Komisi D DPRK Jayapura Evaluasi Perda Tenaga Kerja OAP, CV Maju Makmur Diminta Beri Ruang bagi Anak Papua

Suasana rapat Komisi D DPRK dengan manajemen CV Maju Makmur

Jayapura, Teraspapua.com – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Lokal  dengan menyambangi CV Maju Makmur, Selasa (17/11/2026).

Dalam pertemuan itu, DPRK Jayapura menyoroti sejumlah aspek, mulai dari kebijakan perekrutan tenaga kerja lokal, komposisi pekerja OAP di perusahaan, hingga berbagai kendala yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi ketentuan peraturan daerah tersebut.

Wakil Ketua III DPRK Jayapura, Ferdinan Hanuebi, saat membuka rapat mengatakan pengawasan terhadap implementasi Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal OAP merupakan bagian penting dari tanggung jawab DPRK dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan pembentukannya.

Menurut dia, keberadaan Perda tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua, terutama dalam memperoleh akses pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di Kota Jayapura.

Karena itu, DPRK ingin mengetahui sejauh mana ketentuan dalam Perda telah dilaksanakan oleh perusahaan, termasuk apakah kebijakan perekrutan dan penempatan tenaga kerja sudah memberikan ruang yang adil bagi Orang Asli Papua.

“Melalui pengawasan ini, kami ingin mengetahui apakah ketentuan dalam Perda sudah berjalan sebagaimana mestinya, khususnya dalam memberikan kesempatan kerja dan perlindungan kepada tenaga kerja Orang Asli Papua,” ujarnya.

Ferdinan juga menilai, apabila masih terdapat ketentuan yang belum berjalan optimal, diperlukan penjelasan dari organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Tenaga Kerja, mengenai berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi.

Hambatan tersebut, kata dia, dapat berkaitan dengan mekanisme pengawasan, koordinasi antara pemerintah dan perusahaan, hingga penerapan ketentuan mengenai kewajiban pemberian kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Dia menegaskan, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif atau sekadar memastikan perusahaan mengetahui keberadaan Perda. Lebih dari itu, diperlukan langkah konkret agar regulasi tersebut benar-benar menjadi pedoman dalam pengelolaan dan perekrutan tenaga kerja.

Ferdinan juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, badan usaha milik negara (BUMN), dan perusahaan swasta.

Dengan demikian, perlindungan tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh pihak yang beroperasi dan menjalankan kegiatan usaha di Kota Jayapura.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRK Jayapura, Delly L. Watak, mengatakan pertemuan dengan CV Maju Makmur merupakan bagian dari upaya legislatif mengevaluasi pelaksanaan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal OAP.

Dalam pembahasan tersebut, Delly secara khusus menyoroti Pasal 8 yang mengatur ketentuan terkait perlindungan dan pemberian kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Dia meminta pihak perusahaan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penerapan ketentuan tersebut, terutama dalam proses perekrutan, penempatan, serta komposisi tenaga kerja Orang Asli Papua yang saat ini bekerja di perusahaan.

Menurut Delly, perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di Kota Jayapura perlu memberikan perhatian serius terhadap keberadaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat asli Papua.

Karena itu, DPRK perlu memperoleh gambaran faktual mengenai jumlah pekerja OAP yang telah direkrut, kesesuaian komposisi tenaga kerja dengan ketentuan Perda, serta berbagai persoalan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam proses pemenuhan ketentuan tersebut.

Dia mengatakan, keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan sangat diperlukan agar DPRK bersama pemerintah daerah dan instansi teknis dapat mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan solusi yang tepat.

Delly menegaskan, kegiatan pengawasan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kekurangan atau menyalahkan pihak perusahaan. Sebaliknya, DPRK ingin memastikan terciptanya hubungan industrial yang sehat, sekaligus mendorong peningkatan akses dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

“Perusahaan di Kota Jayapura harus memberikan perhatian terhadap kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua. Karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana implementasi Perda ini dalam proses perekrutan dan pengelolaan tenaga kerja di perusahaan,” demikian substansi penegasan Delly dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi pertanyaan dan perhatian DPRK Jayapura, perwakilan Human Resources Department (HRD) CV Maju Makmur menjelaskan bahwa perusahaan saat ini mempekerjakan sekitar 20 tenaga kerja Orang Asli Papua.

Pihak perusahaan menyebutkan, jumlah tersebut bukan disebabkan oleh kebijakan manajemen yang membatasi atau menutup kesempatan kerja bagi masyarakat asli Papua.

Menurut perwakilan HRD, perusahaan pada prinsipnya tetap membuka kesempatan bagi tenaga kerja OAP untuk melamar dan bekerja sesuai kebutuhan serta kualifikasi pekerjaan yang tersedia.

Namun, dalam pelaksanaannya, jumlah tenaga kerja OAP yang melamar dinilai masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jumlah pekerja Orang Asli Papua yang dapat direkrut perusahaan.

Selain persoalan rekrutmen, HRD CV Maju Makmur juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya terkait tingkat kehadiran atau absensi karyawan.

Persoalan kehadiran tersebut menjadi perhatian manajemen karena berkaitan langsung dengan kedisiplinan pekerja, kelancaran operasional perusahaan, serta pelaksanaan tanggung jawab masing-masing karyawan.

Pihak perusahaan berpandangan, persoalan tersebut perlu ditangani melalui pendekatan pembinaan dan komunikasi yang baik antara manajemen dengan pekerja.

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan berharap kedisiplinan dan tanggung jawab karyawan dapat terus ditingkatkan tanpa mengabaikan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan.

HRD CV Maju Makmur juga memaparkan pemenuhan hak-hak karyawan, khususnya terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa pembayaran THR selama ini berjalan dengan baik dan tidak menjadi persoalan berarti di lingkungan perusahaan.

THR diberikan setiap tahun menjelang Hari Raya Idulfitri dan Natal. Dengan demikian, perusahaan menyatakan telah melaksanakan pemberian tunjangan tersebut pada dua momentum hari raya sesuai kebijakan dan ketentuan yang diterapkan bagi karyawan.

Pihak HRD juga menyebutkan bahwa pemberian THR mengacu pada ketentuan upah minimum yang berlaku atau Upah Minimum Provinsi,” tutupnya.

(All)