Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua menyoroti tingginya kerawanan bencana banjir di Kabupaten Keerom dalam rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua. Rapat tersebut digelar di ruang Komisi IV DPR Papua, Senin (3/8/2026), dengan agenda evaluasi program kegiatan serta realisasi anggaran tahun berjalan.
Anggota Komisi IV DPR Papua, Valentinene Ibe dari jalur pengangkatan (Otsus) Kabupaten Keerom, mengungkapkan bahwa wilayah Keerom hingga kini masih menjadi salah satu daerah yang rentan terhadap bencana banjir. Ia menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah daerah maupun provinsi dalam memetakan risiko serta memperkuat mitigasi bencana.
“Kami di Keerom rawan banjir. Kami ingin mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Keerom sudah bekerja sama dengan BPBD Provinsi Papua, termasuk apakah sudah tersedia peta lokasi rawan banjir,” ujar Ibe dalam rapat tersebut.
Menurutnya, keberadaan peta rawan bencana menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk wilayah yang memiliki jalur strategis seperti jalan provinsi. Dengan adanya pemetaan yang jelas, pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif guna meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.
Selain itu, Ibe juga menyoroti pentingnya kajian risiko bencana yang komprehensif. Ia menegaskan bahwa kajian tersebut harus menjadi bagian integral dalam program kerja BPBD, sehingga tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan.
“Peta rawan bencana dan kajian risiko bencana ini harus menjadi prioritas dalam program. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih siap dan responsif dalam menghadapi potensi bencana,” katanya.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi IV DPR Papua terhadap kinerja organisasi perangkat daerah, khususnya dalam hal penanggulangan bencana. DPR Papua menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar upaya mitigasi bencana dapat berjalan optimal.
Melalui forum tersebut, Komisi IV berharap BPBD Provinsi Papua dapat meningkatkan kualitas perencanaan, terutama dalam penyusunan peta rawan bencana dan kajian risiko, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran di wilayah Papua.
(rck)
