Jayapura, Teraspapua.com – Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun,SH, MH, menegaskan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki posisi strategis dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, HMI tidak boleh hanya berorientasi mencetak kader untuk kepentingan organisasi, tetapi juga harus berperan membentuk generasi Indonesia yang berintegritas, berkapasitas intelektual, dan bertanggung jawab terhadap bangsa serta negara.
Hal itu disampaikan Joni saat menjadi pemateri dalam Basic Training Latihan Kader I HMI Cabang Jayapura Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) yang dirangkaikan dengan Dialog Kebangsaan bertema “Hakikat Kemerdekaan Indonesia: Antara Cita-cita, Masa Depan, dan Tantangan” di Sekretariat HMI Kota Raja, Kota Jayapura, Papua, Kamis (20/8/2026).
“Kader HMI memiliki tantangan untuk mampu menempatkan nilai keislaman dan keindonesiaan secara seimbang. Kader HMI harus mampu menjadi Muslim yang baik sekaligus menjadi warga negara yang bertanggung jawab,” kata Joni.
Menurut dia, nilai keislaman dan kebangsaan tidak semestinya dipertentangkan. Keduanya justru menjadi landasan bagi kader HMI untuk berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Joni mengatakan kader HMI harus memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan sosial, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, demokrasi, penegakan hukum, korupsi, lingkungan, ekonomi, perkembangan teknologi, hingga masa depan generasi muda.
“Kader HMI tidak cukup hanya menguasai teori dan aktif dalam kegiatan organisasi. Mereka juga harus mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi gagasan dan tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kader HMI harus mampu menjawab persoalan bangsa,” ujarnya.
Ia menilai generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan arah perjalanan Indonesia. Karena itu, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton sejarah, tetapi harus tampil sebagai aktor perubahan.
“Masa depan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, DPR, maupun elite politik. Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton sejarah. Mahasiswa harus menjadi aktor perubahan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Joni menyampaikan tiga agenda besar yang perlu menjadi perhatian generasi muda Papua dan Indonesia, yakni membangun manusia, membangun keadilan, dan membangun integritas.
Menurutnya, pembangunan manusia tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pengetahuan, karakter, serta kemampuan generasi muda menghadapi perubahan zaman.
Sementara itu, pembangunan keadilan harus memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun integritas menjadi modal utama agar generasi muda tidak terjebak dalam praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, maupun kepentingan yang merugikan masyarakat.
Joni juga mengingatkan mahasiswa dan kader HMI agar memiliki keberanian berpikir serta keberanian bersuara sebagai kelompok intelektual.
Menurut dia, keberanian berpikir berarti mahasiswa tidak boleh menerima informasi begitu saja. Setiap informasi harus diverifikasi, data diuji, dan argumentasi dibangun berdasarkan pengetahuan yang memadai.
Selain itu, mahasiswa juga harus berani menyampaikan kritik ketika melihat ketidakadilan. Namun, kritik tersebut harus didasarkan pada pengetahuan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kritik harus berbasis pengetahuan dan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberanian mengkritik harus diiringi kemampuan menawarkan solusi agar demokrasi berjalan secara sehat.
Dalam materinya, Joni juga mengajak peserta memahami makna kemerdekaan Indonesia secara lebih luas. Menurut dia, kemerdekaan tidak boleh dimaknai hanya sebagai peristiwa sejarah pada 17 Agustus 1945 ataupun sebatas upacara dan pengibaran bendera Merah Putih.
“Kemerdekaan adalah cita-cita yang harus terus diperjuangkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan awal perjalanan bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.
Ia mengajak peserta untuk mempertanyakan sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan, khususnya di Papua.
“Apakah masyarakat Indonesia sudah benar-benar merasakan kemerdekaan dalam seluruh dimensi kehidupan? Khusus di Papua, apakah masyarakat telah merasakan kemerdekaan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan kesejahteraan? Indonesia seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya?” ujar Joni.
Menurut dia, hakikat kemerdekaan adalah memastikan setiap warga negara memperoleh penghormatan terhadap harkat dan martabatnya tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, daerah, status sosial, latar belakang ekonomi, maupun identitas budaya.
Joni menjelaskan, kemerdekaan memiliki tiga makna utama. Pertama, merdeka dari penjajahan, termasuk berbagai bentuk penjajahan modern seperti kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, korupsi, diskriminasi, dan ketimpangan pembangunan.
Kedua, merdeka menentukan masa depan. Menurut dia, Indonesia harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengelola sumber daya alam, serta menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional.
Ketiga, merdeka dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan kebebasan berpendapat, berorganisasi, maupun mengkritik pemerintah harus dilakukan secara bertanggung jawab, disertai argumentasi yang kuat dan solusi yang konstruktif.
Joni juga mengingatkan bahwa Pembukaan UUD 1945 telah menegaskan tujuan kemerdekaan, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.
“Ukuran kemerdekaan tidak cukup hanya dengan pertanyaan apakah masyarakat sudah bebas. Kemerdekaan akan kehilangan maknanya apabila masih ada masyarakat yang tidak memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan ekonomi, perlindungan hukum, dan pembangunan yang layak,” katanya.
Dalam konteks Papua, Joni menilai generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal pembangunan. Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan seperti HMI diharapkan menjadi ruang pembentukan kader yang kritis, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
Menurut dia, kader HMI harus mampu melihat persoalan Papua dan Indonesia secara objektif berdasarkan data dan pengetahuan, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Merdeka bukan titik akhir. Kemerdekaan adalah tanggung jawab yang harus terus diperjuangkan,” tegas Joni.
Selain Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, SH, MH, dua pemateri lain yaitu, Pembantu Rektor III Uncen, Dr. Septinus Saa, S.Sos, M.Si dam Kabag Ops Poresta Jayapura Kota, Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polresta Jayapura, Kompol I Nengah S. Gapar, S.Sos., M.M.
(Har)
