Jayapura, Teraspapua.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Kota Jayapura menyampaikan sejumlah pendapat dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi sekaligus penguatan pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Jayapura Tahun 2027.
Sejumlah rekomendasi tersebut mencakup evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Distrik Muara Tami, kepastian hukum bagi pembangunan dan investasi, hingga penguatan kapasitas Bagian Hukum Pemerintah Kota Jayapura.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bapemperda DPR Kota Jayapura, Christa V. Urbinas, saat membacakan laporan pendapat terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Jayapura Tahun 2027 dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPR Kota Jayapura.
Dalam laporannya, Christa menjelaskan bahwa evaluasi terhadap peraturan daerah dan penataan ruang menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Menurut dia, melalui penyampaian laporan perubahan program pembentukan peraturan daerah pada tahun sebelumnya, Bapemperda telah mendorong Pemerintah Kota Jayapura melalui Bagian Hukum untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai peraturan daerah yang telah ditetapkan.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah masih relevan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan daerah, serta kebijakan pemerintah yang terus mengalami perubahan.
Salah satu persoalan yang secara khusus menjadi perhatian Bapemperda adalah perkembangan penyusunan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Distrik Muara Tami.
Penyusunan RDTR dinilai memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian pemanfaatan ruang, sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan wilayah secara terencana dan berkelanjutan.
Selain persoalan penataan ruang, Bapemperda juga menyoroti pentingnya kepastian hukum untuk mendukung pembangunan dan investasi di Kota Jayapura.
Christa menyebutkan, Kota Jayapura memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa, pariwisata, dan berbagai aktivitas ekonomi di Tanah Papua. Namun, potensi tersebut tidak cukup hanya ditopang oleh keunggulan wilayah maupun pembangunan infrastruktur.
Diperlukan dukungan regulasi yang jelas, terarah, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekonomi di Kota Jayapura.
Karena itu, Bapemperda meminta setiap perangkat daerah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan regulasi sejak tahap penyusunan rencana program dan kegiatan.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan memiliki landasan hukum yang memadai serta tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Bapemperda juga memberikan perhatian terhadap pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda), khususnya terkait kesesuaian bentuk badan usaha dan status kekayaan daerah yang dipisahkan.
Menurut Christa, aspek tersebut perlu dicermati secara serius dalam proses pembahasan agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memiliki kejelasan dari sisi kelembagaan dan pengelolaan aset daerah.
Selain substansi regulasi, Bapemperda menilai penguatan kapasitas Bagian Hukum Pemerintah Kota Jayapura merupakan kebutuhan penting dalam mendukung kualitas pembentukan produk hukum daerah.
Bagian Hukum memiliki posisi strategis untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam produk hukum telah memperhatikan kewenangan pemerintah daerah, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta ketepatan dalam perumusan norma hukum.
Dengan demikian, kualitas sebuah peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh proses pembahasan bersama legislatif dan eksekutif, tetapi juga oleh kesiapan perangkat pendukung yang bertanggung jawab dalam aspek legalitas dan harmonisasi regulasi.
Atas dasar itu, Bapemperda secara khusus meminta perhatian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura agar kebutuhan penguatan Bagian Hukum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2027.
Dukungan tersebut diperlukan agar proses penyusunan, harmonisasi, konsultasi, hingga penyempurnaan rancangan peraturan daerah dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
Hal lain yang menjadi sorotan Bapemperda adalah kesiapan dan disiplin dalam pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah Tahun 2027.
Christa menjelaskan, salah satu pelajaran penting dari pengalaman pembentukan peraturan daerah selama ini adalah keterlambatan penyelesaian Perda tidak selalu disebabkan oleh sulitnya pembahasan substansi.
Keterlambatan juga dapat terjadi akibat kurangnya kesiapan dokumen, lambatnya koordinasi antarperangkat daerah, belum optimalnya pembagian tanggung jawab, serta tidak disiplinnya pelaksanaan tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah.
Karena itu, Bapemperda memandang pelaksanaan Propemperda 2027 membutuhkan pengaturan waktu yang lebih disiplin dengan pembagian tanggung jawab yang jelas sejak tahap persiapan.
Tahapan tersebut meliputi persiapan rancangan peraturan daerah, pembentukan tim penyusun, penyusunan naskah akademik, penyusunan Raperda, pembahasan internal, harmonisasi, konsultasi publik, penyempurnaan rancangan, hingga pembahasan bersama DPR Kota Jayapura dan Pemerintah Kota Jayapura.
Menurut Bapemperda, seluruh tahapan tersebut perlu dipersiapkan secara terencana agar tidak terjadi penumpukan agenda pembahasan pada akhir tahun anggaran.
Dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, serta dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai, diharapkan seluruh program pembentukan peraturan daerah Tahun 2027 dapat diselesaikan sesuai target.
Bapemperda berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jayapura sehingga pelaksanaan Propemperda 2027 tidak hanya berorientasi pada jumlah peraturan daerah yang dihasilkan, tetapi juga memperhatikan kualitas, kepastian hukum, dan manfaatnya bagi penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakat Kota Jayapura.
(Har)
