Surabaya, Teraspapua.com – Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen), Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H., mengikuti Pertemuan Badan Kerja Sama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia Wilayah Timur yang berlangsung di Hotel Platinum Surabaya, 14–16 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis bagi para pimpinan fakultas hukum perguruan tinggi negeri untuk memperkuat koordinasi, memperluas jejaring kerja sama, serta merumuskan arah pengembangan pendidikan tinggi hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan global.
Momen ini mengusung tema “Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum melalui Penguatan Kurikulum dan Sinergi Global”, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan hukum, memperkuat daya saing lulusan, serta membangun kolaborasi antarfakultas hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (Unesa) bertindak sebagai tuan rumah dalam pertemuan yang dihadiri para dekan dan perwakilan fakultas hukum perguruan tinggi negeri tersebut.
Bagi Fakultas Hukum Uncen, keikutsertaan dalam forum ini menjadi kesempatan untuk memperluas pertukaran gagasan, membangun kemitraan akademik, serta mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan tinggi hukum yang dapat mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan institusi.
Dekan Fakultas Hukum Uncen, Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H., menilai penguatan kurikulum dan sinergi global merupakan aspek penting dalam pengembangan pendidikan tinggi hukum agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika dunia kerja.
Menurut Yustus, perguruan tinggi hukum perlu terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial yang berpengaruh terhadap praktik hukum. Karena itu, pengembangan kurikulum perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, kompetensi lulusan, dan perkembangan hukum di tingkat nasional maupun internasional.
“Pertemuan ini menjadi ruang strategis bagi para pimpinan fakultas hukum untuk bertukar gagasan dan pengalaman, sekaligus merumuskan langkah bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum. Kami berharap hasil pembahasan dalam forum ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan Fakultas Hukum Uncen agar semakin adaptif, kompetitif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Yustus.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antarfakultas hukum melalui pertukaran akademik, penelitian bersama, peningkatan kapasitas dosen, serta pengembangan program pendidikan yang relevan dengan tantangan hukum masa kini.
Menurutnya, kolaborasi ant perguruan tinggi menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas akses terhadap pengetahuan dan pengalaman akademik, sekaligus mendorong peningkatan kualitas lulusan fakultas hukum.
“Sinergi antarfakultas hukum perlu dibangun secara berkelanjutan. Melalui kerja sama yang konkret, perguruan tinggi dapat saling melengkapi keunggulan masing-masing, memperkuat riset, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini penting agar lulusan hukum memiliki kompetensi yang kuat serta mampu berkontribusi bagi pembangunan dan penegakan hukum,” katanya.
Agenda utama pertemuan BKS Dekan FH PTN Wilayah Timur Indonesia meliputi pembahasan penguatan kurikulum pendidikan tinggi hukum, pengembangan kerja sama internasional, sosialisasi pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Hukum, serta pembahasan kepengurusan BKS.
Rangkaian kegiatan dikemas melalui sesi berbagi pengalaman atau sharing session dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion atau FGD). Forum tersebut dirancang untuk menghimpun pandangan dari berbagai perguruan tinggi sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi pengembangan pendidikan tinggi hukum di Indonesia.
Pembahasan kurikulum menjadi salah satu agenda penting mengingat perguruan tinggi hukum dituntut menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki kemampuan analisis, keterampilan praktik, integritas, serta kepekaan terhadap persoalan hukum di tengah masyarakat.
Sementara itu, kerja sama internasional dipandang sebagai peluang untuk memperluas jejaring akademik, meningkatkan kualitas penelitian, serta membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan institusi pendidikan tinggi di luar negeri.
Agenda mengenai pembentukan LAM Hukum juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan upaya penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi hukum. Melalui pembahasan tersebut, para peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai arah kebijakan akreditasi dan implikasinya terhadap pengelolaan fakultas hukum.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum Unesa, Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kehadiran para dekan beserta delegasi dalam pertemuan BKS Dekan FH PTN Wilayah Timur Indonesia 2026.
Ia menyebut, menjadi tuan rumah dalam forum tersebut merupakan kehormatan bagi Fakultas Hukum Unesa karena kegiatan itu mempertemukan para akademisi dan pimpinan pendidikan tinggi hukum dari berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Arinto, tema yang diusung memberikan ruang bagi para peserta untuk bertukar gagasan, mempererat hubungan kelembagaan, serta merumuskan langkah bersama dalam menghadapi dinamika pendidikan tinggi hukum.
Ia berharap pembahasan mengenai penguatan kurikulum, kerja sama internasional, dan pembentukan LAM Hukum dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan hukum di Indonesia.
Sementara itu, Ketua BKS Dekan FH PTN Indonesia Wilayah Timur, Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H., M.Hum., yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Unesa atas kesediaannya menjadi tuan rumah.
Ia juga mengapresiasi seluruh pimpinan fakultas hukum yang terus menjaga semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam memajukan pendidikan tinggi hukum di Indonesia.
Menurut Putu Gede Arya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk merefleksikan arah pendidikan hukum di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika global.
Ia menegaskan, kekuatan BKS tidak hanya terletak pada kelembagaan, tetapi juga pada kesediaan setiap fakultas hukum untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, dan berkembang bersama.
Keberagaman karakteristik serta keunggulan masing-masing fakultas hukum, kata dia, merupakan modal penting untuk membangun sinergi yang lebih kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Ia berharap pertemuan tersebut tidak hanya menghasilkan rekomendasi konstruktif, tetapi juga mempererat hubungan antarpimpinan fakultas hukum dan melahirkan kerja sama yang berkelanjutan.
Pertemuan ini turut menghadirkan sejumlah figur strategis dalam pengembangan pendidikan tinggi hukum di Indonesia.
Di antaranya, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., Ketua BKS Dekan FH PTN Indonesia periode 2024–2026 sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Selain itu, hadir Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H., M.Hum., selaku Ketua BKS Dekan FH PTN Indonesia Wilayah Timur, serta Prof. Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H., Sekretaris BKS Dekan FH PTN Indonesia Wilayah Timur yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
Pada sesi sharing session, materi disampaikan oleh Putu Gede Arya Sumerta Yasa dan Dahliana Hasan. Diskusi ini menjadi ruang untuk berbagi pandangan mengenai pengembangan pendidikan tinggi hukum dan penguatan kerja sama antarlembaga.
Adapun pada sesi FGD pertama, pembahasan mengenai kurikulum pendidikan tinggi hukum menghadirkan Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
Sementara itu, FGD kedua membahas kerja sama internasional dengan menghadirkan Dr. Maradona, S.H., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Melalui rangkaian diskusi tersebut, para peserta diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan pendidikan tinggi hukum, menyusun rekomendasi pengembangan kurikulum, serta memperluas peluang kerja sama akademik lintas perguruan tinggi.
Keikutsertaan Dekan Fakultas Hukum Uncen dalam pertemuan ini diharapkan turut memperkuat posisi Uncen dalam jejaring pendidikan tinggi hukum nasional. Selain memperluas kolaborasi, forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyerap berbagai praktik baik dari perguruan tinggi lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan pendidikan hukum di Papua.
Dengan demikian, pertemuan BKS Dekan FH PTN Indonesia Wilayah Timur tidak hanya menjadi ajang koordinasi kelembagaan, tetapi juga wadah untuk menyatukan gagasan dan membangun komitmen bersama dalam menghadirkan pendidikan tinggi hukum yang bermutu, relevan, dan berdaya saing global.
(veb/san)
