Jayapura, Teraspapua.com – Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) DPRK Kota Jayapura turun langsung ke Skouw tiga kampung, Distrik Muara Tami, untuk memastikan berbagai program yang bersumber dari dana Otsus benar-benar dirasakan masyarakat.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK terhadap program Pemerintah Kota Jayapura yang dibiayai melalui dana Otsus.
Selain mengecek pembangunan infrastruktur, Pansus juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga kebutuhan dasar seperti air bersih.
Ketua Pansus Otsus DPRK Kota Jayapura, Christa Vanessa Urbinas, mengatakan kunjungan ke Skouw tiga kampung merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRK dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus.
“Kami datang untuk menjalankan tugas dan fungsi kami dalam hal pengawasan terkait dengan apa saja yang menjadi kerja-kerja Pemerintah Kota Jayapura yang bersumber dari dana Otsus,” kata Urbinas kepada Teraspapua.com.
Dalam kunjungan tersebut, Pansus turut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jayapura. Dinas PUPR diberi kesempatan untuk memaparkan berbagai program pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui dana Otsus, baik yang telah dilaksanakan pada 2025 maupun program yang masih berjalan pada 2026.
Namun, Urbinas menegaskan kunjungan Pansus tidak semata-mata untuk mendengarkan laporan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, masyarakat juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan langsung pengalaman dan persoalan yang mereka hadapi terkait program Otsus.
“Kami datang bukan hanya untuk mendengar terkait dengan infrastruktur. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mendiskusikan semua kegiatan yang turun ke kampung yang bersumber dari dana Otsus, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun infrastruktur,” ujarnya.
Urbinas mengatakan pengawasan terhadap dana Otsus harus dilakukan dengan melihat kondisi masyarakat secara langsung. Karena itu, Pansus ingin mengetahui apakah masyarakat masih mengalami kesulitan mengakses layanan dasar meski terdapat alokasi dana Otsus.
Ia mencontohkan persoalan kesehatan dan pendidikan yang harus menjadi perhatian dalam pengawasan.
“Kami mau mendengar bersama-sama, dari dana Otsus ini sejauh mana di tiga kampung Skouw. Mungkin ada masyarakat yang sakit tetapi tidak bisa berobat, atau ada anak yang putus sekolah. Itu yang perlu kami dengar,” kata Urbinas.
Menurutnya, informasi dari masyarakat akan menjadi salah satu indikator bagi DPRK dalam melihat sejauh mana pelaksanaan Otsus telah memberikan dampak nyata.
Dengan demikian, kata dia, keberadaan dana Otsus tidak hanya terlihat dalam bentuk program dan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan pemerintah.
“Kami ingin tahu bahwa dengan adanya dana Otsus, masyarakat Port Numbay tidak kesulitan mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kota Jayapura,” ujarnya.
Urbinas berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi kepada Pansus. Aspirasi tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi DPRK kepada Pemerintah Kota Jayapura.
“Apapun yang menjadi kendala masyarakat dapat disampaikan kepada kami sebagai keterwakilan masyarakat,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, pendidikan menjadi salah satu sektor yang turut mendapat perhatian dalam kunjungan Pansus.
Urbinas mengakui keterbatasan anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Jayapura menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung melalui pemanfaatan dana kampung untuk mendukung program pendidikan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan terhambatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat di kampung.
Dalam bidang infrastruktur, persoalan air bersih menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat Skouw.
Urbinas mengatakan pembangunan fisik seperti rumah layak huni di tiga kampung tersebut secara umum telah berjalan. Namun, kebutuhan dasar seperti ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
“Untuk bidang infrastruktur, masih banyak kendala yang dihadapi, khususnya di Skouw tiga kampung. Salah satunya masalah air bersih,” katanya.
Sementara untuk pembangunan rumah layak huni, Urbinas menyebut pelaksanaannya sejauh ini berjalan cukup baik. Setiap tahun, kata dia, terdapat pembangunan rumah layak huni di masing-masing kampung.
“Untuk rumah layak huni sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Setiap tahun ada pembangunan dua unit di setiap kampung,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, Pansus juga menemukan masih terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usaha, khususnya masyarakat asli yang berada di tiga kampung Skouw.
Berbagai temuan dan aspirasi tersebut akan menjadi catatan Pansus Otsus DPRK Kota Jayapura untuk selanjutnya dituangkan dalam rekomendasi kepada Pemerintah Kota Jayapura.
Urbinas mengatakan rekomendasi tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan sektor terkait lainnya.
Selain mengunjungi tiga kampung di Distrik Muara Tami, Pansus Otsus DPRK Kota Jayapura juga melakukan kunjungan kerja ke Kampung Yoka.
Dalam kunjungan tersebut, Pansus meninjau pelayanan kesehatan di Puskesmas Yoka dan Puskesmas Koya Barat.
Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mengecek berbagai kegiatan yang dibiayai melalui dana Otsus.
Pansus juga melihat pekerjaan rehabilitasi pada kedua puskesmas tersebut yang menggunakan alokasi dana Otsus.
Menurut Urbinas, pengecekan langsung ke fasilitas kesehatan diperlukan agar DPRK dapat mengetahui apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Persoalan air bersih menjadi keluhan paling menonjol yang disampaikan masyarakat dalam pertemuan dengan Pansus.
Salah satu warga, Alfons Patipeme, mengatakan masyarakat di Skouw tiga kampung mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama dalam beberapa bulan terakhir ketika musim kemarau.
“Yang menjadi prioritas saat ini adalah air bersih di Skouw tiga kampung,” kata Alfons.
Menurut dia, pembangunan rumah dan jaringan listrik di wilayah tersebut sudah cukup baik. Namun, persoalan air bersih justru masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Pemerintah sudah membuat rumah, sudah bagus. Listrik juga sudah bagus. Tetapi kami kesulitan air bersih,” ujarnya.
Alfons mengatakan masyarakat selama ini mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ketika musim kemarau berlangsung, sumur menjadi kering.
“Kalau musim kemarau, sumur menjadi kering. Untuk mencuci saja sangat sulit,” katanya.
Ia menyebut sebenarnya telah tersedia jaringan air bersih, termasuk pipa yang dibangun pemerintah. Namun, jaringan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena tidak dialiri air.
“Ada jaringan air bersih, ada pipa dan sebagainya, tetapi tidak dialiri air,” ujarnya.
Karena itu, Alfons meminta persoalan air bersih menjadi prioritas pemerintah dalam program pembangunan di Skouw.
Sementara itu, warga Skouw Sae, Aser Lanta, mengingatkan DPRK Kota Jayapura agar pengawasan terhadap Otsus benar-benar diarahkan pada kepentingan masyarakat Papua.
Ia mengatakan terdapat perbedaan yang kerap dirasakan masyarakat antara pembahasan kebijakan di tingkat atas dengan kondisi ketika program tersebut sampai ke tingkat kampung.
“Khusus ketika bicara di tingkat atas, ketika turun ke bawah untuk masyarakat bisa berbeda,” kata Aser.
Menurut dia, Otsus sejak awal harus dipahami sebagai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Karena itu, implementasinya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia berharap Pansus Otsus DPRK Kota Jayapura benar-benar menjalankan fungsi pengawasan agar dana Otsus tidak kehilangan tujuan utamanya.
“Otsus ini untuk kepentingan masyarakat Papua. Jadi kami berharap Pansus benar-benar mengurus Otsus agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Papua, khususnya kami di Skouw tiga kampung,” ujarnya.
Aser juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Otsus tidak bermain-main dengan anggaran dan program yang diperuntukkan bagi masyarakat Papua.
“Saya percaya anak-anak Papua yang mengurus Otsus, baik di Pemerintah Provinsi Papua maupun Kota Jayapura, sangat paham tujuan Otsus. Jadi jangan main-main dengan Otsus. Kita malu,” katanya.
(Har)
