Jayapura, Teraspapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura menetapkan 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Jayapura Tahun 2027. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna di ruang sidang utama DPRK Jayapura.
Sebanyak 14 Raperda yang masuk dalam program legislasi daerah tersebut terdiri atas lima Raperda usulan inisiatif DPRK Jayapura dan sembilan Raperda yang diusulkan Pemerintah Kota Jayapura.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRK Jayapura, Max Karubaba, didampingi Wakil Ketua II Imam Khoiri dan Wakil Ketua III Ferdinand Hanuebi.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura Muhklis Karim, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Max Karubaba mengatakan pembentukan peraturan daerah merupakan kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini mengingat dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berubah sehingga membutuhkan regulasi yang mampu menjawab berbagai persoalan di daerah.
Menurut Max, pembentukan peraturan daerah baru maupun perubahan terhadap peraturan yang telah ditetapkan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di wilayah hukum Kota Jayapura.
Ia menjelaskan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah bersama DPRK dapat menentukan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Max mengatakan, penyusunan Propemperda juga harus memperhatikan pembagian urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan absolut, konkuren, maupun urusan pemerintahan umum.
Khusus urusan pemerintahan konkuren, kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan daerah sesuai urusan yang menjadi tanggung jawabnya.
Namun, kewenangan tersebut tetap harus berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Karena itu, menurut Max, setiap rancangan peraturan daerah harus disusun dengan memperhatikan berbagai aspek hukum dan landasan pembentukannya.
Aspek tersebut meliputi landasan filosofis, tujuan pembentukan peraturan, fungsi dan dasar pengaturan, pertimbangan hukum, kesesuaian dengan ideologi negara, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, asas-asas umum maupun asas khusus, serta materi muatan yang akan diatur.
Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, produk hukum daerah yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan regulasi, tetapi juga memiliki kualitas dan dapat diterapkan secara efektif.
Untuk menyukseskan program pembentukan peraturan daerah tahun 2027, Max menyampaikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama, baik bagi pihak legislatif maupun eksekutif.
Ia meminta seluruh komisi DPRK Jayapura dan organisasi perangkat daerah yang menjadi pengusul Raperda agar mendukung setiap tahapan penyusunan melalui kajian yang komprehensif.
Menurutnya, proses pembentukan peraturan daerah tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Setiap rancangan harus melalui tahapan pengkajian yang baik agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas, berbobot, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyusunan naskah akademik untuk setiap Raperda. Dokumen tersebut harus dipersiapkan secara valid dan objektif berdasarkan kebutuhan daerah.
Naskah akademik menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dibentuk memiliki dasar pemikiran, argumentasi hukum, serta kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami sangat mengharapkan agar naskah akademik untuk setiap rancangan peraturan daerah benar-benar dipersiapkan secara valid dan objektif sesuai kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah hukum Pemerintah Kota Jayapura,” demikian disampaikan Max dalam sambutannya.
Selain mendorong penyusunan regulasi baru, ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurutnya, produk hukum yang sudah disahkan bersama antara DPRK dan Pemerintah Kota Jayapura harus benar-benar diimplementasikan. Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru saat membacakan sambutan Wali Kota Jayapura mengatakan, penetapan Propemperda memiliki konsekuensi terhadap penganggaran pada tahun berikutnya.
Karena itu, pihak legislatif dan eksekutif diminta memberikan perhatian serius terhadap kesiapan anggaran untuk mendukung proses pembentukan setiap rancangan peraturan daerah.
Menurutnya, penganggaran harus disusun secara proporsional berdasarkan jenis dan kebutuhan masing-masing Raperda, terutama rancangan yang membutuhkan kajian mendalam.
Hal ini penting agar proses penyusunan regulasi dapat berjalan sesuai tahapan dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
Ia menegaskan, setiap peraturan daerah yang dihasilkan harus memiliki landasan kajian yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta realistis untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jayapura.
Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan program legislasi, tetapi juga memastikan regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dalam Propemperda Kota Jayapura Tahun 2027, terdapat lima rancangan peraturan daerah yang merupakan usulan inisiatif DPRK Jayapura.
Kelima Raperda tersebut mencakup sejumlah bidang strategis, mulai dari perlindungan kekayaan intelektual, penataan wilayah administrasi pemerintahan, penanggulangan bencana, pengelolaan badan usaha milik daerah, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berikut lima Raperda usulan inisiatif DPRK Jayapura:
1.Raperda tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.
2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan Wilayah Administrasi Pemerintahan.
3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.
Kelima rancangan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya DPRK dalam memperkuat regulasi daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jayapura.
Selain lima Raperda inisiatif DPRK, terdapat sembilan rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Jayapura.
Raperda usulan eksekutif tersebut mencakup pertanggungjawaban keuangan daerah, perubahan APBD, penetapan APBD, pajak dan retribusi daerah, pengembangan pariwisata, penamaan jalan dan gedung, penyertaan modal daerah, bantuan hukum, serta perubahan RPJMD.
Adapun sembilan Raperda usulan Pemerintah Kota Jayapura meliputi:
1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
2. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
3. Raperda tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028.
4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
6. Raperda tentang Pemberian Nama-Nama Jalan dan Gedung Aset Pemerintah Kota Jayapura.
7. Raperda tentang Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Port Numbay.
8. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Jayapura.
9. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Dengan ditetapkannya 14 Raperda tersebut, DPRK dan Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat segera mempersiapkan tahapan pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting agar seluruh rancangan yang telah masuk dalam Propemperda dapat dikaji secara mendalam, diselesaikan sesuai prioritas, serta menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat.
Melalui Propemperda 2027, DPRK bersama Pemerintah Kota Jayapura diharapkan mampu memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Jayapura.
(Har)
