Jayapura, Teraspapua.com – Ketua Fraksi DPRD Kota Jayapura, Mukri M. Hamadi mengatakan setiap Reses anggota Dewan selalu banyak masukan dan kritikan atas masalah yang dihadapi masyarakat.
Mukri Hamadi mengakui, mengurus rakyat memang harus seperti itu. Bagi saya, kritikan dari masyarakat itu wajar,” pernyataan ini disampaikan, usai mendampingi Anggota Fraksi PDI-P ,Tresia Tobi saat menggelar Reses di kompleks RT.02/RW.05 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Selasa ( 09/03/2021),
“Jadi semua yang disampaikan masyarakat itu biasa. Banyak sekali problematika pembangunan di semua wilayah, tentu juga dengan karakteristik wilayah masing-masing,” ujarnya.
Ketua Komisi A, DPRD Kota itu juga mengakui, saat pertemuan dengan warga tadi banyak masukan dan kritikan terkait dengan penanganan permasalahan banjir, status tanah dan pemanfaatan lahan.
Kendati begitu, Mukri mengungkapkan, sarana prasarana untuk pencegahan masih minim. Sehingga perlu ada langkah. Memang kita ada program embun di Entrop ternyata belum jalan. Hal ini yang mengemuka saat pelaksanaan reses dan banyak hal yang disampaikan warga.
“Semua sudah kita rampung, tentu ada yang kita eksekusi tapi juga melalui rapat-rapat kerja dengan beberapa pihak baik itu BUMN, maupun dengan pemerintah daerah kota Jayapura. Bukan hanya di Komisi C tapi juga di Komisi-komisi yang lain,” ujarnya.
Kembali ditegaskan, saat reses kembali mengemuka masalah banjir entrop, yang diprediksi beberapa tahun terakhir ini sudah berkurang karena program normalisasi kali, tapi ternyata tidak.
Untuk itu Mukri Mengungkapkan terkait dengan normalisasi kali dalam waktu dekat akan diproses.
Terkait dengan masukan masyarakat untuk intensif RT dan RW dia juga mengatakan ini sistemnya Swadaya, dari dan untuk masyarakat sendiri.
“Jadi yang sifatnya intensif, tentu kita hanya memberikan support. Kalau dia kerja baik dan membangun kesepakatan dengan masyarakat ,” terangnya.
Dikatakannya, untuk dana RT / RW sudah ada di Kelurahan ada permasalahan. Pasalnya pengalokasian dana terkadang tidak berimbang, sehingga perlu dibahas di perubahan agar intensif RT/RW yang ada di kelurahan maka postur anggaran juga berbeda.
“Jangan Kelurahan yang RT / RW sedikit, tapi anggarannya sama dengan kelurahan yang RT / RW nya banyak karena pasti membebani program Kelurahan,” tandasnya.
Jadi menurut Mukri, Kelurahan yang banyaknya RT / RW harus menerima banyak dari Kelurahan yang sedikit RT / RW,” tukasnya.
(Let)
