Jayapura, Teraspapua.com – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi bagi keluarga besar PDI Perjuangan Papua untuk kembali mengingat semangat Trisakti yang digagas Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno.
Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM DPD PDI Perjuangan Papua, Baharudin Farawowan, mengatakan semangat Trisakti masih relevan untuk menjadi pijakan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri secara ekonomi, serta memiliki kepribadian sebagai bangsa.
Hal itu disampaikan Baharudin kepada wartawan seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua di halaman Kantor DPD PDI Perjuangan Papua, Jalan Banteng Nomor 8, Kotaraja, Abepura, Kota Jayapura, Senin (17/8/2026).
Menurut Baharudin, peringatan 17 Agustus tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Bagi PDI Perjuangan, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk kembali merefleksikan cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang diperjuangkan para pendiri bangsa.
Ia mengatakan Trisakti yang meliputi berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan merupakan bagian penting dari identitas perjuangan PDI Perjuangan.
“Trisakti bagi PDI Perjuangan adalah napas dan identitas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” kata Baharudin.
Baharudin juga menilai pelaksanaan upacara HUT ke-81 RI di lingkungan PDI Perjuangan Papua memiliki makna sebagai bagian dari konsolidasi organisasi dan politik.
Menurut dia, DPD PDI Perjuangan Papua saat ini terus melakukan pembenahan serta konsolidasi internal secara struktural, mulai dari tingkat bawah hingga jajaran pengurus di atasnya.
Konsolidasi tersebut, kata dia, diarahkan untuk memperkuat organisasi sekaligus memastikan setiap kebijakan dan perjuangan politik PDI Perjuangan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“DPD PDI Perjuangan sementara ini terus berbenah dan melakukan konsolidasi internal secara struktural dari bawah untuk merebut kekuasaan dan mengelolanya bagi kepentingan rakyat Papua, bangsa, dan negara,” ujarnya.
Ia menegaskan, kekuasaan politik bagi PDI Perjuangan bukan semata-mata tujuan, melainkan instrumen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dalam konteks Papua, Baharudin mengatakan semangat Trisakti juga harus diterjemahkan dengan menghormati adat dan kebudayaan masyarakat setempat.
Ia menilai identitas Papua dengan kekayaan adat dan budayanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia.
Baharudin juga mengingatkan pentingnya memberikan penghormatan kepada para pejuang asal Papua yang dinilai turut berkontribusi dalam perjalanan sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kepribadian bangsa Indonesia di Tanah Papua dengan adat dan budaya yang kita miliki tidak terlepas dari perjuangan para pejuang asal Papua yang ikut menggenapkan Indonesia dalam menyempurnakan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Karena itu, menurut dia, momentum 17 Agustus harus menjadi ruang untuk kembali mengingat jasa para pejuang sekaligus memperkuat semangat nasionalisme.
Ia menyebut semangat tersebut merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari perjuangan PDI Perjuangan dalam menjaga nasionalisme dan keutuhan NKRI.
Baharudin kemudian menyoroti aspek kemandirian ekonomi atau berdikari yang menjadi salah satu prinsip utama Trisakti.
Menurut dia, Papua memiliki potensi besar untuk membangun ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber pangan lokal. Salah satu yang dinilai memiliki potensi besar adalah sagu.
Ia mengatakan sagu tidak hanya merupakan bagian dari identitas pangan masyarakat Papua, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kita memiliki sagu sebagai makanan pokok yang harus dijadikan sebagai makanan unggulan di Tanah Papua,” ujarnya.
Baharudin mengatakan penguatan pangan lokal perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan Papua ke depan. Menurut dia, ketahanan pangan tidak boleh hanya dipandang dari sisi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan masyarakat atas sumber daya yang dimiliki.
Dalam kesempatan tersebut, Baharudin juga menyampaikan sikap kritis terhadap proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai berpotensi bersinggungan dengan hak-hak masyarakat atas sumber daya dan pangan.
Ia menegaskan PDI Perjuangan Papua menolak proyek pembangunan yang mengabaikan hak dan kepentingan rakyat, khususnya terkait penguasaan sumber daya pangan dan ruang hidup masyarakat.
“Kami menolak keras proyek-proyek PSN yang menggunakan hak-hak kedaulatan rakyat di bidang pangan untuk menjadikannya sebagai komoditas politik, baik yang bersifat nasional maupun internasional,” katanya.
Menurut Baharudin, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pangan, tetapi juga menyentuh berbagai bidang strategis seperti pertambangan dan pertanian.
Ia menilai pengelolaan sumber daya alam harus tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Baharudin mengatakan peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan bangsa sekaligus memikirkan masa depan Indonesia dari berbagai daerah, termasuk Papua sebagai wilayah paling timur Indonesia.
“Ini yang kemudian hari ini kita jadikan sebagai bahan renungan untuk sebuah bangsa yang berdaulat, berbangsa, dan bernegara yang sama-sama kita cintai, dari ujung timur Indonesia,” tuturnya.
Ia berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada pengibaran bendera dan upacara seremonial. Menurut dia, kemerdekaan harus diterjemahkan dalam bentuk keberpihakan terhadap rakyat, penguatan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, serta penghormatan terhadap kebudayaan dan identitas masyarakat Papua.
Bagi PDI Perjuangan Papua, kata Baharudin, semangat tersebut menjadi bagian dari perjuangan untuk memastikan kemerdekaan benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.
(Har)
