Oleh: Wakil Ketua III YPK Tanah Papua, Dr. Kristhina R.I. Luluporo, S.IP., M.AP
15 September 2026
I. Pendahuluan
PENDIDIKAN merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak, tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi ekonomi, tempat tinggal, maupun latar belakang sosial.
Dalam konteks Papua, kebijakan pendidikan gratis memiliki arti yang sangat penting. Kondisi geografis, kemiskinan, keterisolasian sejumlah kampung, keterbatasan sarana pendidikan, serta kesenjangan kualitas guru menyebabkan akses pendidikan masih menjadi persoalan serius.
Karena itu, kebijakan pendidikan gratis patut diapresiasi sebagai upaya memperluas akses pendidikan. Namun demikian, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: Apakah pendidikan gratis dengan sendirinya mampu menghasilkan pendidikan yang berkualitas di Papua?
Jawabannya adalah tidak otomatis.
Pendidikan gratis terutama menjawab persoalan akses dan pembiayaan, sedangkan kualitas pendidikan membutuhkan intervensi yang jauh lebih luas.
II. Pendidikan Gratis Bukan Berarti Pendidikan Berkualitas
Kesalahan yang perlu dihindari adalah menganggap bahwa ketika biaya sekolah sudah ditanggung pemerintah, maka persoalan pendidikan telah selesai.
Padahal kualitas pendidikan dipengaruhi sekurang-kurangnya oleh:
1. kualitas guru;
2. kehadiran dan disiplin guru;
3. kualitas kepala sekolah;
4. sarana dan prasarana;
5. ketersediaan buku dan bahan ajar;
6. teknologi pendidikan;
7. kurikulum;
8. kualitas manajemen sekolah;
9. pengawasan;
10. keterlibatan orang tua;
11. kondisi sosial ekonomi keluarga;
12. relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian:
Gratis adalah persoalan akses. Mutu adalah persoalan sistem. Pemerintah dapat menghapus biaya sekolah, tetapi apabila anak tetap belajar dalam ruang kelas yang tidak layak, kekurangan guru, kekurangan buku, dan mendapatkan proses pembelajaran yang tidak efektif, maka kualitas pendidikan tidak akan meningkat secara signifikan.
III. Mengapa Papua Membutuhkan Kebijakan Pendidikan yang Berbeda?
Papua memiliki karakteristik geografis, sosial, budaya dan ekonomi yang berbeda dengan banyak wilayah Indonesia lainnya.
Sekolah di pusat kota tidak dapat disamakan dengan sekolah di kampung terpencil.
Persoalan pendidikan Papua bukan hanya “berapa biaya sekolah?”, tetapi juga:
“Apakah sekolah hadir secara nyata bagi anak Papua?”
Anak yang tinggal di wilayah pesisir, kepulauan, pegunungan dan kampung memiliki tantangan yang berbeda.
Karena itu kebijakan pendidikan harus memperhatikan:
• kondisi geografis;
• transportasi;
• ketersediaan guru;
• bahasa dan budaya lokal;
• kondisi keluarga;
• kebutuhan pangan anak;
• teknologi;
• karakter ekonomi masyarakat;
• serta potensi lokal Papua.
IV. Bahaya Jika Pendidikan Gratis Hanya Berorientasi pada Angka Ada kemungkinan pemerintah berhasil menunjukkan:
• jumlah sekolah meningkat;
• angka partisipasi sekolah meningkat;
• biaya sekolah menjadi nol;
• jumlah penerima bantuan meningkat.
Tetapi pada saat yang sama kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berpikir
kritis anak tidak mengalami peningkatan yang sebanding.
Inilah yang harus dihindari.
Sebab tujuan akhir pendidikan bukan sekadar:
“Anak Papua bersekolah.”
Tetapi: “Anak Papua belajar, berkembang, memiliki kompetensi, berkarakter dan mampu
membangun masa depannya.”
V. Pendidikan Gratis Harus Disertai Investasi Mutu
Jika pemerintah benar-benar ingin pendidikan gratis menjadi instrumen peningkatan
kualitas pendidikan Papua, maka kebijakan tersebut harus disertai sedikitnya 7 agenda besar.
1. Reformasi kualitas guru
Guru adalah faktor paling menentukan dalam proses pendidikan. Pemerintah perlu memperkuat:
• kompetensi guru;
• pelatihan berkelanjutan;
• sertifikasi;
• distribusi guru;
• kesejahteraan;
• evaluasi kinerja;
• dan sistem penghargaan bagi guru yang bertugas di daerah sulit.
2. Penguatan kepala sekolah
Sekolah yang baik membutuhkan kepemimpinan yang baik. Kepala sekolah harus diperlakukan bukan hanya sebagai administrator, tetapi sebagai: pemimpin pembelajaran.
3. Infrastruktur pendidikan
Pendidikan gratis tidak boleh hanya berarti gratis SPP.
Anak Papua membutuhkan:
• ruang kelas yang layak;
• perpustakaan;
• laboratorium;
• sanitasi;
• air bersih;
• listrik;
• internet;
• fasilitas olahraga;
• dan lingkungan sekolah yang aman.
4. Pendidikan kontekstual Papua
Kurikulum harus memberikan ruang yang lebih besar bagi budaya Papua, bahasa lokal, sejarah Papua, lingkungan hidup, pangan lokal, kewirausahaan, keterampilan dan kehidupan masyarakat kampung.
Anak Papua harus belajar tentang dunia, tetapi juga harus memahami tanah dan
masyarakatnya sendiri.
5. Penguatan pendidikan kampung
Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah di kampung.
Jangan sampai: Semakin jauh sekolah dari pusat pemerintahan, semakin rendah kualitas pelayanannya.
Justru anak-anak di daerah terpencil membutuhkan afirmasi yang lebih besar.
6. Pengawasan penggunaan anggaran
Pendidikan gratis membutuhkan anggaran besar.
Karena itu harus ada:
• transparansi;
• akuntabilitas;
• audit;
• pelaporan;
• partisipasi masyarakat;
• dan evaluasi hasil.
Yang harus diukur bukan hanya berapa rupiah yang dikeluarkan, tetapi berapa besar perubahan kualitas belajar anak yang dihasilkan.
7. Keterlibatan orang tua
Pendidikan gratis tidak berarti orang tua tidak lagi memiliki tanggung jawab.
Orang tua tetap harus:
• memastikan anak hadir di sekolah;
• mendampingi belajar;
• membangun karakter;
• menjaga disiplin;
• dan ikut mengawasi sekolah.
VI. Posisi Strategis YPK Tanah Papua
Dalam konteks YPK Tanah Papua, kebijakan pendidikan gratis harus dilihat secara strategis. YPK tidak boleh hanya menjadi penerima kebijakan pemerintah, tetapi harus menjadi mitra kritis pemerintah dalam membangun mutu pendidikan Papua.
YPK dapat menawarkan konsep:
“Pendidikan Gratis, Bermutu, Berkarakter dan Kontekstual Papua.”
Dengan demikian YPK dapat mempertahankan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Kristen yang tidak hanya mengejar jumlah peserta didik, tetapi membangun manusia.
YPK dapat berperan dalam:
1. pengembangan sekolah unggulan;
2. peningkatan kompetensi guru;
3. pendidikan karakter Kristen;
4. penguatan literasi dan numerasi;
5. pendidikan berbasis budaya Papua;
6. pendidikan kewirausahaan;
7. digitalisasi sekolah;
8. pengembangan pendidikan kampung;
9. kemitraan pemerintah dan gereja;
10. pengembangan pendidikan tinggi YPK.
VII. Pendidikan Gratis dan Diakonia Pendidikan
Bagi YPK, pendidikan juga merupakan bagian dari diakonia.
Karena itu masyarakat tidak boleh memahami pendidikan hanya sebagai:
“Pemerintah sudah membayar, maka gereja dan masyarakat tidak perlu berbuat
apa-apa.”
Sebaliknya, perlu dibangun semangat:
Pemerintah membiayai pendidikan sebagai kewajiban negara, sedangkan gereja, yayasan, orang tua dan masyarakat mengambil bagian sebagai tanggung jawab bersama.
Dalam konteks ini, diakonia pendidikan YPK tetap mempunyai relevansi. Bukan untuk menggantikan kewajiban pemerintah, tetapi untuk memperkuat kualitas dan keberlanjutan pendidikan.
VIII. Model Kebijakan yang Disarankan
Saya menyarankan YPK Tanah Papua mendorong model:
GRATIS – MUTU – KONTEKSTUAL – AKUNTABEL
GRATIS – tidak boleh ada anak Papua kehilangan kesempatan sekolah karena kemiskinan.
MUTU – setiap anak harus mendapatkan guru, fasilitas dan pembelajaran yang berkualitas.
KONTEKSTUAL- pendidikan harus sesuai dengan realitas budaya, geografis dan kebutuhan Papua.
AKUNTABEL – setiap anggaran pendidikan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
IX. Rekomendasi Kebijakan
Untuk pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan di Tanah Papua:
1. Jangan menjadikan pendidikan gratis sebagai indikator tunggal keberhasilan pendidikan.
2. Tetapkan indikator keberhasilan berdasarkan hasil belajar peserta didik, bukan hanya jumlah sekolah dan jumlah penerima bantuan.
3. Prioritaskan peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah.
4. Berikan afirmasi yang lebih kuat kepada sekolah di kampung dan daerah terpencil.
5. Kembangkan kurikulum pendidikan yang kontekstual dengan Tanah Papua.
6. Bangun sistem pengawasan anggaran pendidikan yang transparan.
7. Libatkan YPK, gereja, masyarakat adat, orang tua dan lembaga pendidikan dalam perencanaan pendidikan.
8. Jadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia Papua, bukan sekadar program politik lima tahunan
X. Penutup
Pendidikan gratis adalah kebijakan yang baik, tetapi tidak boleh berhenti pada penghapusan biaya pendidikan. Papua tidak hanya membutuhkan sekolah gratis.
Papua membutuhkan sekolah yang hidup, guru yang hadir, pembelajaran yang bermutu, fasilitas yang layak, kepemimpinan yang kuat, dan pendidikan yang menghargai identitas serta masa depan anak Papua.
Karena itu, pesan yang perlu disampaikan adalah:
“Jangan hanya gratiskan sekolahnya, tetapi tingkatkan mutunya. Jangan hanya
bangun gedungnya, tetapi bangun manusianya. Jangan hanya sekolahkan anak
Papua, tetapi persiapkan mereka menjadi manusia Papua yang cerdas,
berkarakter, mandiri dan mampu membangun Tanah Papua.”
Dan bagi YPK Tanah Papua, saya kira kalimat strategis yang sangat kuat adalah:
“YPK tidak menolak pendidikan gratis. YPK menolak jika pendidikan gratis berhenti pada pembiayaan, tetapi tidak menghasilkan mutu. Karena yang diperjuangkan YPK bukan sekadar anak Papua bersekolah, melainkan anak Papua memperoleh pendidikan yang bermutu dan masa depan yang bermartabat.”
