastikan penerapan KUHP Nasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kepastian hukum.
(Har)
