Jayapura, Teraspapua.com– Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) menggelar Rapat Kerja (Raker) di Grand Abe Hotel, Jayapura, Selasa (3/2/2026), sebagai forum evaluasi kerja tahun 2025 sekaligus perumusan program kerja tahun 2026.
Rapat kerja tersebut dibuka oleh Wakil Rektor IV Universitas Cenderawasih, Dr. Basir Rohromana. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa raker fakultas memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan akademik ke depan.
“Rapat kerja ini menjadi sarana evaluasi dan penetapan kebijakan Fakultas Hukum untuk tahun 2026. Hasil raker hari ini selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Kerja Universitas yang dijadwalkan pada 12 Februari 2026,” ujar Basir.
Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti raker secara aktif agar keputusan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal. Menurutnya, Fakultas Hukum perlu terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi dinamika pendidikan tinggi.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Yustus Pondayar, mengatakan raker bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk merumuskan langkah konkret pengembangan fakultas.
“Saat ini Fakultas Hukum Uncen berada pada fase transformasi pendidikan tinggi hukum. Tantangan yang dihadapi antara lain tuntutan akreditasi unggul, pembaruan kurikulum, percepatan pembukaan Program Studi S3 Ilmu Hukum dan S2 Kenotariatan, serta penguatan digitalisasi pembelajaran dan layanan akademik,” kata Pondayar.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peran Fakultas Hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat Papua terhadap keadilan yang substantif.
Menurut Pondayar, arah kebijakan Fakultas Hukum Uncen ke depan adalah menjadi pusat unggulan pendidikan hukum yang berkualitas, berakar pada kearifan lokal Papua, serta adaptif terhadap perkembangan nasional dan global.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Fakultas Hukum menetapkan sejumlah fokus strategis, antara lain peningkatan mutu akademik melalui integrasi teknologi digital, penguatan riset dan publikasi ilmiah, peningkatan pengabdian kepada masyarakat, transformasi digital tata kelola fakultas, serta pengembangan program studi melalui pembukaan Program Magister Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum.
Dalam raker tersebut, pimpinan fakultas juga menyampaikan apresiasi kepada dosen dan tenaga kependidikan atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Pimpinan menegaskan bahwa profesionalisme, integritas, kolaborasi, dan inovasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pendidikan tinggi di Tanah Papua.
Memasuki tahun 2026, Fakultas Hukum Uncen menargetkan sejumlah program prioritas, di antaranya penguatan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), pendaftaran hak cipta untuk mencegah plagiarisme, penguatan budaya inovasi, peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, serta peningkatan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Untuk mendukung capaian tersebut, Fakultas Hukum Uncen juga akan segera membentuk sejumlah tim strategis, termasuk Tim Borang Akreditasi, Tim Zona Integritas, Tim Percepatan Pembukaan Prodi S2 Kenotariatan dan S3 Doktor Ilmu Hukum, Tim Kurikulum dan Buku Ajar, serta Panitia Pelaksana Pertemuan Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri yang akan digelar di Jayapura pada April 2026.
Pada kesempatan itu, pimpinan Fakultas Hukum Uncen turut menyampaikan apresiasi kepada Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua atas dukungan penyampaian materi terkait KUHP baru, serta kepada Satuan Pengawas Internal Universitas Cenderawasih terkait materi tata kelola keuangan.
Melalui rapat kerja ini, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi institusi pendidikan hukum yang unggul, inovatif, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Papua dan kawasan Indonesia Timur.
Pada rapat kerja ini, tiga narasumber hadir untuk menyampaikan materi, yakni Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Papua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, serta perwakilan dari Polda Papua.
(Har)
