Jayapura, Teraspapua.com – Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y Betaubun, menegaskan pentingnya menjaga kemitraan yang kuat antara legislatif dan eksekutif, khususnya dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Papua.
Menurutnya, kemitraan yang sehat tidak semata-mata dibangun melalui dukungan materi, tetapi lebih pada komunikasi yang terbuka dan konsisten dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
“Kemitraan itu harus dijaga. Bukan soal materi, tetapi komunikasi yang baik dan konsistensi dalam bekerja. Itu yang paling penting,” ujarnya dalam rapat kerja pembahasan LKPJ Gubernur Papua Tahun Anggaran 2025 bersama PUPR-PKPP di ruang rapat komisi IV, Jumat (10/4/2026)
Dalam kesempatan itu, Betaubun juga menyinggung pentingnya kepercayaan antara DPR dan mitra kerja. Ia menegaskan bahwa setiap program yang disampaikan harus dijalankan secara konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.
“Kalau kita sudah bicara, harus konsisten dengan apa yang dikerjakan. Itu penting untuk menjaga kepercayaan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti program pembangunan perumahan sebagai salah satu prioritas yang harus mendapat perhatian serius. Menurutnya, sektor perumahan merupakan simbol nyata dari pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Orang Asli Papua (OAP).
Betaubun mengkritik pola bantuan stimulan berupa bahan bangunan yang selama ini dinilai tidak efektif. Ia menilai pendekatan tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
“Kasih stimulan bahan bangunan itu bukan Otsus. Otsus itu harus nyata. Orang Papua harus bisa tinggal di rumah yang layak, bukan hanya menerima bahan yang akhirnya tidak terbangun,” katanya.
Ia mencontohkan pengalaman pribadinya saat menjabat di DPRD Kota, di mana program pembangunan rumah dilakukan secara utuh hingga siap huni. Menurutnya, pendekatan tersebut jauh lebih berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau bangun rumah, masyarakat tinggal masuk bawa barang saja. Itu baru manfaat nyata. Bukan kasih seng atau semen yang akhirnya tidak cukup untuk bangun rumah,” ujarnya.
Betaubun menilai, dengan anggaran Otsus yang cukup besar, Pemerintah Provinsi Papua seharusnya mampu menjalankan program pembangunan rumah secara lebih terstruktur dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia bahkan mengusulkan agar setiap anggota dewan dapat mendorong pembangunan rumah bagi konstituennya dalam jumlah yang signifikan selama masa jabatan, sehingga dampaknya lebih terasa.
“Kalau satu anggota bisa dorong pembangunan 10 rumah saja, itu sudah sangat berarti. Orang akan ingat karena mereka tinggal di rumah dari dana Otsus,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta agar regulasi yang menghambat pembangunan rumah dapat disederhanakan. Menurutnya, persoalan utama di Papua seringkali terletak pada status lahan, sehingga perlu ada solusi yang memudahkan masyarakat.
“Jangan bikin aturan yang terlalu rumit. Yang penting ada pelepasan lahan, identitas jelas, itu sudah cukup untuk mulai bangun,” tegasnya.
Betaubun juga mengajak Dinas PUPR-PKPP untuk lebih berani menghadirkan program yang konkret dan langsung menyentuh masyarakat, dibandingkan kegiatan yang bersifat seremonial.
“Lebih baik kita bangun rumah yang jelas manfaatnya daripada kegiatan yang tidak berdampak langsung. Program harus pro-rakyat,” ujarnya.
Ia menilai, dengan alokasi anggaran yang tepat, pembangunan puluhan unit rumah setiap tahun bukan hal yang mustahil. Hal tersebut dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Kalau kita bisa bangun 30 unit rumah dengan anggaran sekitar Rp9 miliar, kenapa tidak? Dana Otsus itu besar. Harus dimanfaatkan untuk program yang benar-benar menyentuh rakyat,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Betaubun berharap jajaran Dinas PUPR-PKPP dapat memanfaatkan kewenangan dan anggaran yang ada untuk menghadirkan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Tuhan pakai kita untuk menolong banyak orang. Jadi program yang dibuat harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Papua,” pungkasnya.
(har)
