Jayapura, Teraspapua.com – Ketua Komisi VI DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menghadiri rapat terbuka Senat Fakultas Hukum (FH) Universitas Cenderawasih (Uncen) yang digelar dalam rangka penyampaian visi, misi, arah kebijakan, dan program kerja dari dua calon Dekan periode 2025–2029, yakni Yustus Pondayar dan Hotlan Samosir. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Fakultas Hukum Uncen, Senin (22/9/2025).
Joni Y. Betaubun, yang merupakan anggota DPR Papua dari Fraksi PDI Perjuangan, tampak hadir mengenakan setelan batik motif Papua. Ia duduk di barisan depan bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Anthonius M. Ayorbaba, mantan Rektor Uncen Onesimus Sahuleka, serta beberapa dosen Fakultas Hukum lainnya.
Sebagai informasi, Joni Betaubun bukanlah orang baru di lingkungan kampus “merah”. sebutan akrab untuk FH Uncen. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Uncen pada tahun 2005–2006 dan juga tercatat sebagai dosen FH Uncen pada periode 2006 hingga 2013.
Dalam kesempatan tersebut, Betaubun menyampaikan apresiasinya terhadap proses demokratisasi kampus yang sedang berlangsung. Ia menilai bahwa penyampaian visi dan misi oleh kedua calon dekan merupakan bagian penting dalam menentukan arah masa depan Fakultas Hukum.
“Saya senang melihat bagaimana kedua calon memaparkan visi dan misi mereka secara terbuka. Ini menunjukkan kedewasaan demokrasi di lingkungan akademik kita,” ujarnya kepada Teraspapua.com.
Betaubun menyoroti beberapa poin penting dari paparan kedua calon. Ia menyebutkan bahwa Yustus Pondayar, dalam presentasinya, menekankan lima tahun telah membangun jaringan alumni secara baik. Menanggapi hal itu, Betaubun meminta agar apa yang telah dirintis bersama alumni tidak hanya berhenti sebagai program, tetapi dilanjutkan dan diperkuat selama periode kepemimpinan berikutnya.
“Kalau sudah dirintis selama lima tahun, maka pertanyaannya adalah, apa yang akan dilakukan bersama alumni ke depan. Ini penting agar alumni bisa berperan lebih konkret dalam pengembangan Fakultas Hukum,” tegasnya.
Sementara itu, kepada calon dekan lainnya, Hotlan Samosir, yang dalam pemaparannya menyebut keterlibatan alumni belum maksimal, Betaubun memberikan masukan agar ke depan dilakukan pendekatan dan strategi yang tepat untuk membangun sinergi lebih kuat dengan alumni.
“Kalau memang selama ini keterlibatan alumni belum maksimal, maka ke depan perlu ada program konkrit untuk merangkul mereka. Alumni adalah aset penting bagi fakultas,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Betaubun juga mengangkat isu terkait efisiensi anggaran yang saat ini terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Ia mengingatkan bahwa dalam konteks keterbatasan anggaran, program-program kerja harus disusun secara realistis namun tetap mengedepankan kesejahteraan sivitas akademika.
“Saya dengar tadi banyak bicara tentang kesejahteraan. Itu hal yang benar dan penting. Tapi jangan lupa, uang bukan segalanya. Pertanyaannya sekarang: bagaimana bentuk konkretnya. Ini yang perlu dijawab oleh kedua calon,” kata Betaubun di hadapan para profesor dan undangan yang hadir.
Sebagai Legislator Papua, Betaubun juga mengungkapkan bahwa dalam kegiatan resesnya, ia sempat berdiskusi dengan Yustus Pondayar mengenai kebutuhan pembangunan gedung
baru bagi Fakultas Hukum. Permintaan tersebut, katanya, telah ia catat dan akan diperjuangkan untuk masuk dalam program reses.
“Saat reses, Pak Yustus datang dan menyampaikan bahwa Fakultas Hukum membutuhkan gedung baru. Saya bilang, kita akan coba dorong dalam program reses. Ini bukan soal individu, tapi soal kelembagaan. Saya juga alumni di sini, dan tidak pernah lupa dengan kampus merah ini,” pungkasnya.
(Arc/Rck)
