Jayapura, Teraspapua.com – Pasca pelantikan dan serah terima jabatan (Sertijab) Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen (BP-YPK) di tanah Papua periode 2022-2028. Ketua YPK, Joni Y. Betaubun, SH, MH langsung kerja cepat.
Hanya berselang empat hari Sertijab, sosok yang energik ini langsung turun meninjau aset YPK, seperti SD YPK Sion Padang Bulan, Distrik Heram bersama, Direktur Eksekutif YPK, Christina D. Widyastuti bersama Sekertaris dam Wakil Sekertaris Yayasan. Senin (19/6/2023).
Tampak juga Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Christian Sohilait, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Abdul Majid.
Kunjungan ini tentu untuk mengecek persoalan yang terjadi pada sekolah YPK yang sudah berdiri sejak 60 Tahun yang lalu itu. Sehingga akan dicari solusi penyelesaian bersama Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Jayapura.
Kepada sejumlah wartawan Ketua YPK Joni Y. Betaubun mengemukakan, kunjungan yang dilakukan hari ini, setelah mendengar keluhan-keluhan maka kami mendatangi sekolah YPK Sion Padang Bulan. Untuk mengecek langsung apa-apa yang menjadi keluhan.
“Tentu kami mencari solusi. Walau baru serah terima Kamis kemarin dan kurang lebih 4 hari langsung memulai bekerja, walaupun banyak kekurangan tapi kami memulai untuk membenahi satu demi,” ujar Joni Y. Betaubun.
Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura ini mengakui, masih banyak yang harus dikerjakan, tapi yang menjadi prioritas. Memang kita harus memulai membenahi aset YPK di tanah Papua,” sambungnya.
Betaubun menambahkan, hari ini pengurus YPK yang baru sudah mulai berkantor dan melakukan pendataan tehadap aset tetap milik YPK yang ada di tanah Papua.
Sementara itu ujar Betaubun, terkait dengan guru honor yang belum menerima gaji di SD YPK Sion Padang Bulan, tentu karena keterlambatan pihak sekolah dalam memasukan laporan.
Untuk itu Ketuw YPK di tanah Papua ini menegaskan agar hal ini tidak boleh terulang lagi.
Betaubun pun mengakui optimis, untuk sekolah-sekolah YPK yang ada di Kota Jayapura, Dinas Pendidikan Kota Jayapura akan membantu YPK.
“Jadi, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di sekolah – sekolah YPK pihaknya akan melaksanakan FGD.,” bebernya.
Nantinya semua kepala sekolah YPK, pemerhati YPK dan operator sekolah akan diundang. Dimulai dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Sarmi dan Mamberamo Raya.
“Kita lebih banyak mendengar dan mendata sehingga dari sekian banyak permasalah ini kita akan tangani secara baik. Tapi juga kita mendengar penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bagian Keuangan terkait pelaporan,” jelas Betaubun.
Ditempat yang sama Kepala DPPAD Provinsi Papua Provinsi Papua, Christian Sohilait menyebutkan mekanisme penempatan kepala sekolah atau guru ASN semua keputusan dan kewenangan ada di kota
“Dari percakapan hari ini kita bisa selesaikan permasalahan yang terjadi di SD YPK Sion Padang Bulan sementara keterlambatan dana BOS yang belum diterima itu keterlambatan dari penginputan data,” ungkap Sohilait.
Dia berharap teman-teman operator bisa menginput data cepat, sehingga dana Bos bisa didapatkan lagi.
“Ada dua dana BOS yaitu dana BOS pusat dan daerah dana BOS pusat yang paling sulit itu dari pusat karena jika terlambat maka tidak bisa mendapatkan, kalau bos daerah tidak ada masalah,” akuinya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Abdul Majid mengungkapkan Pj Wali Kota tidak membedakan sekolah negeri maupun swasta, semuanya sama.
Bahkan dikatakan guru PNS Kota Jayapura 22,02% ada di sekolah swasta. Terutama sekolah-sekolah Yayasan. Terutama di Yayasan Pendidikan Kristen.
“Kegiatan pengelolaan pendidikan di sekolah – sekolah tidak semuanya pemerintah bisa menampung, sehingga sesuai dengan syarat peraturan perundangan Yayasan selaku pihak ketiga dapat mengelola pendidikan,” ujarnya.
Untuk itu kita bersama YPK berkolaborasi untuk mensupport sekolah YPK. Kita memberikan dukungan sebagaimana arahan PJ. Wali Kota kepada semua sekolah selaku penyelenggara pendidikan,” imbuhnya.
Kepala SD YPK Sion Padang Bulan Yohana Yenthewo juga menambahkan untuk tahun 2003 kami tidak mendapatkan dana BOS. Alasannya sekolah yang sudah 60 tahun berdiri ini tidak mempunyai izin operasional.
“Sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memberikan sangsi administrasi maka berdampak juga bagi kita,” kata Kepsek.
Padahal menurutnya tahun-tahun sebelumnya sekolah ini lancar mendapatkan dana BOS. namun setelah Kemendikbud menertibkan administrasi maka sekolah kami tidak menerima dana BOS,” pungkasnya.
(Har/Ricko)
