Komisi B DPRK Jayapura Soroti Alih Fungsi Lahan dan Dugaan Pelanggaran RTRW di Muara Tami

Foto bersama pimpinan DPRK, pimpinan Komisi B, PUPR, Perikanan dan Bapperinda

Jayapura, Teraspapua.com – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura menyoroti maraknya alih fungsi lahan pertanian dan perikanan menjadi kawasan permukiman. Selain itu, persoalan sinkronisasi data tata ruang dan perizinan pembangunan juga menjadi perhatian dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jayapura.

Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan pengawasan Perda RTRW yang dipimpin Ketua Komisi B DPRK Jayapura, Yuli Rahman, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua I DPRK Jayapura, Max Karubaba, S.E., bersama anggota Komisi B. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Jayapura, Selasa (17/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi B mengidentifikasi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Mulai dari pesatnya perkembangan pembangunan di Distrik Muara Tami, perubahan fungsi kawasan hijau, penyusutan lahan tambak dan pertanian, hingga penerbitan perizinan bangunan yang dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dengan ketentuan tata ruang.

Ketua Komisi B DPRK Jayapura, Yuli Rahman, mengatakan pengawasan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan Perda RTRW berjalan sesuai ketentuan. Pada saat yang sama, DPRK ingin mengevaluasi berbagai persoalan yang muncul seiring perkembangan pembangunan di Kota Jayapura.

Yuli mengakui, regulasi tata ruang tersebut seharusnya telah mengalami dua kali revisi. Namun, keterbatasan waktu pembahasan menyebabkan revisi baru dapat dilakukan satu kali.

Menurut dia, perkembangan wilayah Kota Jayapura, khususnya Distrik Muara Tami, berlangsung cukup pesat. Kondisi itu membuat sejumlah ketentuan dalam dokumen tata ruang perlu dievaluasi kembali agar sesuai dengan keadaan aktual di lapangan.

“Saat ini wilayah Muara Tami sudah banyak berkembang. Bukan hanya Muara Tami, tetapi Kota Jayapura secara keseluruhan juga mengalami perkembangan. Karena itu, kita perlu melihat bersama bagaimana implementasi Perda ini di lapangan dan hal-hal apa saja yang harus disikapi,” kata politisi Golkar tersebut.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu dicermati adalah sejumlah kawasan yang secara faktual telah berkembang menjadi area pembangunan, tetapi dalam dokumen tata ruang masih tercatat sebagai kawasan hijau.

Kondisi tersebut, menurut Yuli, perlu ditelaah secara cermat agar pemerintah dapat menentukan langkah yang tepat, termasuk kemungkinan penyesuaian tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan bahwa pembahasan tata ruang telah berlangsung cukup lama, sementara aktivitas pembangunan di berbagai wilayah terus berjalan. Karena itu, evaluasi perlu mengacu pada kondisi terkini, bukan semata-mata berdasarkan situasi ketika dokumen tersebut pertama kali disusun.

“Kita tidak mungkin menarik waktu kembali ke belakang. Pembangunan sudah berkembang di mana-mana. Sekarang yang harus kita lihat adalah bagaimana kondisi berdasarkan RTRW, termasuk berapa banyak pelanggaran yang sudah dilakukan pelaku usaha terhadap ketentuan tata ruang,” ujarnya.

Yuli turut meminta Dinas Perikanan melakukan pendataan ulang terhadap seluruh lahan produktif yang belum dimanfaatkan atau dikenal sebagai lahan tidur.

Pendataan tersebut, kata dia, perlu mencakup jumlah lahan yang belum dikelola, lahan yang masih produktif, serta lahan yang telah mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan permukiman maupun kegiatan usaha lainnya.

Data itu dinilai penting sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan usulan perubahan regulasi pada masa mendatang.

Ia menyebutkan, pengajuan revisi Perda pada 2027 sudah terlambat karena tahapan pembahasannya telah berjalan. Oleh sebab itu, Dinas Perikanan diharapkan menyiapkan data dan dokumen pendukung untuk diusulkan dalam agenda revisi Perda pada 2028.

“Saya minta Dinas Perikanan mendata kembali lahan-lahan tidur, berapa banyak yang belum dikelola dan berapa yang sudah mengalami alih fungsi. Data ini penting supaya nantinya bisa menjadi dasar untuk mengajukan revisi Perda pada 2028,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Jayapura, Henny, menjelaskan bahwa terdapat rentang waktu cukup panjang antara pemberlakuan regulasi tata ruang sebelumnya dengan penetapan Perda yang baru.

Ia mengatakan, selama masa peralihan tersebut, proses pelayanan perizinan masih mengacu pada ketentuan Perda lama, terutama untuk bangunan yang didirikan ketika regulasi sebelumnya masih berlaku.

Menurut Henny, pemerintah harus memperhatikan ketentuan yang berlaku pada saat bangunan didirikan. Namun, untuk permohonan perizinan yang harus disesuaikan dengan regulasi terbaru, pemohon wajib memenuhi ketentuan tata ruang yang berlaku.

Ia menegaskan, Dinas PUPR tidak dapat menerbitkan persetujuan apabila lokasi maupun rencana pembangunan tidak sesuai dengan peruntukan ruang.

“Kalau tata ruangnya tidak sesuai, kami tidak bisa memaksakan izin keluar. Kami berkomitmen bahwa setiap permohonan harus mengikuti ketentuan tata ruang yang berlaku,” kata Henny.

Ia menjelaskan, setiap permohonan perizinan yang masuk tetap harus melalui pemeriksaan lapangan, meskipun pemohon telah melengkapi seluruh dokumen administrasi.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen yang diajukan dengan kondisi faktual lokasi pembangunan.

Henny menambahkan, salah satu persyaratan awal yang harus dipenuhi pemohon adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Apabila persyaratan kesesuaian tata ruang tidak terpenuhi, pemerintah tidak akan menerbitkan persetujuan tersebut.

Terkait dugaan pelanggaran tata ruang, ia mengatakan pihaknya berkewajiban melakukan pendataan dan mengisi instrumen pengawasan sesuai ketentuan setiap tahun.

Ia menegaskan, setiap pelanggaran yang ditemukan harus ditindaklanjuti, termasuk menghentikan kegiatan pembangunan apabila terbukti tidak sesuai dengan ketentuan.

Dari sektor perikanan, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Kota Jayapura, Agustinus Abisai, mengatakan perlindungan kawasan budidaya perikanan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, kawasan Holtekamp sebelumnya memiliki potensi lahan tambak dan kolam budidaya yang cukup luas, dengan luasan yang disebut mencapai sekitar 400 hektare.

Namun, dalam perkembangannya, lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya mulai berkurang akibat perubahan fungsi lahan.

Agustinus mencontohkan, terdapat lahan tambak seluas sekitar lima hektare yang telah ditimbun dan dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan.

Menurut dia, kondisi tersebut sangat disayangkan karena lahan yang sebelumnya memiliki potensi ekonomi melalui kegiatan budidaya perikanan justru beralih fungsi menjadi kawasan permukiman.

“Kami masih berharap kawasan-kawasan budidaya ini dapat dipertahankan. Namun, di lapangan sudah terjadi penurunan. Bahkan, ada tambak sekitar lima hektare yang sudah ditimbun dan dijadikan perumahan. Ini sangat disayangkan karena mereka membangun terlebih dahulu, baru mengurus izin,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap Perda RTRW dapat menjadi instrumen penting untuk melindungi kawasan perikanan sekaligus memberikan kepastian terhadap pemanfaatan ruang.

Senada dengan itu, Kepala Seksi Lahan dan Irigasi Dinas Perikanan Kota Jayapura, Huwat Giay, mengatakan pihaknya sebenarnya telah memiliki Perda Nomor 16 yang sebelumnya direvisi bersama Universitas Hasanuddin (Unhas).

Namun, menurut dia, persoalan muncul karena proses pengusulan dan penetapan regulasi tersebut terlambat dilakukan. Akibatnya, pengaturan kawasan yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan perlu kembali disesuaikan dengan regulasi lainnya.

Huwat menilai penegakan aturan tidak bisa hanya dibebankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga perlu dilibatkan dalam pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan pembangunan yang diduga melanggar ketentuan tata ruang.

Ia mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah lahan pertanian yang telah ditimbun dan dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan.

Namun, ketika petugas melakukan pemeriksaan, pemilik lahan kerap menyampaikan bahwa tanah tersebut merupakan milik pribadi atau keluarga. Kondisi itu membuat petugas mengalami kesulitan dalam melakukan penanganan lebih lanjut.

Padahal, menurut dia, status kepemilikan tanah tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pemilik untuk mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dan perizinan pembangunan.

Karena itu, ia berharap koordinasi antara Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya dapat diperkuat agar pengawasan terhadap alih fungsi lahan berjalan lebih efektif.

Anggota Komisi B DPRK Jayapura, M. Aksan, juga mempertanyakan kesesuaian data peta atau masterplan tata ruang yang dimiliki Bapperida dengan dokumen yang digunakan Dinas PUPR.

Ia meminta kedua OPD memastikan peta kawasan yang menunjukkan peruntukan ruang, termasuk kawasan hijau dan kawasan yang dapat dikembangkan, menggunakan data yang sama.

Menurut Aksan, koordinasi tersebut penting untuk mencegah perbedaan informasi antara instansi yang menangani tata ruang, pertanahan, dan pelayanan perizinan.

Ia mengingatkan, ketidaksinkronan data berpotensi menimbulkan persoalan ketika masyarakat melakukan transaksi jual beli tanah maupun mengajukan izin pembangunan.

Masyarakat, kata dia, bisa saja mengurus dokumen kepemilikan tanah tanpa mengetahui bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan yang tidak diperbolehkan untuk pembangunan.

Selain itu, Aksan meminta penjelasan mengenai ketentuan jarak bangunan dari bahu jalan berdasarkan Perda RTRW, khususnya untuk kawasan perumahan di Distrik Muara Tami.

Salah satu kawasan yang disorot adalah perumahan Grand Alika di Holtekamp. Menurut Aksan, kawasan tersebut memiliki persoalan terkait pemanfaatan ruang dan telah ditutup.

Ia juga mengungkapkan adanya persoalan sinkronisasi penerbitan dokumen perizinan bangunan. Menurut dia, terdapat bangunan yang telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui DPMPTSP, tetapi belum memiliki PKKPR dari Dinas PUPR.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara instansi teknis dan perangkat daerah yang menangani pelayanan perizinan.

“Jangan sampai ada bangunan yang sudah memiliki IMB, tetapi dari PUPR tidak menerbitkan PKKPR. Artinya, harus ada koordinasi yang baik antara PUPR dan DPMPTSP. Jangan sampai masing-masing OPD berjalan dengan aturan sendiri-sendiri,” kata Aksan.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRK Jayapura, Maria Pampang, menyoroti potensi lahan tidur yang dinilai masih cukup besar di Kota Jayapura.

Ia menyebutkan terdapat sekitar 4.000 hektare lahan tidur yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara produktif.

Menurut Maria, keberadaan lahan tersebut seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pemerintah kota melalui OPD teknis agar tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memberikan pembinaan dan bantuan kepada para petani.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat mengelola lahan yang belum dimanfaatkan sehingga tidak dibiarkan terbengkalai atau justru beralih fungsi menjadi kawasan nonpertanian.

“Saya berharap dilakukan pembinaan dan diberikan bantuan kepada para petani supaya lahan-lahan yang masih tidur bisa dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi B DPRK Jayapura, Ngadino, menyoroti masih terbatasnya pemahaman sejumlah OPD terhadap substansi Perda RTRW yang telah ditetapkan.

Ia menilai persoalan tersebut perlu segera dibenahi karena implementasi Perda membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, bukan hanya Bapperida dan Dinas PUPR.

Ngadino meminta Bapperida mengambil peran lebih aktif dalam menyosialisasikan dan mendistribusikan dokumen Perda kepada seluruh OPD terkait.

Dengan demikian, setiap instansi memiliki pemahaman yang sama mengenai peruntukan ruang dan dapat menjadikan regulasi tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan tugas masing-masing.

Menurut dia, persoalan alih fungsi lahan di sektor pertanian dan perikanan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap regulasi juga perlu diperkuat hingga ke tingkat masyarakat.

Ngadino turut mempertanyakan sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang telanjur membangun tanpa mengantongi izin atau melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Ia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum membeli tanah, terutama di kawasan yang memiliki ketentuan khusus terkait pemanfaatan ruang.

Pengalaman di lapangan menunjukkan adanya persoalan ketika masyarakat membuka atau mengembangkan lahan, tetapi beberapa tahun kemudian kegiatan tersebut dihentikan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya selalu mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam membeli tanah. Jangan sampai sudah membuka lahan dan melakukan pembangunan, tetapi setelah beberapa tahun justru dihentikan karena ternyata tidak sesuai dengan aturan,” katanya.

Selain persoalan perizinan dan alih fungsi lahan, Ngadino juga mengingatkan pentingnya menjaga fungsi badan jalan agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur pada masa mendatang.

Menurut dia, pemanfaatan ruang di sekitar badan jalan harus mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan persoalan ketika pemerintah melakukan pelebaran jalan.

(Har)