Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua secara tegas melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan agenda rutin yang memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam rapat bersama jajaran Dinas PUPR-PKPP Papua yang berlangsung di ruang kerja komisi, Jumat (10/4/2026), ia menyampaikan bahwa proses ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan di Provinsi Papua.
“Ini merupakan agenda rutin antara dinas terkait dan komisi. Hasil pembahasan ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi dewan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Edward menjelaskan, melalui forum tersebut Komisi IV DPR Papua ingin memastikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengakui tidak seluruh anggota komisi dapat hadir dalam rapat tersebut. Namun, dari total 11 anggota, tujuh di antaranya mengikuti jalannya pembahasan, sementara lainnya berhalangan karena agenda kedinasan.
“Ketidakhadiran beberapa anggota tidak mengurangi komitmen kami. Kami tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Dalam evaluasi itu, Komisi IV menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan realisasi program, baik dari sisi fisik maupun anggaran. DPR Papua meminta penjelasan rinci terkait capaian kinerja Dinas PUPR-PKPP selama tahun 2025, termasuk berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Menurut Edward, meskipun terjadi transisi kepemimpinan di internal dinas, tanggung jawab pelaksanaan program tetap melekat pada pimpinan organisasi perangkat daerah.
“Yang paling utama, kami ingin mendengar realisasi pekerjaan, baik fisik maupun anggaran, serta kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2025,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran strategis sektor PUPR sebagai bagian dari pelayanan dasar masyarakat. Menurutnya, penyediaan air bersih, pembangunan perumahan layak huni, serta infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Selama ini pelayanan dasar sering dikaitkan dengan sektor kesehatan dan pendidikan. Namun PUPR juga memiliki peran penting sebagai pelayanan dasar karena menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat,” jelasnya.
DPR Papua berharap, melalui evaluasi ini, kinerja Dinas PUPR-PKPP dapat terus ditingkatkan, terutama dalam menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua.
Sementara itu,Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Papua, Natirmalus D. Renyaan, menegaskan bahwa arah kebijakan program tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada sektor perumahan serta pembangunan infrastruktur jalan.
Menurut Renyaan, fokus tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah daerah yang mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan. Dalam hal ini, Dinas PUPR-PKPP menjalin kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Pertanian, guna mendukung pengembangan kawasan pertanian di Papua.
“Khusus untuk infrastruktur jalan, kami berkolaborasi dengan Dinas Pertanian. Saat ini pemerintah provinsi mendukung program pangan nasional yang diprakarsai Presiden Prabowo Subianto, di mana Papua juga mulai melakukan penanaman padi,” ujar Renyaan.
Ia menjelaskan, dukungan yang diberikan PUPR-PKPP tidak hanya pada pembangunan jalan akses, tetapi juga penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti irigasi dan air baku. Upaya tersebut turut melibatkan balai-balai teknis terkait, termasuk balai sungai dan balai jalan.
Di sektor perumahan, PUPR-PKPP Papua juga memperkuat sinergi dengan instansi teknis lain seperti balai perumahan dan balai cipta karya. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi rumah di seluruh wilayah Papua sebagai dasar penyusunan program yang lebih tepat sasaran.
Renyaan mengungkapkan, pada tahun 2026 pihaknya menargetkan sekitar 2.500 unit rumah yang sedang dalam tahap validasi data. Pendataan ini mencakup klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, guna memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
“Kami harus memilah dengan jelas antara masyarakat yang masuk kategori miskin namun memiliki penghasilan, dengan yang benar-benar tidak memiliki penghasilan sama sekali. Ini penting agar program bantuan tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, program bantuan rumah swakelola juga mulai dianggarkan, dengan alokasi awal sekitar lima unit rumah untuk masing-masing kabupaten atau lima kepala keluarga per daerah. Meski masih terbatas, program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat.
Renyaan berharap dukungan dari DPR Papua, khususnya Komisi IV, dapat memperkuat program-program tersebut, termasuk melalui alokasi anggaran otonomi khusus (otsus), sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Di sisi lain, PUPR-PKPP Papua saat ini juga tengah fokus menangani dampak bencana alam yang terjadi akibat curah hujan tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan debit air, khususnya di kawasan Danau Sentani, telah menyebabkan genangan yang berdampak langsung pada permukiman warga.
Pihaknya kini melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang terdampak, terutama di wilayah pesisir Danau Sentani. Kondisi tersebut tidak hanya merusak hunian warga, tetapi juga memicu persoalan kesehatan di tengah masyarakat.
“Bersama rombongan gubernur, kami melihat langsung kondisi di lapangan. Penyakit mulai mewabah di kawasan pesisir Danau Sentani, terutama menyerang anak-anak dan orang tua,” ungkapnya.
Ia menambahkan, banyak warga yang terpaksa tinggal di rumah yang tergenang air, bahkan tidur di atas papan di tengah genangan. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah.
“Kami berharap dalam waktu dekat bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak langsung. Ini menjadi prioritas kami saat ini,” kata Renyaan.
Dengan berbagai program yang disiapkan, PUPR-PKPP Papua menargetkan pembangunan infrastruktur dan perumahan di tahun 2026 tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat, terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana.
Jayapura, Teraspapua.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Papua, Natirmalus D. Renyaan, menegaskan bahwa arah kebijakan program tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada sektor perumahan serta pembangunan infrastruktur jalan.
Menurut Renyaan, fokus tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah daerah yang mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan. Dalam hal ini, Dinas PUPR-PKPP menjalin kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Pertanian, guna mendukung pengembangan kawasan pertanian di Papua.
“Khusus untuk infrastruktur jalan, kami berkolaborasi dengan Dinas Pertanian. Saat ini pemerintah provinsi mendukung program pangan nasional yang diprakarsai Presiden Prabowo Subianto, di mana Papua juga mulai melakukan penanaman padi,” ujar Renyaan.
Ia menjelaskan, dukungan yang diberikan PUPR-PKPP tidak hanya pada pembangunan jalan akses, tetapi juga penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti irigasi dan air baku. Upaya tersebut turut melibatkan balai-balai teknis terkait, termasuk balai sungai dan balai jalan.
Di sektor perumahan, PUPR-PKPP Papua juga memperkuat sinergi dengan instansi teknis lain seperti balai perumahan dan balai cipta karya. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi rumah di seluruh wilayah Papua sebagai dasar penyusunan program yang lebih tepat sasaran.
Renyaan mengungkapkan, pada tahun 2026 pihaknya menargetkan sekitar 2.500 unit rumah yang sedang dalam tahap validasi data. Pendataan ini mencakup klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, guna memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
“Kami harus memilah dengan jelas antara masyarakat yang masuk kategori miskin namun memiliki penghasilan, dengan yang benar-benar tidak memiliki penghasilan sama sekali. Ini penting agar program bantuan tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, program bantuan rumah swakelola juga mulai dianggarkan, dengan alokasi awal sekitar lima unit rumah untuk masing-masing kabupaten atau lima kepala keluarga per daerah. Meski masih terbatas, program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat.
Renyaan berharap dukungan dari DPR Papua, khususnya Komisi IV, dapat memperkuat program-program tersebut, termasuk melalui alokasi anggaran otonomi khusus (otsus), sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Di sisi lain, PUPR-PKPP Papua saat ini juga tengah fokus menangani dampak bencana alam yang terjadi akibat curah hujan tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan debit air, khususnya di kawasan Danau Sentani, telah menyebabkan genangan yang berdampak langsung pada permukiman warga.
Pihaknya kini melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang terdampak, terutama di wilayah pesisir Danau Sentani. Kondisi tersebut tidak hanya merusak hunian warga, tetapi juga memicu persoalan kesehatan di tengah masyarakat.
“Bersama rombongan gubernur, kami melihat langsung kondisi di lapangan. Penyakit mulai mewabah di kawasan pesisir Danau Sentani, terutama menyerang anak-anak dan orang tua,” ungkapnya.
Ia menambahkan, banyak warga yang terpaksa tinggal di rumah yang tergenang air, bahkan tidur di atas papan di tengah genangan. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah.
“Kami berharap dalam waktu dekat bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak langsung. Ini menjadi prioritas kami saat ini,” kata Renyaan.
Dengan berbagai program yang disiapkan, PUPR-PKPP Papua menargetkan pembangunan infrastruktur dan perumahan di tahun 2026 tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat, terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana.
(har)
