Jayapura, Teraspapua.com – Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (FH Uncen), Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H., menerima kunjungan Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Adriaan Palm, bersama Sekretaris Kedua Bidang Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Zilla Boyer, di Aula Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uncen, Selasa (22/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih untuk memperkuat komunikasi dan membuka peluang kerja sama akademik dengan perwakilan negara sahabat, khususnya dalam bidang pendidikan hukum, penelitian, serta pengembangan kapasitas dosen dan mahasiswa.
Dalam pertemuan itu, Dr. Yustus Pondayar didampingi Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerja Sama, Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.; Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H.; serta Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Daniel Tanati, S.H., M.H.
Turut hadir jajaran pimpinan dan pengelola program studi di lingkungan Fakultas Hukum Uncen, antara lain Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dr. Decky A. Wospakrik, S.H., M.H.; Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Dr. Sara Magdalena Awi, S.H., M.H.; Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Dr. Budiyanto, S.H., M.H.; serta ketua dan sekretaris jurusan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Laboratorium Klinik Bantuan Hukum, Margaretha Ivon Golda Mamoribo, S.H., LL.M., sejumlah dosen, dan perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
Dekan FH Uncen, Yustus Pondayar, mengatakan kunjungan Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda merupakan kehormatan sekaligus kebahagiaan bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
Menurutnya, kunjungan tersebut memiliki arti strategis karena tidak hanya menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan persahabatan, tetapi juga membuka peluang pertukaran pengetahuan serta pengembangan kerja sama antara perguruan tinggi di Tanah Papua dan komunitas internasional.
“Kunjungan ini memiliki arti penting sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi, persahabatan, pertukaran pengetahuan, dan kerja sama antara dunia pendidikan tinggi di Tanah Papua dan komunitas internasional,” ujar Yustus dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, Universitas Cenderawasih merupakan salah satu perguruan tinggi negeri tertua di Tanah Papua yang didirikan pada 10 November 1962. Pada 2026, universitas tersebut genap berusia 64 tahun.
Dalam perjalanan panjangnya, Uncen memiliki tanggung jawab untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia Papua yang memiliki pengetahuan, integritas, dan kemampuan untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah, bangsa, maupun masyarakat dunia.
Tanggung jawab tersebut, kata Yustus, menjadi landasan bagi Fakultas Hukum Uncen untuk terus mengembangkan pendidikan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori dan ilmu pengetahuan hukum.
Lebih dari itu, pendidikan hukum juga harus diarahkan untuk memperkuat penghormatan terhadap keadilan, hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, lingkungan hidup, hukum adat, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua.
“Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih terus berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan hukum, tetapi juga pada penghormatan terhadap keadilan, hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, lingkungan hidup, hukum adat, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua,” katanya.
Yustus menilai, kunjungan perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda tersebut dapat menjadi titik awal untuk memperluas diskusi akademik dan membangun hubungan kelembagaan yang lebih produktif.
Fakultas Hukum Uncen, lanjutnya, memandang hubungan antara perguruan tinggi dan perwakilan negara sahabat sebagai jembatan untuk mempertemukan berbagai gagasan, pengalaman, serta perspektif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Kerja sama akademik juga dinilai dapat membuka ruang bagi pelaksanaan penelitian bersama, pengembangan kapasitas akademik, serta pertukaran pengalaman antara dosen dan mahasiswa di Papua dengan institusi pendidikan tinggi di Kerajaan Belanda.
“Kami berharap kunjungan ini tidak hanya berlangsung pada hari ini saja, tetapi menjadi awal bagi terbangunnya hubungan akademik yang produktif dan berkelanjutan antara Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan institusi akademik di Kerajaan Belanda,” tutur Yustus.
Ia menyebutkan, peluang kerja sama tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan akademik, seperti kuliah umum, seminar internasional, penelitian bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, peningkatan kapasitas akademik, publikasi ilmiah bersama, serta pengembangan kajian hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Menurutnya, kolaborasi semacam itu tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan institusi pendidikan tinggi, tetapi juga dapat memperluas wawasan sivitas akademika terhadap perkembangan hukum dan persoalan sosial di tingkat global.
Dalam kesempatan tersebut, Yustus juga menegaskan perhatian Fakultas Hukum Uncen terhadap berbagai isu hukum yang berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat Papua.
Beberapa bidang yang dinilai penting untuk terus dikembangkan melalui kerja sama akademik meliputi hukum adat dan masyarakat adat, hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan, demokrasi, negara hukum, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan hidup, hukum internasional, penyelesaian konflik, serta pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, Fakultas Hukum Uncen menaruh perhatian terhadap perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua, terutama dalam menghadapi dinamika pembangunan, perubahan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua.
Yustus mengatakan, kekayaan budaya, keberadaan masyarakat adat, sumber daya alam, serta dinamika hukum dan sosial yang khas menjadikan Papua memiliki perspektif penting dalam pengembangan kajian hukum.
Karena itu, ia berharap Fakultas Hukum Uncen dapat berperan sebagai mitra akademik strategis bagi institusi internasional dalam memahami perspektif hukum dan kehidupan masyarakat Papua.
“Tanah Papua memiliki kekayaan budaya, masyarakat adat, sumber daya alam, serta dinamika hukum dan sosial yang sangat khas. Karena itu, kami berharap Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dapat menjadi salah satu mitra akademik strategis dalam memperkenalkan perspektif hukum dan kehidupan masyarakat Papua kepada dunia internasional,” ujarnya.
Di sisi lain, kerja sama internasional diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda Papua untuk memperoleh pengalaman akademik, memperkaya pengetahuan, dan membangun jejaring global.
Yustus menekankan pentingnya membangun dialog akademik yang dilandasi prinsip saling menghormati, kesetaraan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap keberagaman.
Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan kerja sama yang berkelanjutan antara lembaga pendidikan tinggi di Tanah Papua dan institusi akademik di luar negeri.
Dialog akademik yang terbuka, kata dia, dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus memperkuat hubungan antarmasyarakat dan antarbangsa.
Ia berharap kunjungan Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia bersama delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda ke Fakultas Hukum Uncen dapat menjadi awal dari hubungan yang lebih erat pada masa mendatang.
“Semoga kunjungan Yang Terhormat Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih memberikan kesan yang baik dan menjadi awal dari persahabatan serta kerja sama akademik yang semakin erat di waktu yang akan datang,” kata Yustus.
Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan upaya Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih untuk memperluas jejaring akademik dan membuka ruang dialog internasional, dengan tetap menempatkan kebutuhan masyarakat Papua, pengembangan ilmu hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian penting dari agenda pendidikan dan kerja sama kelembagaan.
(Har)
