DPR Papua Siap Berikan Izin Prinsip, Tunjang Program Prioritas MRP

Ketua MRP dan Ketua DPR Papua, saat diwawancarai awak media di Kantor MRP.

Jayapura,Teraspapua.com – Kondisi keuangan Majelis Rakyat Papua (MRP), ditahun ini anggaran kami Rp 41 milyar. Namun di triwulan I ini anggarannya sudah habis, sehingga kegiatan-kegiatan kami tidak jalan.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua MRP Nerlince Wamuar Rollo, kepada awak media usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, di Kantor MRP, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Nerlince, anggaran 41 milyar ini kami gunakan untuk gaji Anggota MRP dan gaji staf sekitar 26 milyar, yang sisanya kami gunakan untuk kegiatan anggota dan sekertariat.

“Oleh karena itu, kami minta ada penambahan anggaran sekitar Rp 54 milyar untuk kegiatan emergensi terkait sosialisasi tentang kursi pengangkatan, DPRK, DPRP, dan juga Pilgub. Jika tidak ada penambahan anggaran maka kami tidak bisa melaksanakannya,” imbunhnya.

Kami berharap Ketua DPR bisa menindak lanjutinya, sehingga rencana penjaringan aspirasi dan soasialisasi tentang kursi pengangkatan, DPRK, DPRP, dan juga Pilgub bisa berjalan.

Menangapi maslah tersebut, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, mengungkapkan anggarannya sudah terpakai habis karena itu lebih banyak ke gaji. Sedangkan dalam waktu dekat ada proses Pilgub, dimana Pilgub ini, MRP mempunyai sala satu tugas pokok yaitu memberikan pertimbangan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur terkait pertimbangan keaslian.

Bagai mana MRP bisa melaksanakan tugas itu, kalau tidak ditunjang dengan biaya. Tentu, lanjut kata Banua Rouw, kami tahu MRP akan bentuk Pansus untuk memverifikasi apakah orang asli Papua atau ka tidak itu butuh biaya.

“Ini tugas utama MRP, untuk itu kami DPR Papua akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif meminta melakukan

Foto bersama Ketua DPR Papua dan Ketua MRP beserta Anggota , usai pertemuan di rauang rapat MRP.

mendahului APBD supaya tugas utama MRP ini tidak terganggu,” tegasnya.

“Pada prinsipnya, kami DPR Papua siap memberikan kebijakan untuk mendahului APBD gunakan anggaran untuk pembiayaan pos-pos yang menjadi penting dan prioritas di lembaga MRP,” tandasnya.